Putusan kasasi mengubah arah perkara
Putusan MA Paniai adalah keputusan kasasi yang membatalkan pembebasan Isak Settu dan menyatakan mantan perwira TNI itu bersalah dalam perkara pelanggaran HAM berat, lalu menjatuhkan hukuman penjara serta kompensasi bagi korban. Mahkamah Agung memutus perkara nomor 1200K/Pid.Sus-HAM/2026 pada 10 November 2026, setelah mengabulkan kasasi jaksa terhadap putusan Pengadilan Negeri HAM Makassar. Perubahan ini penting karena perkara yang sempat berakhir tanpa hukuman pidana kini menghasilkan putusan bersalah di tingkat kasasi. Namun, arti putusan tersebut perlu dibaca secara tepat: MA menjatuhkan hukuman lima tahun, bukan hukuman sepuluh tahun yang sebelumnya diminta jaksa. Dengan demikian, putusan mengoreksi hasil persidangan sebelumnya, tetapi besaran pidananya tetap berbeda dari tuntutan penuntut umum.

Dari bebas menjadi vonis lima tahun
Perbedaan paling jelas antara putusan MA dan putusan sebelumnya terletak pada penilaian terhadap kesalahan Isak Settu. Pada 8 Desember 2022, Pengadilan Negeri HAM Makassar memvonisnya bebas; setelah kasasi jaksa dikabulkan, MA menyatakan ia terbukti bersalah berdasarkan dakwaan pertama dan kedua serta menjatuhkan vonis lima tahun. Putusan kasasi ini juga memerintahkan pembayaran kompensasi: Rp250 juta untuk setiap korban meninggal, Rp210 juta bagi setiap korban luka berat, Rp115 juta bagi korban luka sedang, dan Rp75 juta bagi korban luka ringan. Jaksa sebelumnya menuntut sepuluh tahun penjara, sehingga vonis lima tahun berada di bawah tuntutan tersebut. Meski lebih ringan daripada tuntutan, perubahan dari bebas menjadi bersalah menandai pergeseran yudisial yang nyata dalam kasus HAM Paniai.
Latar peristiwa dan arti putusan
Perkara ini berakar pada pembubaran unjuk rasa oleh personel TNI dan Polri di Paniai pada 8 Desember 2014. Peristiwa itu menewaskan empat warga dan melukai sepuluh orang lainnya. Karena itu, putusan terhadap Isak Settu tidak sekadar membalik hasil satu persidangan: ia menegaskan bahwa kesimpulan bebas di tingkat pertama dapat diuji kembali melalui kasasi dan berubah menjadi penetapan bersalah. Bagi penanganan perkara pelanggaran HAM berat, hasil ini memiliki arti sebagai pengakuan hukum atas pertanggungjawaban terdakwa, sekaligus memberi konsekuensi pidana dan kompensasi bagi korban. Namun, angka hukuman lima tahun juga memperlihatkan bahwa hasil akhir MA tidak sama dengan tuntutan jaksa sepuluh tahun. Penilaian atas arti putusan perlu mencakup kedua sisi itu: pembatalan pembebasan dan batas hukuman yang akhirnya dijatuhkan.
Kesimpulan: pembebasan dibatalkan, pertanggungjawaban ditetapkan
MA telah membatalkan vonis bebas Isak Settu, menyatakan terdakwa bersalah, menjatuhkan vonis lima tahun penjara, dan menetapkan kompensasi sesuai kategori dampak yang dialami korban. Putusan ini mengubah arah perkara Paniai yang sebelumnya berakhir dengan pembebasan, tetapi tidak memenuhi tuntutan jaksa yang meminta sepuluh tahun penjara. Nilai penting putusan tersebut terletak pada perubahan status hukum terdakwa serta adanya pengakuan terhadap hak kompensasi korban. Pada saat yang sama, besaran hukuman tetap menjadi bagian utama untuk menilai seberapa jauh putusan menjawab tuntutan keadilan dalam kasus pelanggaran HAM berat. Kesimpulannya, putusan MA merupakan koreksi tegas atas hasil sebelumnya, sekaligus penanda bahwa perkara Paniai tetap harus dinilai melalui konsekuensi pidana dan pemulihan yang diputuskan bagi para korban.






