Apa Itu Hibah Dermaga Kahyapu dan Mengapa Menjadi Sorotan?
Hibah Dermaga Kahyapu adalah rencana penyerahan aset dermaga di Pulau Enggano dari Kementerian Perhubungan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu, yang mempersyaratkan perbaikan infrastruktur, verifikasi kelayakan operasional, dan perhitungan penyusutan sebelum transfer aset pemerintah disahkan sebagai Barang Milik Daerah. Rencana hibah dermaga Enggano ini bukan sekadar pemindahan nama pada dokumen, tetapi perubahan tanggung jawab penuh atas infrastruktur pelabuhan Bengkulu yang vital bagi pelabuhan Pulau Enggano. Pemerintah provinsi menyambut baik hibah tersebut, namun menolak sikap “asal terima” karena struktur Dermaga Kahyapu dinilai dalam kondisi kurang baik dan usia aset sudah cukup lama. Dalam konteks pengelolaan aset publik, sikap hati‑hati ini seharusnya menjadi standar, bukan pengecualian.
Permintaan Perbaikan dan Penyusutan: Filter Sehat Sebelum Serah Terima
Inti sikap Pemprov jelas: dermaga harus direhabilitasi dulu sebelum hibah dermaga Enggano difinalkan. Dermaga Kahyapu dibangun bertahap sejak sekitar 2018 hingga 2022, sehingga wajar jika pemerintah daerah menuntut kepastian bahwa struktur fisik masih layak dan aman digunakan. Pemerintah juga akan menghitung nilai penyusutan aset tersebut agar pencatatan Barang Milik Daerah tidak asal tempel angka. "Kita akan mendapatkan hibah itu. Akan diserahkan. Tapi tetap kita akan bahas dulu terkait dengan aset yang dihibahkan tersebut karena itu kan asetnya sudah cukup lama," ujar Sekda Herwan Antoni. Ini bukan sikap mengulur waktu, melainkan upaya memastikan transfer aset pemerintah tidak berubah menjadi beban perbaikan besar yang menguras anggaran daerah di kemudian hari.
Kelayakan Operasional: Taruhan Konektivitas Pulau Enggano
Kondisi dermaga dan kelayakan operasional menjadi faktor penentu dalam proses hibah infrastruktur pelabuhan Bengkulu ini. Dermaga Kahyapu memegang peran penting dalam mendukung konektivitas dan mobilitas masyarakat menuju dan dari Pulau Enggano; artinya setiap kerusakan atau pembatasan fungsi akan langsung dirasakan warga sebagai keterlambatan logistik, gangguan transportasi, dan biaya sosial lain. Pemerintah provinsi menegaskan, ketika aset negara tersebut telah menjadi tanggung jawab daerah, dermaga harus dalam kondisi baik dan siap menunjang aktivitas masyarakat. Rehabilitasi pelabuhan Pulau Enggano diharapkan memperkuat akses transportasi dan memberi kepastian bagi warga agar aktivitas sehari‑hari tidak tersandera infrastruktur pelabuhan yang setengah jadi. Hibah tanpa kelayakan penuh hanya akan memindahkan masalah dari pusat ke daerah—bukan menyelesaikannya.
Koordinasi, Mekanisme BMN, dan Arah Kebijakan ke Depan
Secara administratif, proses hibah dermaga Enggano harus mengikuti mekanisme pengelolaan Barang Milik Daerah. Herwan Antoni memerintahkan Dinas Perhubungan provinsi terus berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan agar rehabilitasi dilakukan sebelum serah terima. Ia menekankan, "Sebelum serah terima dermaga, ada baiknya dermaganya diperbaiki terlebih dahulu. Ketika aset milik negara sudah kita terima, aset tersebut harus dalam kondisi baik." Langkah ini menjadi contoh bagaimana transfer aset pemerintah seharusnya dikawal: melalui audit teknis, hitungan penyusutan yang wajar, dan kejelasan tanggung jawab pasca-penyerahan. Jika pola ini konsisten, pengalihan infrastruktur pelabuhan Bengkulu lain ke daerah akan punya standar yang lebih jelas, sekaligus mendorong pengelolaan pelabuhan Pulau Enggano yang lebih dekat dengan kebutuhan masyarakat lokal, bukan sekadar memenuhi target administrasi pusat.
Kesimpulan: Hibah Boleh, Asal Tidak Menjadi Warisan Masalah
Kasus Dermaga Kahyapu menunjukkan bahwa hibah infrastruktur bukan kado, melainkan kontrak tanggung jawab baru. Rencana hibah dermaga Enggano dari Kementerian Perhubungan kepada Pemprov Bengkulu layak didukung, tetapi hanya jika kondisi fisik sudah diperbaiki, nilai penyusutan dihitung dengan jujur, dan kelayakan operasional dipastikan. Tanpa itu, hibah berpotensi menjerat daerah pada kewajiban perbaikan mahal dan pelayanan publik yang terganggu. Sikap Pemprov yang meminta perbaikan dan hitungan penyusutan sebelum menerima hibah patut dibaca sebagai upaya melindungi warga dan fiskal daerah. Kesimpulannya sederhana: hibah dermaga, ya; hibah masalah, tidak. Enggano butuh pelabuhan yang andal, bukan sekadar penandatanganan berita acara serah terima.
