Dua proyek besar jadi taruhan investasi Mojokerto
Investasi Mojokerto adalah tawaran kerja sama pemerintah kota kepada pelaku usaha dan perbankan untuk mengembangkan proyek serta aset daerah demi mendorong kegiatan ekonomi dan manfaat bagi warga. Pada Senin malam, 9 November 2026, Wali Kota Ika Puspitasari, yang akrab disapa Ning Ita, menyampaikan penawaran tersebut dalam Forum Investasi dan Gathering Forum CSR Kota Mojokerto. Nilai dua proyek unggulannya mencapai sekitar Rp540 miliar: sports center diperkirakan memerlukan investasi Rp360 miliar, sedangkan pengembangan Pasar Induk Tanjung Anyar ditawarkan sekitar Rp180 miliar. Angka itu menunjukkan skala ambisi yang patut diperhatikan, tetapi besarnya nilai proyek bukan ukuran keberhasilan dengan sendirinya. Pemerintah perlu mengubah penawaran menjadi rencana yang jelas, layak dibiayai, dan memberi dampak nyata. Warga seharusnya menjadi penerima manfaat, bukan sekadar penonton pembangunan.

Sports center dan pasar harus menjawab kebutuhan kota
Rencana sports center Mojokerto menempati lahan lebih dari sembilan hektare dan telah masuk daftar Investment Project Ready to Offer (I-PRO), sehingga proyek ini menjadi salah satu tawaran yang sudah disiapkan untuk dipertemukan dengan calon investor. Nilai investasinya diperkirakan Rp360 miliar. Sementara itu, pengembangan Pasar Tanjung Anyar ditawarkan dengan nilai sekitar Rp180 miliar. Keduanya memiliki fungsi berbeda, tetapi sama-sama akan dinilai dari manfaat sehari-hari: fasilitas olahraga harus dapat digunakan masyarakat, sedangkan pasar perlu mendukung kegiatan pedagang dan pengunjung. Kota Mojokerto hanya memiliki luas 20,48 kilometer persegi, namun berada di kawasan aglomerasi Gerbangkertosusila; posisi itu menjadi alasan pemerintah menawarkan peluang usaha kepada investor. Keunggulan lokasi baru berarti jika rancangan proyek, akses, dan pengelolaannya berpihak pada kebutuhan warga.
Aset daerah membuka pilihan kemitraan lebih luas
Penawaran pemerintah tidak berhenti pada dua proyek utama. Pemkot membuka peluang kerja sama pemanfaatan aset daerah melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), termasuk Rest Area Gunung Gedangan, Pemandian Sekarsari, dan Taman Bahari Mojopahit (TBM). Pilihan ini penting karena memberi calon mitra ruang untuk menawarkan model bisnis yang sesuai dengan karakter tiap aset, sekaligus memungkinkan pemerintah mengaktifkan fasilitas yang berpotensi melayani warga dan pengunjung. Namun, kerja sama aset publik perlu disertai kejelasan tentang tanggung jawab pengelola, akses masyarakat, dan hasil yang diharapkan. Pemerintah juga menyebut Balai Pancawarna sebagai salah satu aset yang terbuka untuk kerja sama. Dengan beragam pilihan proyek daerah, mutu proses seleksi dan keterbukaan kesepakatan akan sama pentingnya dengan minat investor.

Kemudahan izin perlu berujung pada kesepakatan konkret
Untuk menarik mitra, Pemkot Mojokerto menyiapkan peta investasi digital, integrasi perizinan melalui Online Single Submission (OSS) dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), serta regulasi mengenai kemudahan dan insentif investasi. Langkah ini dapat mengurangi ketidakpastian bagi calon investor, tetapi kepastian proses harus disertai informasi yang mudah dipahami dan jadwal tindak lanjut yang jelas. Forum investasi tersebut mempertemukan pemerintah, pengusaha, perbankan, dan Forum CSR; harapannya, pertemuan itu berkembang menjadi kerja sama konkret dan proyek yang benar-benar terlaksana. Bagi masyarakat, ukuran akhirnya bukan jumlah penawaran, melainkan apakah fasilitas berfungsi, kegiatan ekonomi tumbuh, dan manfaatnya terasa luas. Tawaran Rp540 miliar memberi Mojokerto pijakan untuk bersaing, tetapi keberhasilan akan ditentukan oleh mutu kemitraan serta akuntabilitas pelaksanaan.






