Gentengisasi perlu menjadi standar mutu, bukan sekadar simbol
Program gentengisasi adalah upaya menggunakan genteng produksi dalam negeri dalam pembangunan rumah, termasuk rumah subsidi, untuk meningkatkan kualitas hunian sekaligus memperluas pasar bagi perajin dan produsen material lokal. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mendorong pemakaian produk UMKM untuk rumah subsidi; ia menyampaikan dorongan itu saat ditemui di Jakarta pada 17 November 2026. Sehari kemudian, ia kembali menekankan perlunya dukungan berbagai pihak agar produk lokal memberi manfaat nyata bagi warga. Arah kebijakan ini tepat: rumah terjangkau tidak seharusnya berarti mutu bahan dikompromikan. Namun, genteng lokal harus dipilih berdasarkan kinerja dan kesesuaian teknis, bukan semata asal produksinya. Pemerintah perlu memastikan standar dan pengawasan berjalan, sehingga program ini menaikkan kualitas rumah sekaligus memberi kesempatan usaha yang sehat.
Contoh awal datang dari genteng produksi Majalengka yang telah dikirim dan dipakai pada salah satu proyek perumahan. Maruarar mengatakan genteng itu memiliki cap SNI dan ia menguji kekuatannya dengan berdiri di atasnya; berat badannya sekitar 99 kilogram. Pengalaman tersebut memberi gambaran, tetapi satu demonstrasi tidak dapat menggantikan pengujian produk dan kendali mutu yang konsisten.

Rumah yang lebih baik harus terasa bagi penghuninya
Bagi keluarga berpenghasilan rendah, kualitas rumah subsidi bukan urusan tampilan semata. Program gentengisasi diarahkan untuk mendukung rumah yang layak huni dan terjangkau, dengan harapan penggunaan genteng lokal ikut meningkatkan mutu hunian. Agar janji itu nyata, pengadaan perlu memperhatikan ketahanan, kecocokan dengan rancangan rumah, pemasangan yang benar, serta pemeriksaan setelah pekerjaan selesai. Genteng bersertifikat memberi titik awal, tetapi manfaatnya bagi penghuni bergantung pula pada mutu keseluruhan bangunan.
Karena itu, kebijakan ini sebaiknya tidak berubah menjadi kewajiban memakai satu jenis bahan tanpa mempertimbangkan kondisi proyek. Spesifikasi yang jelas dan pemeriksaan independen akan melindungi pembeli sekaligus membantu produsen memahami persyaratan yang harus dipenuhi. Pendekatan tersebut menjadikan genteng rumah subsidi bagian dari peningkatan standar, bukan sekadar label program. Warga mendapat hunian yang lebih layak, sementara produsen lokal memperoleh insentif untuk menjaga kualitas dan memperbaiki produknya.
Pengadaan dapat menghubungkan UMKM dengan proyek perumahan
Peluang pasar tidak akan terbuka hanya karena pemerintah menyatakan dukungan. Produsen bahan bangunan perlu jalur pengadaan yang jelas untuk mengetahui kebutuhan proyek, persyaratan mutu, jadwal pengiriman, dan mekanisme pembayaran. Maruarar menyebut telah berkomunikasi dengan Menteri Perindustrian agar lebih banyak industri kecil dan menengah dapat memasok kebutuhan pembangunan rumah. Kerja sama pemerintah dengan pengembang juga dipandang penting untuk memperluas penggunaan produk lokal.
Jika kebutuhan proyek diumumkan lebih awal dan pesanan disusun secara terukur, pengembang dapat menghubungi produsen daerah tanpa mengorbankan kepastian pasokan. Dukungan peningkatan kualitas dan pembiayaan juga perlu menyertai akses tersebut. Pemerintah menyebut perbankan, termasuk Bank Rakyat Indonesia dan Kredit Usaha Rakyat, sebagai opsi pembiayaan bagi UMKM yang terkendala modal. Dengan demikian, kebijakan pengadaan bisa menjadi penghubung konkret antara produk UMKM bangunan dan proyek perumahan, bukan hanya seruan untuk membeli produk lokal.
Pasar lokal perlu dibangun melampaui genteng
Genteng dapat menjadi pintu masuk, tetapi pasar yang lebih kuat membutuhkan ragam material bangunan lokal. Pemerintah juga berencana mendorong batu bata merah dan kebutuhan konstruksi lainnya agar lebih banyak UMKM serta industri rakyat dapat memasok pembangunan rumah. Perluasan itu sebaiknya dilakukan bertahap: tetapkan spesifikasi, dampingi produsen untuk memenuhinya, lalu hubungkan mereka dengan pengembang melalui proses pengadaan yang transparan.
Keberhasilan program gentengisasi pada akhirnya harus diukur dari dua hasil yang berjalan bersama: rumah subsidi yang memenuhi mutu dan produsen lokal yang mampu memasok secara konsisten. Kementerian PKP berharap program ini berkelanjutan sehingga produk dalam negeri makin terintegrasi dengan pembangunan rumah rakyat. Harapan itu masuk akal, tetapi perlu ditopang standar yang tegas, akses pasar yang dapat diprediksi, dan evaluasi terbuka. Jika unsur-unsur tersebut hadir, belanja perumahan publik dapat memperbaiki hunian sekaligus menguatkan usaha daerah; tanpa itu, peluang bagi UMKM berisiko berhenti sebagai proyek percontohan.






