Penertiban harus menjadi bagian dari budaya K3
Penertiban tenaga kerja bongkar muat (TKBM) adalah upaya menata kedisiplinan, pengawasan, dan kepatuhan terhadap prosedur agar kegiatan pelabuhan berlangsung aman, tertib, dan mendukung kelancaran kerja semua pihak. Di Pelabuhan Boom Baru, Pelindo Regional 2 Palembang membahas rencana penertiban tersebut dalam rapat koordinasi pada Rabu, 4 November 2026. Rapat yang dipimpin General Manager Darmawi itu menjadi langkah awal menyamakan pemahaman mengenai mekanisme penataan, bukan sekadar penegakan aturan di lapangan. Arah ini tepat: keselamatan tidak akan kuat jika hanya bergantung pada imbauan, sementara perilaku kerja dan pengawasan dibiarkan berjalan sendiri-sendiri. Namun, rencana itu baru akan berarti jika disiplin operasional diterapkan konsisten dan dipahami oleh pekerja maupun seluruh pihak yang beraktivitas di pelabuhan.

Aktivitas padat menuntut aturan yang dipatuhi
Pekerjaan bongkar muat berlangsung di kawasan dengan intensitas kegiatan tinggi, sehingga kelalaian terhadap prosedur dapat membahayakan pekerja dan mengganggu operasi. Karena itu, K3 Pelabuhan Boom Baru seharusnya diperlakukan sebagai kebutuhan kerja sehari-hari, bukan formalitas administratif. Rencana penertiban diarahkan untuk meningkatkan disiplin TKBM, memperkuat pengawasan, serta mendorong kepatuhan pada ketentuan keselamatan dan keamanan yang berlaku. Inilah alasan penertiban TKBM Palembang perlu dipandang sebagai bagian dari tata kelola operasional, bukan semata tindakan terhadap tenaga kerja. Aturan yang jelas dan diterapkan secara konsisten dapat membantu semua pihak memahami batas tanggung jawab di area kerja. Keselamatan kerja pelabuhan akan lebih terjaga ketika ketertiban menjadi kebiasaan bersama, bukan hanya tuntutan yang muncul setelah terjadi masalah.
Koordinasi lintas pihak menentukan hasil
Rapat di Ruang Musi melibatkan unsur internal Pelindo Group dan pemangku kepentingan eksternal, termasuk KSOP Kelas I Palembang, Lanal Palembang, unsur Polairud, asosiasi kepelabuhanan, serta pengurus Koperasi TKBM. Pelibatan berbagai pihak masuk akal karena pengaturan tenaga kerja dan ketertiban area pelabuhan tidak bisa dijalankan oleh satu institusi saja. Koordinasi dapat menyamakan mekanisme dan memperjelas peran, tetapi keberhasilan akhirnya bergantung pada pelaksanaan di lapangan. Pelindo Regional 2 perlu memastikan penataan berlangsung terarah dan berkelanjutan, sekaligus menjaga agar prosedur dapat dipahami dan dijalankan oleh pekerja. Tanpa pengawasan yang konsisten dan komunikasi yang baik, rapat berisiko berhenti sebagai kesepakatan di atas kertas.
Ketertiban juga berdampak pada pengguna jasa
Lingkungan kerja yang aman dan tertib bukan hanya kepentingan pekerja serta pengelola. Operasi yang lebih disiplin di Boom Baru diharapkan mendukung layanan pelabuhan dan kelancaran arus logistik, yang pada akhirnya penting bagi kegiatan ekonomi di Sumatera Selatan. Bagi pengguna jasa, manfaat praktisnya terletak pada operasi yang lebih teratur dan dapat diandalkan, bukan pada penertiban sebagai tujuan tersendiri. Pelindo Regional 2 Palembang menyatakan komitmen untuk terus memperkuat budaya K3 dan meningkatkan kualitas pengelolaan layanan kepelabuhanan. Komitmen itu perlu diukur melalui kepatuhan nyata terhadap prosedur dan pengawasan yang berjalan setelah rencana disusun. Kesimpulannya, penertiban TKBM layak didukung apabila dilaksanakan secara konsisten, melibatkan pihak terkait, dan benar-benar menempatkan keselamatan sebagai standar kerja. Dengan begitu, ketertiban operasional dapat memperkuat keselamatan sekaligus menjaga kelancaran layanan.






