Produksi tumbuh, tanggung jawab ikut membesar
Baterai kendaraan listrik adalah komponen penyimpan energi yang menggerakkan kendaraan dan, setelah masa pakainya berakhir, perlu dikumpulkan serta ditangani agar tidak mencemari lingkungan. Karena itu, pembangunan pabrik baterai EV bukan hanya soal menambah kapasitas produksi, tetapi juga menyiapkan pengelolaan baterai bekas sejak awal. Hingga Agustus 2026, penjualan kendaraan listrik di Indonesia menembus 541 ribu unit, seiring meningkatnya minat terhadap transportasi ramah lingkungan. Angka tersebut memperlihatkan betapa cepatnya ekosistem berkembang. Namun, keberhasilan industri baterai Indonesia tidak semestinya diukur hanya dari jumlah kendaraan dan kapasitas pabrik. Tanpa rencana untuk baterai pada akhir masa pakai, pertumbuhan hari ini berisiko memindahkan beban dari jalan raya ke lingkungan dan masyarakat.
Tujuh perusahaan disebut terlibat dalam manufaktur baterai kendaraan listrik di Tanah Air, mencakup produksi sel, modul, hingga paket baterai. Kehadiran fasilitas lokal dapat memperkuat kapasitas produksi dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Akan tetapi, perluasan rantai pasok juga berarti jumlah baterai yang beredar berpotensi terus meningkat. Kebijakan pengelolaan limbah tidak boleh menjadi urusan yang baru dibahas ketika tumpukan baterai bekas mulai muncul.

Tujuh pemain, beberapa tahap produksi
Daftar perusahaan yang terlibat menunjukkan bahwa industri tidak hanya berisi pembuat sel. PT HLI Green Power memproduksi sel baterai dengan kapasitas 10 GWh, sementara PT Hyundai Energy berfokus pada paket baterai mobil dan disebut memiliki kapasitas 120 ribu unit. PT Gotion Green Energy memproduksi baterai kendaraan roda empat dengan kapasitas 17.952 unit.
PT BYD Auto Indonesia mengembangkan produksi paket baterai berkapasitas 150 ribu unit per tahun. PT REPT Battero Indonesia memproduksi modul dan paket baterai, masing-masing dengan kapasitas yang disebut lebih dari 80.520 unit per tahun. PT Energi Selalu Baru memproduksi paket baterai sepeda motor listrik dengan kapasitas 120 ribu unit. Sementara itu, CATIB menargetkan kapasitas 15 GWh; kapasitas tersedia saat ini disebut 6,9 GWh, yang diperkirakan mendukung sekitar 250 ribu kendaraan listrik. Fasilitas CATIB dijadwalkan diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Ragam tahap produksi ini menegaskan bahwa kebijakan limbah perlu menjangkau seluruh rantai, bukan hanya pabrik perakitan akhir.
Jakarta mulai memetakan risiko
Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan Lembaga Sains Terapan Universitas Indonesia (UI) menyusun kajian teknis untuk mengantisipasi pencemaran dari baterai bekas kendaraan listrik. Kajian itu diarahkan untuk memetakan sistem pengumpulan dan pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), sekaligus menjadi dasar kebijakan perlindungan warga. Ini langkah yang patut didukung: pengelolaan limbah harus dirancang sebagai layanan nyata, bukan sekadar pernyataan komitmen.
Data Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta mencatat 55.240 kendaraan listrik berbasis baterai beroperasi di ibu kota pada 2023, setara dengan 68 persen dari populasi kendaraan listrik berbasis baterai nasional. Angka tersebut merujuk pada kendaraan, bukan jumlah baterai. Dominasi itu tetap membuat Jakarta menjadi tempat penting untuk merancang pengumpulan dan penanganan baterai setelah masa pakai. Bagi warga, sistem yang jelas berpotensi mengurangi risiko baterai bekas tercecer atau ditangani secara tidak aman.
Rencana limbah harus berjalan seiring ekspansi
Kajian DKI dan UI merupakan titik awal, bukan penyelesaian akhir. Untuk menjawab tantangan limbah baterai EV, hasil kajian perlu diterjemahkan menjadi alur yang terang: bagaimana baterai bekas dikumpulkan, siapa yang bertanggung jawab atas pengolahannya, dan bagaimana perlindungan lingkungan serta masyarakat dipastikan. Sumber yang tersedia belum menetapkan metode atau kapasitas pengolahan tertentu, sehingga klaim bahwa jalur daur ulang baterai sudah siap tidak dapat dibenarkan.
Ekspansi pabrik dan pertumbuhan kendaraan menambah alasan untuk menetapkan tanggung jawab sejak baterai diproduksi dan digunakan. Pemerintah, produsen, dan pengelola limbah perlu membangun perencanaan yang sejalan, sementara publik membutuhkan kepastian bahwa baterai bekas tidak menjadi sumber pencemaran. Kesimpulannya, kemajuan industri baterai Indonesia baru layak disebut berkelanjutan apabila pengelolaan setelah masa pakai tumbuh bersama kapasitas produksinya.






