Penyidikan yang Menguji Klaim Keberhasilan
Korupsi migas Bekasi adalah dugaan penyimpangan tata kelola kerja sama pengelolaan minyak dan gas antara BUMD Kota Bekasi, Pertamina EP, dan mitra swasta yang kini disidik Kejaksaan Agung. Perkembangan terbaru penting bukan hanya karena nilai kerugian yang disebut hampir Rp2 triliun, tetapi karena penyidik mulai memeriksa saksi dari perusahaan swasta yang terkait dalam kerja sama tersebut. Pada 23 Oktober 2026, JAM Pidsus memeriksa HR, perwakilan Foster & Oil Energy Pte. Ltd., untuk memperkuat bukti dan melengkapi berkas perkara. Pemeriksaan ini belum berarti HR atau pihak mana pun telah dinyatakan bersalah. Namun, langkah tersebut menandakan bahwa penyidikan tidak lagi terbatas pada penjelasan mengenai kinerja BUMD: hubungan antarpihak dan pembagian manfaat dalam KSO juga menjadi sorotan.
BEP dan Dividen Berhadapan dengan Dugaan Kerugian
Sorotan publik menguat setelah Sekretaris Jenderal Nasional Corruption Watch (NCW), Rechan Nazar, menuding Wali Kota Bekasi Tri Adhianto membohongi publik lewat klaim bahwa PT Migas (Perseroda) telah mencapai titik impas setelah 16 tahun merugi. Tri sebelumnya menyebut kondisi perusahaan mulai membaik sejak akhir 2022 hingga 2024, renegosiasi bagi hasil dengan Foster Oil & Energy mengubah porsi untuk PT Migas dari 10 menjadi 20 persen, dan dividen yang dikembalikan kepada Pemkot Bekasi mencapai Rp3,7 miliar. Angka-angka itu menggambarkan capaian yang layak diuji, bukan otomatis bukti bahwa tata kelola bebas masalah. NCW membenturkan klaim tersebut dengan dugaan kerugian negara hampir Rp2 triliun yang diungkap Kejagung. Kontras ini menuntut penjelasan berbasis dokumen dan periode yang jelas; tanpa itu, publik sulit membedakan kinerja operasional dari dugaan penyimpangan.
Dugaan kerugian hampir Rp2 triliun yang dirujuk Rechan memberi alasan kuat bagi penyidik untuk menelusuri bagaimana pendapatan, kewajiban, dan pembagian hasil KSO dicatat sepanjang perkara yang mencakup 2009–2024. Namun, nilai tersebut harus tetap disebut sebagai dugaan, bukan putusan atau kerugian yang telah dibuktikan di pengadilan. Kejagung belum menetapkan tersangka, dan prinsip praduga tak bersalah tetap berlaku. Di sinilah mutu penyidikan diuji: bukan dengan mengulang klaim yang saling bertentangan, melainkan dengan membuka rangkaian bukti yang menjelaskan hubungan antara hasil usaha perusahaan dan dugaan kerugian publik.
Pemeriksaan Mitra Swasta Menjadi Titik Penting
KSO PT Migas Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP berjalan sejak 2009, sedangkan perkara yang disidik berfokus pada dugaan penyimpangan tata kelola dalam periode 2009 hingga 2024. Pemeriksaan HR, perwakilan Foster & Oil Energy Pte. Ltd., memberi penyidik kesempatan menguji peran mitra swasta dalam rantai bisnis dan menelusuri apakah skema kerja sama memberi manfaat optimal bagi daerah. Ini perkembangan penting dalam kasus migas Bekasi, sebab pengelolaan sumber daya publik tidak bisa dinilai hanya dari laporan dividen; syarat kontrak, pelaksanaan, dan aliran manfaat juga perlu diperiksa. Kejagung menyatakan pemeriksaan saksi ditujukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas, sementara saksi dari BUMD, Pertamina EP, dan pihak swasta masih dipanggil.
Dampak bagi Warga dan Langkah Berikutnya
Perkara ini bukan semata silang pendapat tentang angka perusahaan. Sumur Jatinegara 1 berada di tengah permukiman, sehingga keselamatan dan kenyamanan warga menjadi kepentingan langsung. Tri pernah meminta agar tanggung jawab sosial perusahaan disalurkan kepada warga serta rumah yang membutuhkan perbaikan didata untuk program Rutilahu. Janji itu patut dinilai dari pelaksanaan, tetapi tidak menggantikan kewajiban untuk menjernihkan dugaan penyimpangan. NCW meminta Kejagung tidak berhenti pada pelaku lapangan dan turut mengungkap pihak yang diduga berperan di balik perkara. Untuk saat ini, penyidik masih memanggil saksi dan belum menetapkan tersangka. Tahap berikutnya semestinya menghasilkan penjelasan yang dapat diuji: siapa mengambil keputusan, bagaimana KSO dijalankan, dan apa dampaknya bagi keuangan serta warga.
Kesimpulannya, penyidikan korupsi migas Bekasi harus menjawab pertentangan antara klaim BEP dan dividen dengan dugaan kerugian negara hampir Rp2 triliun, tanpa mendahului pembuktian hukum. Pemeriksaan perwakilan Foster & Oil Energy memperluas ruang penyelidikan, tetapi baru menjadi berarti jika ditindaklanjuti dengan bukti yang terang, proses akuntabel, dan pertanggungjawaban yang tepat. Warga berhak memperoleh kejelasan sekaligus perlindungan di sekitar operasi migas.
