Pasokan darurat untuk kebutuhan sehari-hari
Bantuan air bersih adalah pasokan sementara yang disalurkan untuk membantu warga memenuhi kebutuhan harian ketika akses air yang layak terganggu, termasuk saat kemarau. Pada 6 November 2026, Perum Perhutani KPH Pekalongan Timur menyalurkan bantuan melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kepada masyarakat sekitar kawasan hutan di tiga desa. Langkah ini penting karena kebutuhan air tidak bisa menunggu, sementara bantuan sesaat belum tentu menyelesaikan persoalan akses dalam jangka panjang. Di Desa Bodas, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, pasokan ditujukan untuk meringankan beban warga dalam memenuhi kebutuhan air bersih harian. Dua laporan lain mengangkat kegiatan di Desa Lambanggelun, Kecamatan Paninggaran, dan Desa Windurejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Rangkaian ini menunjukkan jangkauan bantuan di wilayah Pekalongan Timur, meski informasi yang tersedia tidak merinci volume maupun lamanya pasokan.

Kemarau menjadikan bantuan mendesak
Kegiatan di Windurejo secara jelas dikaitkan dengan kesulitan warga menghadapi musim kemarau. Administratur KPH Pekalongan Timur, Haris Setiana, hadir langsung saat bantuan disalurkan kepada warga desa tersebut. Kehadiran pimpinan dapat membantu memastikan bantuan sampai kepada masyarakat dan membuka ruang untuk mendengar kebutuhan mereka, tetapi nilai utama program tetap terletak pada air yang bisa digunakan warga. Kepala Desa Windurejo, Cahyono, menyebut bantuan itu sangat berarti bagi warga yang sedang kesulitan air. Di Bodas dan Lambanggelun, bantuan juga diarahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena itu, pasokan darurat merupakan respons yang relevan saat kemarau, bukan sekadar kegiatan seremonial. Namun, tanpa informasi mengenai kesinambungan pasokan atau langkah lain untuk memperkuat akses air, warga masih berisiko menghadapi kesulitan serupa jika kondisi kering berlanjut.
Dari penyaluran menuju tindak lanjut
Program TJSL memberi Perhutani Pekalongan Timur jalur untuk membantu masyarakat desa sekitar hutan sekaligus memperkuat kerja sama dengan pemerintah desa. Di Windurejo, penyerahan bantuan disertai dialog dengan warga dan pemerintah desa untuk menyerap aspirasi serta kebutuhan. Langkah mendengar langsung ini patut diteruskan: program berikutnya akan lebih tepat sasaran bila ditentukan berdasarkan kebutuhan warga, bukan hanya pola penyaluran yang sama di setiap tempat. Perhutani juga menyatakan ingin menjaga hubungan dengan masyarakat dan mendukung kesejahteraan bersama serta kelestarian hutan. Komitmen tersebut akan lebih bermakna bila bantuan saat kemarau diikuti evaluasi dan tindak lanjut yang berkelanjutan. Informasi yang tersedia belum menjelaskan rencana pasokan berikutnya, sehingga hal itu tidak dapat dipastikan. Yang sudah terlihat ialah bantuan di Bodas, Lambanggelun, dan Windurejo memberi dukungan langsung; tantangan selanjutnya adalah memastikan kebutuhan air warga tidak berhenti menjadi perhatian hanya ketika krisis datang.






