Peta jalan harus mengikuti perubahan teknologi
Peta jalan AI nasional adalah strategi pemerintah untuk mengarahkan pengembangan dan penggunaan kecerdasan buatan melalui tata kelola, keamanan, riset, kolaborasi, serta panduan etika yang dapat disesuaikan dengan perubahan teknologi. Komdigi telah menyusun peta jalan dan dokumen etika kecerdasan buatan yang kini menunggu pengesahan, menurut Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya pada 22 Oktober 2026. Langkah ini tepat, sebab dampak AI ketenagakerjaan tidak bisa ditangani hanya dengan mendorong perusahaan mengadopsi teknologi. Pemerintah perlu memastikan pekerja memiliki bekal untuk menghadapi perubahan kebutuhan industri. Peta jalan dirancang hingga 2029, tetapi pemerintah menyebutnya sebagai strategi yang bisa disesuaikan setiap empat atau lima tahun karena inovasi bergerak cepat. Keluwesan itu penting: aturan yang terlalu kaku berisiko tertinggal, sedangkan perubahan tanpa arah dapat membuat pekerja dan pelaku usaha menanggung ketidakpastian.
Kesiapan pekerja menentukan siapa yang mendapat manfaat
AI berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, tetapi peluang tersebut tidak otomatis dinikmati oleh semua pekerja. Karena itu, penguatan SDM digital seharusnya menjadi ukuran utama keberhasilan kebijakan, bukan sekadar jumlah teknologi yang diterapkan. Direktur Jenderal Ekosistem Digital Komdigi Edwin Hidayat Abdullah menilai negara perlu mengembangkan insinyur AI, profesional keamanan siber, ilmuwan data, pembuat kebijakan, dan tenaga pendidik. Dukungan juga mesti menjangkau orang yang sudah bekerja: program peningkatan keterampilan dan pelatihan ulang dapat membantu mereka mengikuti perubahan kebutuhan industri. Edwin menyebut, “Keamanan siber merupakan investasi strategis untuk pertumbuhan dan inovasi.” Penekanan ini tepat karena adaptasi tenaga kerja tidak cukup dengan kursus singkat tentang penggunaan alat AI; pekerja juga perlu memahami keamanan, data, dan cara menerapkan teknologi secara bertanggung jawab.
Etika dan aturan harus terasa dalam praktik
Pengesahan peta jalan saja belum cukup. Kebijakan AI Indonesia perlu membuat prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keamanan bisa diterapkan dalam keputusan sehari-hari oleh pengembang, perusahaan, dan lembaga publik. Strategi pemerintah mencakup penelitian dan pengembangan, kolaborasi, serta panduan etika AI; pengembangan teknologi juga diarahkan agar selaras dengan nilai-nilai Indonesia, termasuk Pancasila. Dokumen etika yang sedang menunggu pengesahan dapat menjadi dasar, tetapi kejelasan tanggung jawab dan pengawasan akan menentukan apakah pedoman itu benar-benar melindungi masyarakat. Kerangka yang ada turut mencakup UU ITE, UU Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Satu Data Indonesia, serta aturan terkait keamanan dan ketahanan siber. Tantangannya adalah menyelaraskan perangkat tersebut agar tidak berhenti sebagai daftar regulasi. Pekerja dan pengguna perlu memperoleh perlindungan yang nyata saat AI mengubah proses kerja.
Kolaborasi ekonomi kreatif perlu hasil yang terukur
Pemerintah juga mengandalkan kerja lintas kementerian untuk mengembangkan ekonomi kreatif dan memperluas jangkauan karya lokal. Rencana Induk Ekonomi Kreatif Nasional melibatkan 22 kementerian dan empat kementerian koordinator; pelaksanaannya mencakup koordinasi pemerintah pusat dan daerah, subsektor kreatif, komunitas, serta perguruan tinggi. Kolaborasi sebesar ini masuk akal karena ekonomi kreatif menghubungkan budaya, teknologi, inovasi, pariwisata, dan industri. Namun, jumlah lembaga yang terlibat bukan ukuran keberhasilan dengan sendirinya. Yang lebih penting ialah apakah pelaku kreatif mendapat dukungan untuk mengembangkan kekayaan intelektual lokal dan membawanya ke pasar global—tujuan yang juga disampaikan pemerintah. AI dapat menjadi bagian dari perubahan sektor tersebut, tetapi kerja sama lintas kementerian dan rencana ekspor karya lokal tidak boleh disamakan dengan bukti bahwa AI telah menghasilkan capaian tertentu. Hasilnya perlu dinilai secara terbuka dan bertanggung jawab.
