Kesepakatan yang perlu diterjemahkan menjadi aksi
Mineral kritis adalah bahan baku strategis yang dibutuhkan untuk mengembangkan teknologi dan mendukung transisi energi, sehingga ketersediaan serta pengelolaannya berpengaruh pada ketahanan ekonomi kawasan. Para pemimpin ASEAN mengadopsi Deklarasi Mineral Kritis ASEAN untuk Ketahanan Kawasan dan Pertumbuhan Berkelanjutan dalam KTT ke-49 di Manila, Filipina. Ini langkah yang tepat, tetapi nilai deklarasi akan ditentukan oleh tindak lanjutnya, bukan oleh nama atau jangkauan ambisinya. Kesepakatan itu mengakui kawasan sebagai produsen, pengolah, sekaligus konsumen mineral kritis. Bagi Indonesia, peluangnya terletak pada kerja sama regional yang memperkuat rantai pasok mineral dan memberi negara anggota ruang lebih besar untuk memperoleh nilai dari sumber dayanya. Tanpa pelaksanaan yang selaras, deklarasi berisiko berhenti sebagai kerangka umum ketika persaingan sumber daya dan ketegangan geopolitik makin menekan ketahanan kawasan.

Dari eksplorasi hingga daur ulang
Isi paling berarti dari kesepakatan ini adalah cakupan rantai nilainya: kerja sama dirancang meliputi eksplorasi, pengolahan, hingga daur ulang. Pendekatan menyeluruh lebih menjanjikan daripada berfokus pada penggalian bahan mentah, sebab ketahanan pasokan bergantung pada kemampuan kawasan menghubungkan berbagai tahap tersebut. ASEAN juga berencana menyusun definisi bersama dan daftar mineral kritis yang dapat diperbarui, lalu merumuskan Strategi Mineral Kritis ASEAN sebagai panduan kerja sama. Langkah itu penting agar anggota memiliki acuan bersama, meski daftar yang lentur saja tidak menjamin koordinasi atau kepastian pelaksanaan. Deklarasi turut mengaitkan mineral kritis dengan pertumbuhan berkelanjutan dan kebutuhan teknologi untuk transisi energi. Dengan demikian, ukuran keberhasilan seharusnya bukan sekadar kelancaran pasokan, melainkan apakah pengelolaan sumber daya ikut membangun kemampuan produksi, pengolahan, dan pemanfaatan ulang di kawasan.
Dorongan Indonesia: nilai tambah dan investasi
Indonesia mendorong penguatan rantai pasok, peningkatan nilai tambah mineral, dan masuknya investasi publik maupun swasta. Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut kerja sama ini sejalan dengan upaya meningkatkan daya saing ASEAN di tengah kebutuhan mineral strategis untuk teknologi dan transisi energi. Arah tersebut masuk akal: memperluas pengolahan dan kegiatan bernilai tambah dapat memperkuat posisi kawasan dibanding hanya mengandalkan pasokan bahan mentah. ASEAN juga berkomitmen memperluas perdagangan antaranggota dan mendiversifikasi sumber pasokan, dengan dukungan inovasi, keterampilan tenaga kerja, alih teknologi, daur ulang, serta efisiensi sumber daya. Investasi akan didorong melalui penyiapan proyek dan pemanfaatan AMVest serta AMConnect. Namun, minat investor perlu disertai proyek yang jelas dan kerja sama yang menghasilkan transfer kemampuan, bukan hanya menambah kapasitas ekstraksi.
Ujian berikutnya adalah pelaksanaan
Deklarasi ini memberi ASEAN arah bersama, tetapi implementasinya tetap bersifat sukarela dan harus menghormati hukum serta kondisi nasional masing-masing negara. Fleksibilitas itu dapat membantu anggota bergerak bersama tanpa mengabaikan perbedaan, tetapi juga membuat kemajuan bergantung pada komitmen dan koordinasi nyata. Tindak lanjut diserahkan kepada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN Bidang Mineral, yang bertugas menyusun dan melaksanakan strategi mineral kritis serta melaporkan perkembangannya. Prabowo menyoroti persaingan sumber daya, tekanan ekonomi, dan ketegangan geopolitik sebagai tantangan yang dihadapi ASEAN. Dalam konteks itu, kerja sama mineral bukan agenda sektoral semata: ia berkaitan dengan ketahanan kawasan dan posisi ASEAN dalam rantai pasok transisi energi global. Kesimpulannya, Deklarasi Mineral Kritis baru akan berarti jika dorongan Indonesia untuk nilai tambah, pasokan yang lebih beragam, dan investasi diwujudkan dalam kerja sama yang terukur serta berkelanjutan.






