Pelatihan yang menjawab kebutuhan berbeda
Pelatihan jurnalistik adalah proses membangun kemampuan mencari, memeriksa, dan menyampaikan informasi secara bertanggung jawab, dengan materi yang harus disesuaikan dengan pengalaman peserta serta risiko liputannya. Dua program di Tuban dan Surabaya memperlihatkan perbedaan itu dengan jelas: pelajar membutuhkan bekal dasar untuk memahami media, sedangkan jurnalis perlu mempertajam akurasi dan menjaga keselamatan saat bekerja di tengah bencana. Di Tuban, 40 siswa dari 16 sekolah mengikuti Sekolah Jurnalistik yang digagas Ronggolawe Press Solidarity (RPS) di MAN 1 Tuban, dengan dukungan ExxonMobil Cepu Limited (EMCL). Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggelar lokakarya kebencanaan di Surabaya untuk 35 jurnalis dari berbagai organisasi profesi di Jawa Timur pada 28–29 Oktober 2026. Keduanya bukan program yang saling menggantikan. Justru, keduanya menunjukkan bahwa pendidikan media yang baik harus bertahap dan sesuai tugas.
Sekolah jurnalistik membuka pintu bagi pelajar
Sekolah jurnalistik di Tuban menggabungkan pengenalan keterampilan jurnalistik modern dengan wawasan mengenai industri hulu minyak dan gas. Tema kegiatan menyoroti fleksibilitas jurnalistik di era konvergensi media, sementara peserta dari wilayah sekitar jalur pipa Lapangan Banyu Urip—termasuk anak-anak nelayan di Kecamatan Palang—mendapat pembekalan tentang media dan operasi migas. Bagi pelajar, nilai terbesarnya bukan menjadikan mereka wartawan dalam sehari, melainkan mengajarkan cara bertanya, berpikir kritis, dan menulis cerita yang layak dipercaya. Program ini juga membahas keselamatan di sekitar jalur pipa dan area terbatas FSO Gagak Rimang, serta tata kelola industri migas, termasuk peran SKK Migas dan kontrak kerja sama. Perpaduan itu berguna, tetapi pelatihan semacam ini perlu menjaga jarak kritis: literasi tentang industri akan lebih bermakna bila siswa juga dibekali kebiasaan memeriksa klaim dan mencari beragam sumber.
Jurnalis bencana perlu data akurat dan perlindungan
Bagi jurnalis bencana, kecepatan bukan ukuran tunggal keberhasilan. Lokakarya BNPB selama dua hari membahas fenomena hidrometeorologi dan geologi, sistem komando darurat, kepekaan dalam jurnalisme bencana, prosedur keamanan di lokasi, serta dukungan kesehatan mental dan psikososial. Peserta mendapat materi dari narasumber yang mencakup pakar PVMBG, BMKG, BPBD, PMI, dan jurnalis senior. Pesan keselamatan peliputan yang paling tegas adalah: “Tidak ada berita yang senilai nyawa.” Prinsip ini seharusnya menjadi pedoman kerja, bukan sekadar slogan setelah pelatihan. Informasi yang keliru dapat memperburuk kepanikan, sedangkan pemberitaan tepat dapat meningkatkan literasi kebencanaan, mendorong perubahan perilaku, dan membantu menyelamatkan nyawa saat krisis. Karena itu, jurnalis perlu memahami data sekaligus batas aman bekerja; keselamatan pewarta dan kepentingan publik bukan dua hal yang harus dipertentangkan.
Dua jalur belajar, satu kepentingan publik
Perbandingan kedua program ini menegaskan bahwa satu kurikulum tidak cukup untuk semua tahap karier. Pelajar memerlukan fondasi: mengolah informasi, menulis dengan jernih, berpikir kritis, dan memahami konteks isu di sekitar mereka. Jurnalis aktif, terutama yang bertugas di wilayah bencana, membutuhkan latihan lebih khusus dalam membaca data, mengenali risiko, mengikuti koordinasi darurat, dan melindungi kesehatan fisik maupun psikologis. Sekolah Jurnalistik di Tuban berharap pesertanya tumbuh menjadi penulis dan agen literasi yang memahami isu lokal. BNPB, pada sisi lain, berharap lokakarya di Surabaya menjadi awal forum komunikasi permanen antara BNPB, BPBD, dan media. Harapan itu penting karena koordinasi yang terbangun sebelum krisis dapat membantu informasi bergerak lebih cepat dan akurat ketika masyarakat paling membutuhkannya.
Kesimpulannya, pelatihan jurnalistik yang efektif harus mengikuti siapa yang belajar dan kondisi yang mereka hadapi. Membekali siswa dengan dasar jurnalistik memperluas literasi media; melatih jurnalis tentang akurasi data dan keselamatan memperkuat mutu peliputan bencana. Keduanya sama-sama berujung pada kepentingan publik, tetapi hanya akan berdampak bila pembelajaran berlanjut menjadi kebiasaan kerja: memeriksa informasi, menghindari risiko yang tidak perlu, dan menyampaikan hal yang berguna bagi masyarakat.
