Anggaran kosong, fasilitas terabaikan
Pemeliharaan jalur sepeda adalah upaya menjaga agar lintasan yang sudah dibangun tetap aman, terlihat, dan dapat digunakan pesepeda sesuai fungsinya. Dalam rancangan RAPBD Jakarta 2027, alokasi khusus untuk perawatan jalur tersebut belum tercantum—kelalaian perencanaan yang berisiko membuat fasilitas publik terus memburuk. Komisi B DPRD DKI Jakarta menyoroti kekosongan itu dalam rapat pembahasan anggaran bersama Dinas Perhubungan (Dishub), Rabu, 4 November 2026. Wakil Ketua DPRD sekaligus Koordinator Komisi B Basri Baco dan anggota Komisi B Francine Widjojo meminta Dishub mempertimbangkan dana perbaikan, terutama untuk jalur yang masih dipakai warga. Ini bukan soal mempertahankan marka demi tampilan kota, melainkan memastikan fasilitas yang sudah tersedia tetap berguna. Tanpa pos perawatan, kerusakan berisiko dibiarkan sementara kebutuhan pesepeda sehari-hari tidak terjawab.
Jalur rusak dan hilang bukan masalah kecil
Sorotan DPRD berangkat dari keadaan yang nyata: sejumlah jalur sepeda rusak, bahkan hilang setelah terdampak proyek galian. Ada pula jalur yang kurang terawat dan berubah menjadi tempat parkir liar. Bagi pesepeda, marka yang putus atau lintasan yang lenyap berarti ruang berkendara yang semestinya disediakan menjadi tidak jelas. Sementara itu, perubahan fungsi menjadi parkir menggerus tujuan jalur sepeda sejak awal. Karena itu, membiarkan pemeliharaan tanpa anggaran bukan pilihan netral; dampaknya ditanggung pengguna dan membuat fasilitas yang telah dibangun kehilangan manfaat. Francine juga mengingatkan bahwa rancangan anggaran mikromobilitas Dishub hanya berfokus pada pengadaan rak sepeda, belum mencakup perbaikan jalur yang ada. Menambah fasilitas baru tanpa menjaga fasilitas lama akan menjadi prioritas yang timpang.
Perbaikan harus tepat sasaran
DPRD tidak meminta perbaikan dilakukan tanpa pertimbangan. Basri meminta Dishub mengevaluasi kondisi jalur dan menentukan ruas yang perlu ditangani berdasarkan tingkat pemanfaatannya. Pendekatan selektif ini masuk akal: anggaran jalur sepeda seharusnya diarahkan ke lintasan yang benar-benar dipakai dan membutuhkan penanganan, bukan dibelanjakan sekadar untuk menghabiskan alokasi. Namun, selektif bukan alasan untuk menunda seluruh pemeliharaan. Dishub perlu memiliki penilaian kondisi yang terbuka dan konsisten, termasuk memperhitungkan kerusakan akibat galian serta jalur yang tertutup parkir liar. Dengan begitu, keputusan perbaikan dapat menjawab kebutuhan pengguna dan menjaga fungsi fasilitas. Pesan Komisi B jelas: pemeliharaan jalur sepeda harus masuk dalam perencanaan, sementara ruas yang ditangani dipilih berdasarkan kondisi lapangan.
Dishub masih membuka peluang
Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaludin membenarkan bahwa rancangan 2027 belum memuat anggaran untuk penambahan maupun pemeliharaan jalur sepeda. Ia menyebut fokus Dishub saat ini adalah sterilisasi agar jalur tidak diserobot kendaraan bermotor. Menjaga jalur tetap bebas dari kendaraan lain penting, tetapi sterilisasi tidak memperbaiki lintasan yang rusak atau mengganti bagian yang hilang. Kedua kebutuhan itu perlu berjalan berdampingan. Budi menyambut masukan DPRD dan menyatakan biaya perawatan jalur rusak dapat dipertimbangkan untuk dimasukkan jika memungkinkan. Usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama DPRD dan perangkat daerah terkait. Kesimpulannya, RAPBD Jakarta perlu mengubah kemungkinan itu menjadi perhatian nyata: jalur sepeda yang masih digunakan warga harus dinilai dan dirawat, bukan dibiarkan sampai kehilangan fungsi.






