Angka yang perlu dibaca dengan cermat
Pendidikan kesetaraan adalah jalur belajar di luar sekolah formal yang memungkinkan masyarakat menyelesaikan pendidikan setara SD, SMP, atau SMA melalui program Paket A, Paket B, dan Paket C. Data KPU menunjukkan 191 dari 580 anggota DPR memiliki pendidikan terakhir SMA atau sederajat, kategori yang mencakup lulusan Paket C. Angka itu setara dengan 32,93 persen dari seluruh anggota parlemen. Namun, angka tersebut bukan jumlah lulusan Paket C: KPU tidak memisahkan jalur kesetaraan dari jalur SMA formal dalam rinciannya. Perbedaan ini penting. Mengubah kategori “SMA sederajat” menjadi klaim bahwa semua, atau bahkan sebagian tertentu, dari 191 orang merupakan lulusan Paket C berarti menyimpulkan sesuatu yang tidak dibuktikan data. Informasi yang tersedia mendukung gambaran umum pendidikan terakhir anggota DPR, bukan rincian jalur belajar setiap orang.
Pernyataan Mu’ti membuka kembali pembahasan
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyebut banyak anggota dewan merupakan lulusan Paket C. Ia menyampaikan pernyataan itu ketika membahas perluasan akses pendidikan nonformal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, pada 14 November 2026. Dalam laporan lain, pernyataannya ditempatkan pada rapat bersama anggota DPR, Senin, 16 November. Mu’ti juga menceritakan kunjungannya ke sebuah PKBM di Majalengka, Jawa Barat, yang memiliki lebih dari 300 peserta didik; kelompok Paket C menjadi yang terbanyak. Cerita itu memberi konteks tentang kebutuhan pendidikan kesetaraan, tetapi tidak menggantikan pencatatan resmi yang merinci jumlah anggota dewan berdasarkan jalur pendidikan. Data KPU menegaskan kategori SMA sederajat mencakup Paket C, tanpa menyebut berapa orang yang menempuh jalur tersebut.

Paket C bukan pendidikan kelas dua
Paket C memberi kesempatan memperoleh pendidikan setara SMA bagi mereka yang tidak dapat menuntaskan sekolah melalui jalur formal. Hambatan untuk bersekolah dapat berkaitan dengan keterbatasan ekonomi, faktor sosial dan budaya, keadaan geografis, maupun pernikahan pada usia muda. Karena itu, pendidikan kesetaraan layak dipandang sebagai akses belajar, bukan cap tentang kemampuan seseorang. Jenjang atau jalur pendidikan terakhir tidak dengan sendirinya mengukur kecakapan menjalankan tugas sebagai wakil rakyat; keduanya adalah hal berbeda. Bagi warga yang terhambat mengikuti sekolah reguler, program kesetaraan dapat membuka jalan untuk menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, serta melanjutkan belajar atau meningkatkan kualifikasi. Pengakuan bahwa lulusan Paket C tercatat dalam kategori SMA sederajat juga menegaskan bahwa jalur tersebut termasuk dalam klasifikasi pendidikan yang digunakan untuk data anggota DPR.

Akses perlu diperluas, mutu dan data dijaga
Kebutuhan akan pendidikan kesetaraan tidak berhenti pada pengakuan atas ijazahnya. Pemerintah berencana memperkuat program Paket A, Paket B, dan Paket C, mengembangkan kursus untuk memperluas kesempatan belajar dan keterampilan, serta menghidupkan kembali layanan PKBM di luar negeri. Perluasan itu penting agar warga yang menghadapi kendala sekolah formal tetap memiliki kesempatan menyelesaikan pendidikan. Namun, pertumbuhan layanan harus disertai pencatatan peserta didik yang akurat dan pembelajaran sesuai ketentuan; data yang tertib menjadi bagian dari tata kelola PKBM yang bertanggung jawab. Bagi publik, kesimpulan yang paling masuk akal dari data KPU DPR bukanlah menebak jumlah anggota yang lulus Paket C, melainkan memahami bahwa jalur kesetaraan tercakup dalam kategori SMA sederajat. Angka 191 memberi gambaran pendidikan terakhir, sementara sikap terhadap kapasitas anggota dewan seharusnya tidak ditentukan semata-mata oleh jalur pendidikan mereka.






