Penataan lahan harus berpihak kepada petani
Reforma agraria sawit berbasis koperasi adalah penataan penguasaan dan pengelolaan lahan perkebunan yang menyatukan kepastian hukum dengan kelembagaan ekonomi milik petani. Gagasan ini penting di Riau, tempat tutupan sawit mencapai 3,88 juta hektare dan persoalan lahan tak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat yang bergantung pada kebun. Pada Rabu, 18 November 2026, Pemerintah Provinsi Riau mendorong pendekatan koperasi sebagai salah satu jalan menyelesaikan persoalan pertanahan dalam seminar nasional di Pekanbaru. Helmi D, Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, menyampaikan pesan itu saat membacakan sambutan Pelaksana Tugas Gubernur SF Harianto. Arah kebijakan ini tepat: penataan yang hanya mengubah administrasi tanpa memperkuat petani berisiko mempertahankan ketimpangan dalam bentuk baru. Namun, koperasi harus menjadi wadah kepemilikan dan pengambilan keputusan yang nyata, bukan sekadar nama dalam skema pengelolaan.
Sengketa tidak selesai dengan kepastian di atas kertas
Masalah yang hendak ditangani mencakup status lahan yang belum jelas, tumpang tindih penguasaan, dan sengketa kebun yang dikelola masyarakat. Ketidakpastian itu dapat menghambat kegiatan perkebunan sekaligus membuat petani dan pelaku usaha sulit merencanakan masa depan. Karena itu, penyelesaian sengketa lahan sawit perlu melibatkan pemerintah daerah, pemerintah pusat, Badan Pertanahan Nasional, serta pihak yang menangani penataan kawasan hutan. Pemprov Riau menyatakan telah memimpin koordinasi lintas lembaga untuk membahas penataan agraria, redistribusi tanah, persoalan di kawasan hutan, dan masalah perkebunan. Langkah tersebut perlu diteruskan menjadi proses yang transparan: siapa yang berhak, bagaimana batas lahan ditetapkan, dan bagaimana keberatan masyarakat diperiksa. Tanpa jawaban yang bisa diuji, kata “kepastian” hanya menjadi janji. Reforma agraria harus mengurangi konflik, bukan memindahkan sengketa dari satu meja ke meja lain.
Koperasi bisa memperkuat posisi pekebun
Koperasi kebun sawit menawarkan kemungkinan untuk menyatukan pengelolaan lahan, permodalan, dan kegiatan usaha sehingga petani tidak berhadapan sendiri dengan perusahaan atau pasar. Kementerian Koperasi menyebut konsolidasi lahan produksi dan modal melalui koperasi diharapkan dapat memperbesar skala usaha dan memperkuat daya tawar petani. Pembagian peran yang dirancang memberi Kementerian Koperasi tanggung jawab membina tata kelola dan kapasitas pengurus serta memfasilitasi pembiayaan dan kemitraan; Agrinas Palma akan mendukung penyediaan dan optimalisasi lahan, infrastruktur usaha, investasi, serta akses pasar. Riau memiliki potensi besar: luas kebun sawitnya disebut sekitar 3,87 juta hektare, dengan produksi CPO 9,46 juta ton atau sekitar 20 persen produksi nasional. Angka itu menegaskan besarnya taruhan, tetapi skala produksi saja bukan ukuran keberhasilan. Koperasi baru bermanfaat jika anggota mengawasi pengurus, memperoleh informasi yang terbuka, dan menikmati hasil pengelolaan secara adil.
Target besar perlu diikuti pelaksanaan yang akuntabel
PT Agrinas Palma Nusantara menargetkan lebih dari 200 ribu hektare kebun sawit dikelola koperasi melalui program reforma agraria. Direktur Kemitraan dan Plasma Seger Budiarjo mengatakan Riau termasuk wilayah yang akan menerima manfaat; peluncuran program ditargetkan mulai pada awal 2027. Target tersebut memberi peluang, tetapi juga menuntut kehati-hatian. Kriteria koperasi penerima, status lahan, mekanisme pengawasan, dan pembagian manfaat harus jelas sebelum pengelolaan dimulai. Jika tidak, pemindahan pengelolaan ke koperasi dapat menghasilkan sengketa baru atau memperkuat pihak yang sudah lebih berkuasa. Petani membutuhkan dasar hukum yang jelas agar kebun tetap produktif dan usaha bisa dikembangkan. Maka ukuran keberhasilan bukan sekadar berapa hektare yang masuk program, melainkan apakah konflik berkurang, keputusan koperasi terbuka, dan manfaat ekonomi benar-benar sampai kepada anggota.
Ukur keberhasilan dari kepastian dan manfaat
Reforma agraria berbasis koperasi adalah tawaran yang masuk akal untuk menghadapi sengketa kebun sawit di Riau, tetapi bukan solusi otomatis. Luas tutupan sawit 3,88 juta hektare dan target pengelolaan lebih dari 200 ribu hektare menunjukkan besarnya peluang sekaligus risiko jika pelaksanaannya tergesa-gesa. Pemerintah perlu memastikan penyelesaian hak atas tanah berlangsung terbuka, sementara koperasi dibangun dengan tata kelola yang dapat diawasi anggotanya. Dukungan pelatihan, infrastruktur, pembiayaan, dan akses pasar juga harus berjalan seiring dengan penataan lahan. Kesimpulannya, koperasi dapat menjadi jalan untuk menyelaraskan kepastian hukum, produktivitas kebun, dan kesejahteraan petani—asal masyarakat bukan hanya penerima program, melainkan pemilik suara dan manfaatnya.






