Jalan kembali berfungsi, tetapi belum semua pekerjaan tuntas
Pemulihan Aceh adalah upaya bertahap untuk mengembalikan akses dan layanan yang terdampak bencana sekaligus membangun infrastruktur yang lebih siap menghadapi risiko berikutnya. Angka terbaru menunjukkan kemajuan berarti, tetapi kelancaran perjalanan sehari-hari belum bisa disamakan dengan selesainya pembangunan permanen. Pada 18 November 2026, sebanyak 1.545 dari 1.638 ruas jalan daerah Aceh telah kembali fungsional, setara 94,32 persen. Seluruh 46 ruas jalan nasional terdampak juga sudah beroperasi kembali. Bagi warga, akses yang pulih membantu perjalanan antarwilayah, distribusi barang, dan kegiatan ekonomi. Namun, status fungsional hanya menjawab apakah jalan dapat digunakan, bukan apakah seluruh kerusakan sudah diperbaiki secara permanen. Karena itu, kemajuan jalan patut disambut, tetapi tidak seharusnya menutup perhatian pada pekerjaan lanjutan dan kondisi akses di lapangan.
Jembatan menjadi mata rantai pemulihan yang tertinggal
Kesenjangan paling jelas terlihat pada jembatan daerah: dari 655 unit yang terdampak, 386 atau 58,93 persen telah kembali fungsional hingga 18 November 2026. Pemulihannya jauh tertinggal dibanding jalan, sehingga angka jalan yang tinggi belum cukup untuk menggambarkan akses yang utuh. Satu jembatan yang belum dapat dilalui bisa memutus koneksi antarkawasan, memperpanjang perjalanan, dan menghambat angkutan kebutuhan sehari-hari. Sebagian jembatan yang sudah dibuka masih mengandalkan sambungan atau konstruksi sementara; status berfungsi bukan bukti bahwa konstruksi permanen telah selesai. Di daerah sulit dijangkau, pengiriman material dan pengerahan pekerja pun masih berlangsung. Maka, perbaikan jembatan perlu dinilai bukan hanya dari jumlah unit yang bisa dilalui, melainkan juga dari keamanan, ketahanan, dan kepastian penyelesaian permanennya.

Empat tahap perlu diterjemahkan menjadi pekerjaan yang terukur
Bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 mendorong pemerintah menjalankan pemulihan bertahap. Dalam rapat koordinasi di Banda Aceh pada 19 November 2026, Kepala Pos Komando Wilayah Satgas PRR Aceh Safrizal ZA memaparkan empat tahap pemulihan. Urutannya dimulai dengan pemulihan awal pada Januari–Maret 2026, dilanjutkan rehabilitasi selama 2026–2027, kemudian rekonstruksi pada 2026–2028, sebelum beralih ke penataan ketangguhan jangka panjang setelah 2028. Tahapan yang saling bertumpang tindih ini menegaskan bahwa rekonstruksi pascabencana bukan satu pekerjaan yang menunggu tahap sebelumnya selesai sepenuhnya. Tantangannya adalah menjaga agar perbaikan darurat benar-benar menjadi landasan pembangunan permanen, bukan keadaan sementara yang dibiarkan berlarut-larut.
Anggaran besar harus menghasilkan ketahanan, bukan sekadar akses
Pemerintah mengalokasikan Rp58,973 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh selama 2026–2028. Porsi itu dibagi menjadi Rp24,215 triliun pada 2026, Rp20,219 triliun pada 2027, dan Rp14,539 triliun pada 2028. Besarnya pendanaan memberi ruang untuk menangani kerusakan, tetapi ukuran keberhasilan semestinya bukan penyerapan anggaran atau banyaknya ruas yang dibuka semata. Pembangunan kembali harus memperhitungkan perubahan iklim dan potensi cuaca ekstrem, sebagaimana disoroti dalam paparan Satgas PRR. Itu berarti kualitas konstruksi, prioritas jembatan yang masih terputus, dan pemeliharaan setelah proyek selesai perlu mendapat perhatian setara dengan kecepatan pemulihan. Jalan yang bisa dilalui hari ini penting; infrastruktur yang tetap berfungsi saat bencana berikutnya jauh lebih menentukan.
Kesimpulannya, pemulihan jalan daerah Aceh telah mencapai tahap yang menjanjikan, tetapi ketertinggalan jembatan menunjukkan bahwa akses belum pulih merata. Empat tahap hingga 2028 dan alokasi Rp58,973 triliun memberi kerangka serta sumber daya untuk melanjutkan pekerjaan. Pemerintah kini perlu memastikan tiap tahap menghasilkan jalur yang aman, jembatan permanen, dan ketahanan jangka panjang—bukan sekadar angka fungsional yang tampak baik di laporan.






