Pemetaan harus berujung pada layanan dasar
Infrastruktur perbatasan adalah sarana dasar—seperti air bersih, listrik, internet, dan fasilitas pengamanan—yang memungkinkan warga serta petugas menjalani kehidupan dan tugas dengan layak di wilayah terluar. Pada Jumat, 13 November 2026, Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, melakukan Pengawasan dan Evaluasi di Pulau Rondo dan Kota Sabang untuk memetakan kebutuhan tersebut. Kunjungan ini tepat karena persoalan di ujung wilayah bukan sekadar soal tampilan kawasan, melainkan akses harian terhadap kebutuhan pokok. Namun, peninjauan lapangan hanya langkah awal. Nilainya akan ditentukan oleh ketepatan prioritas, keputusan pendanaan dan teknis, serta kecepatan layanan benar-benar hadir bagi masyarakat dan personel penjaga perbatasan.

Air, listrik, dan internet menjadi ukuran prioritas
Catatan yang dihimpun BNPPDT menempatkan air bersih, pasokan listrik, dan jaringan internet sebagai persoalan mendesak. Keterbatasan itu menjadi bagian dari keseharian warga maupun prajurit penjaga tapal batas, sehingga pembangunan Sabang dan Pulau Rondo semestinya dinilai dari perubahan nyata pada akses layanan, bukan hanya dari jumlah proyek. Maruli menyebut kemungkinan pembangunan sumur bor akan dikaji untuk menjawab masalah air. Itu arah yang masuk akal, tetapi sumber air dan kondisi tiap lokasi perlu diperiksa sebelum solusi ditetapkan. Untuk listrik dan telekomunikasi, laporan menyebut alternatif teknis akan dirumuskan sesuai keadaan geografis. Dengan kata lain, pemetaan harus menghasilkan pilihan yang cocok untuk masing-masing tempat, bukan satu rancangan seragam yang mengabaikan tantangan pulau terluar.

Mandat yang meluas menuntut fokus yang lebih tajam
Perluasan tugas BNPPDT hingga mencakup pengelolaan daerah terpencil memperbesar sasaran pembangunan melampaui kawasan perbatasan. Mandat yang lebih luas ini penting, sebab kesenjangan layanan tidak berhenti di garis batas negara. Namun, cakupan yang bertambah juga membawa risiko: kebutuhan banyak wilayah dapat bersaing tanpa dasar prioritas yang jelas. Program Bangun Beranda Negeri seharusnya menghubungkan temuan lapangan dengan urutan kerja yang transparan—mana kebutuhan paling mendesak, solusi apa yang sesuai, dan bagaimana hasilnya akan dinilai. Di Pulau Rondo, kunjungan juga mencakup dialog dengan personel Satgas Pengamanan Pulau Terluar mengenai sarana penunjang tugas mereka. Masukan petugas dan warga perlu menjadi dasar keputusan, bukan sekadar catatan perjalanan.

Tindak lanjut menentukan arti kunjungan
BNPPDT menyatakan catatan dari Sabang dan Pulau Rondo akan dirumuskan menjadi konsep prioritas, dengan persiapan langkah konkret ditargetkan mulai awal 2027. Tahap berikutnya perlu menjaga kesinambungan: kebutuhan yang sudah diidentifikasi harus diterjemahkan menjadi rencana yang dapat dipantau, termasuk kajian sumur bor serta penanganan listrik dan akses internet. Kunjungan Maruli memberi sinyal bahwa persoalan dasar di wilayah terluar mendapat perhatian, tetapi sinyal itu belum sama dengan perbaikan. Tolok ukurnya sederhana dan berpihak pada pengguna: air tersedia, listrik lebih dapat diandalkan, komunikasi dapat diakses, serta personel memiliki fasilitas pendukung yang memadai. Jika prioritas disusun dari kondisi setempat dan ditindaklanjuti tepat waktu, pembangunan kawasan perbatasan akan terasa dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam dokumen program.






