Pencairan bergantung pada tata kelola SPPG
Dana operasional SPPG adalah dana untuk mendukung kegiatan harian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, yang pencairannya masuk ke rekening virtual account dan mengikuti mekanisme administrasi yang ditetapkan BGN. Penjelasan tentang dana yang tertahan mencuat setelah sejumlah pengelola SPPG mengeluhkan dana belum tersedia dan kas operasional harian kosong. Pada 26 Oktober, juru bicara BGN, Tysa Novenny, memaparkan tiga faktor yang dapat menghambat pencairan dana SPPG: laporan harian yang tidak disampaikan, data penerima manfaat yang tidak sesuai, serta penggunaan anggaran yang tidak disiplin.
Inti persoalannya bukan sekadar menunggu transfer pusat. Dalam program dengan belanja operasional yang disalurkan ke banyak dapur SPPG, pelaporan dan kepatuhan anggaran menjadi bagian dari pertanggungjawaban publik. Karena itu, syarat dana SPPG perlu dipahami sebagai rangkaian kontrol: dana harus dilaporkan, digunakan sesuai ketentuan, dan terkait dengan penerima yang telah ditetapkan. BGN menyampaikan faktor-faktor tersebut sebagai dasar administrasi pencairan, bukan alasan untuk menyimpulkan dampak tertentu pada layanan di setiap dapur.
Tiga hal yang diperiksa sebelum dana cair
Pertama, pengelola wajib melaporkan penggunaan dana setiap hari melalui Sistem Informasi Pemenuhan Gizi Nasional (SIPGN). BGN menyebut pelaporan itu sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan sekaligus sarana memantau pemanfaatan dana. Jika laporan harian tidak disampaikan, salah satu prasyarat pencairan tidak terpenuhi.
Kedua, penerima manfaat yang dilayani harus sesuai dengan data SPS-2, yakni Surat Penetapan Sementara Penerima Manfaat 2. Menurut BGN, kesesuaian ini diperlukan agar pelaksanaan program mengikuti data yang menjadi dasar penyaluran. Ketiga, pengelola harus menggunakan anggaran sesuai ketentuan dan perhitungan sebelumnya. Penggunaan yang tidak disiplin dapat membuat dana habis lebih awal, sehingga dana tidak tersedia di virtual account. Tiga pemeriksaan ini menunjukkan bahwa pencairan dana SPPG berkaitan dengan laporan, ketepatan data, dan kendali belanja—bukan hanya status administrasi transfer.
Kontrol perlu jelas, tanpa mengaburkan syarat
Penjelasan BGN memberi pengelola daftar pemeriksaan yang konkret: pastikan laporan SIPGN diperbarui, cocokkan penerima dengan SPS-2, lalu kendalikan penggunaan anggaran MBG sesuai perhitungan. Namun, kepatuhan hanya bisa dijalankan dengan baik bila proses koreksi dan pemantauan mudah dipahami. Laporan yang tertahan atau selisih data yang tidak segera diketahui berisiko membuat pengelola terlambat menyadari bahwa prasyarat belum terpenuhi.
Ke depan, tata kelola bisa diperkuat melalui integrasi SIPGN dengan sistem virtual account, rekonsiliasi berkala data SPS-2, pemantauan anggaran yang membantu mendeteksi risiko dana menipis, serta pendampingan administrasi dan literasi keuangan bagi pengelola. Usulan perbaikan ini tidak mengubah tiga syarat yang telah disampaikan BGN; tujuannya membuat status dan kekurangan lebih cepat diketahui. Kesimpulannya, dana operasional SPPG tidak semata menunggu proses transfer: laporan harian, kecocokan data penerima, dan disiplin anggaran harus sama-sama dijaga agar pencairan mengikuti ketentuan yang berlaku.
