Industri Makassar Terjepit di Antara Regulasi dan Biaya Operasional
Perizinan industri Makassar yang berbelit, beban pajak industri yang tinggi, dan biaya operasional yang melonjak adalah kombinasi hambatan struktural yang membuat kawasan industri Sulsel sulit berkembang dan pelaku usaha berada dalam posisi terdesak, sehingga mengancam keberlanjutan investasi, lapangan kerja, dan daya saing daerah secara keseluruhan. Dalam kunjungan kerja reses di Makassar, Komisi VII DPR RI secara terbuka mengakui bahwa dunia usaha di Sulsel sedang menghadapi tekanan dari banyak sisi, mulai dari regulasi hingga ongkos energi. Alih-alih sekadar menambah insentif sesaat, problem ini menuntut reformasi menyeluruh: penyederhanaan perizinan, penataan tata ruang yang sinkron, dan kebijakan energi yang berpihak pada industri. Tanpa itu, wacana penguatan infrastruktur industri Sulawesi akan berhenti sebagai slogan, bukan menjadi agenda nyata yang dirasakan pekerja dan UMKM rantai pasok.
Perizinan, Tata Ruang, dan Pertanahan: Rantai Hambatan Kawasan Industri Sulsel
Masalah utama kawasan industri Sulsel bukan ketiadaan minat investor, melainkan ruwetnya struktur regulasi yang mengikat setiap langkah pengembangan. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menegaskan bahwa persoalan perizinan, tata ruang, dan pertanahan berulang di banyak daerah, termasuk Sulsel, dengan perizinan yang memakan waktu panjang dan aturan RTRW pusat-daerah yang tidak sinkron. Ini bukan sekadar keluhan birokratis; keterlambatan izin berarti tertundanya pembangunan pabrik, tertahaninya penyerapan tenaga kerja, dan hilangnya peluang UMKM rantai pasok untuk masuk ke ekosistem industri. Harapan besar kini ditumpukan pada RUU Perindustrian yang disebut dapat menjadi solusi atas hambatan tersebut, asalkan disusun hati-hati agar tidak menimbulkan masalah baru. Tanpa keberanian merombak tumpang tindih kewenangan, kawasan industri Sulsel akan terus berjalan di tempat.
Beban Pajak dan Solar: Jeratan Operasional Pelaku Industri Makassar
Di tingkat pelaku usaha, cerita yang muncul dari Makassar jauh dari gambaran industri yang nyaman beroperasi. Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini menggambarkan pelaku industri "dicekik dari semua sisi, dari pajak, dari pendapatan" ketika mencari keuntungan semakin sulit. Kombinasi kewajiban pajak yang tinggi, penurunan pendapatan, dan gangguan distribusi BBM solar menjadikan beban operasional kian berat. Keterbatasan pasokan dan mahalnya harga solar memukul sektor logistik dan pabrik-pabrik dalam rantai pasok manufaktur, yang menjadi tulang punggung UMKM rantai pasok di sekitar kawasan industri. Lebih problematis lagi, pengusaha tidak punya ruang menaikkan harga jual karena daya beli masyarakat melemah, sehingga lonjakan biaya tidak bisa dialihkan ke konsumen. Jika kebijakan pajak dan energi tidak segera disesuaikan dengan realitas lapangan, banyak usaha akan memilih bertahan sekadarnya atau hengkang ke daerah yang lebih ramah.
Peran Pemerintah Daerah: Konektivitas, Insentif, dan Penguatan UMKM
Di tengah tekanan itu, pemerintah daerah Sulsel mencoba mengambil posisi lebih aktif, meski ruang geraknya terbatas oleh kebijakan pusat. Gubernur Andi Sudirman Sulaiman menyampaikan kepada Komisi VII DPR RI bahwa daerah membutuhkan dukungan konektivitas, insentif daerah, pengembangan industri, dan bantuan bagi pelaku UMKM. Ia menekankan perlunya "sharing untuk daerah" dan bantuan UMKM karena jumlah pelaku yang harus dibantu sangat besar. Di sini terlihat ambisi agar potensi Sulsel diakomodasi dalam kebijakan pusat ke depan, sehingga pengembangan industri dan UMKM memperoleh dukungan sesuai kebutuhan. Namun tanpa desain jelas bagaimana infrastruktur industri Sulawesi akan dibangun dan bagaimana kawasan industri Sulsel membuka akses bagi UMKM untuk terhubung ke rantai pasok industri besar, aspirasi itu berisiko berhenti di tataran wacana. Pemerintah daerah perlu mendorong regulasi yang memberi kepastian bagi investor sekaligus ruang tumbuh bagi usaha kecil.
RUU Perindustrian dan Agenda Reformasi: Saatnya Memihak Dunia Usaha
Kunjungan kerja Komisi VII DPR RI ke Sulsel bukan sekadar seremonial; aspirasi dan temuan lapangan dijanjikan akan dibawa ke agenda legislasi, pengawasan, dan penganggaran APBN untuk menciptakan iklim usaha yang adil dan berdaya saing di Indonesia Timur. RUU Perindustrian diposisikan sebagai instrumen kunci untuk memotong rantai perizinan industri Makassar yang panjang, menyinkronkan tata ruang, dan menyelesaikan persoalan pertanahan yang menghambat kawasan industri Sulsel. Namun undang-undang hanya akan berarti jika berani mengoreksi kebijakan pajak yang mencekik dan memastikan pasokan energi, terutama solar, tersedia dengan harga yang masuk akal bagi pelaku industri. Kesimpulannya, reformasi industri di Sulsel harus berpijak pada satu prinsip: regulasi tidak boleh menjadi beban tambahan, melainkan jembatan yang menghubungkan investasi, pekerja, dan UMKM rantai pasok dalam satu ekosistem yang sehat.
