Dugaan KDRT pejabat harus ditangani, bukan dikecilkan
Kekerasan dalam rumah tangga adalah dugaan tindakan fisik atau psikis dalam lingkup keluarga yang harus diperiksa berdasarkan bukti dan hukum, bukan disisihkan sebagai urusan pribadi. Dua pengaduan yang melibatkan pejabat memperlihatkan mengapa prinsip itu penting: jabatan terlapor tidak boleh mengurangi keseriusan penanganan, sementara pengaduan juga tidak boleh dianggap sebagai bukti kesalahan sebelum proses pemeriksaan. Di Surabaya, AM mengadukan dugaan KDRT oleh suaminya, DA, jaksa aktif di Kejaksaan Negeri Surabaya, melalui Media Center anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka. Di Mimika, istri seorang anggota DPRK melaporkan dugaan kekerasan dalam rumah tangga ke polisi pada Kamis malam, 12 November 2026. Kedua perkara masih harus diuji melalui proses yang berwenang. Namun, respons institusi dan perlindungan bagi pelapor tidak semestinya menunggu perhatian publik mereda.
Pengaduan istri jaksa menunggu tindak lanjut institusi
AM mengaku mengalami kekerasan fisik, tekanan psikologis, serta pembatasan ruang gerak dan komunikasi. Menurut pengakuannya, ia sampai kesulitan meminta pertolongan atau menyampaikan kondisinya kepada orang lain. Tuduhan tersebut belum dibuktikan dan DA belum memberikan tanggapan langsung dalam laporan yang tersedia. Kejari Surabaya membenarkan DA masih bertugas sebagai jaksa; seorang pejabat di sana menyebut perkara itu urusan pribadi, sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Tri Anggoro Mukti menyatakan informasi yang beredar akan ditindaklanjuti. Rencana tindak lanjut itu dijadwalkan pada Senin, 16 November 2026, tetapi belum dijelaskan apakah akan berupa klarifikasi, pemeriksaan internal, atau langkah lain. Menyebut KDRT jaksa sebagai urusan pribadi tidak cukup untuk menjawab pertanyaan tentang akuntabilitas. Penanganan yang jelas dan objektif diperlukan, tanpa mendahului pembuktian maupun mengabaikan keselamatan pelapor.
Laporan polisi di Mimika membuka proses pemeriksaan
Kasus KDRT anggota DPRK Mimika mencuat setelah istrinya membuat laporan ke polisi pada Kamis malam, 12 November 2026. Kapolres Mimika AKBP Alredo Rumbiak membenarkan laporan tersebut dan mengatakan pelapor mengaku mengalami kekerasan berulang kali sebelum akhirnya memutuskan mengadu. Terlapor disebut berinisial AAB, anggota DPRK Mimika dari Partai PDIP. Informasi yang tersedia belum merinci tahap pemeriksaan berikutnya atau tanggapan AAB, sehingga kesimpulan mengenai perkara ini harus menunggu proses hukum. Meski demikian, laporan KDRT polisi patut ditindaklanjuti secara konsisten, bukan diperlakukan sebagai konflik rumah tangga biasa. Pengakuan tentang kejadian berulang juga menegaskan pentingnya mendengar pelapor dengan cermat serta memeriksa fakta dan bukti tanpa tekanan. Status sebagai wakil rakyat tidak seharusnya memberi perlakuan istimewa maupun membuat proses penanganan menjadi kabur.
Akuntabilitas dan perlindungan harus berjalan bersama
Dua dugaan KDRT pejabat ini berbeda dalam jalur pengaduan: AM menyampaikan pengaduan melalui media center dan mendorong perhatian Kejari, sedangkan istri anggota DPRK Mimika telah melapor ke polisi. Namun, ukuran tindak lanjut yang layak serupa: ada pemeriksaan yang transparan sesuai kewenangan, perlindungan bagi pelapor, dan ruang bagi terlapor untuk menjawab tuduhan. Untuk perkara di Surabaya, janji tindak lanjut pada 16 November 2026 menjadi titik yang perlu diawasi; dalam perkara Mimika, polisi telah membenarkan laporan, tetapi perkembangan penyelidikan belum dijelaskan dalam informasi yang tersedia. Publik tidak perlu menetapkan siapa bersalah sebelum bukti diuji. Tetapi institusi juga tidak boleh berlindung di balik alasan bahwa kekerasan yang dilaporkan semata-mata urusan pribadi. Kesimpulannya, jabatan menambah kebutuhan akan akuntabilitas, bukan alasan untuk mengendurkan pemeriksaan.






