Beban berlebih membuat kerusakan berulang
Truk overload adalah kendaraan angkutan yang membawa muatan melampaui kapasitas atau batas yang sesuai dengan kelas jalan yang dilaluinya. Ketika truk tambang 40 ton melintas di jalan kelas III, risikonya bukan sekadar pelanggaran teknis: jalan lebih cepat rusak dan biaya perawatan kembali dibebankan kepada masyarakat. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menemukan truk fuso bermuatan pasir itu saat perjalanan pulang menuju Palembang setelah membuka Sriwijaya Ranau Gran Fondo 2026 di Danau Ranau, Minggu malam, 15 November 2026. Ia menyoroti banyaknya kendaraan bertonase besar yang melintas di jalan kelas III. Menurut Deru, kelas jalan tersebut diperuntukkan bagi muatan sekitar 8–10 ton, jauh di bawah perkiraan 40 ton yang dibawa truk yang ia temui. Angka itu membuat persoalan ini sulit dianggap sebagai penyimpangan kecil.
Ruas dari OKI menuju OKU Selatan melalui OKU Timur menjadi contoh nyata. Jalan itu disebut perlu diperbaiki hampir setiap tahun, dengan biaya pemeliharaan mencapai puluhan miliar rupiah, tetapi kerusakan kembali muncul saat kendaraan berat tetap melintas. Bila muatan pasir bercampur air, bobotnya dapat bertambah, sehingga dampak terhadap badan jalan makin besar. Akibatnya dirasakan pengguna biasa: permukaan jalan memburuk, perjalanan makin berisiko, dan pemerintah harus mengalihkan anggaran untuk perbaikan berulang. Truk berat juga dapat membahayakan pengemudi kendaraan lain dan meningkatkan potensi kecelakaan. Karena itu, jalan provinsi rusak bukan semata-mata persoalan konstruksi atau cuaca; kepatuhan terhadap batas muatan juga perlu diperiksa.

Penindakan harus menyasar pelanggaran dan pembiaran
Setelah menemukan truk pasir yang diduga overload di Kecamatan Cempaka, OKU Timur, Deru meminta aparat menindak pelanggaran dan memanggil Kepala Dinas Perhubungan Sumsel untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Ia juga mengingatkan bahwa petugas Dishub yang lalai atau membiarkan kendaraan melintas di jalan yang bukan peruntukannya dapat dikenai tindakan. Sementara tindak lanjut administratif disiapkan, polisi diminta memproses truk-truk yang ditemukan malam itu. Sikap tegas ini tepat, tetapi kemarahan seorang kepala daerah tidak cukup menjadi sistem pengawasan. Jika penindakan hanya ramai setelah ada temuan langsung, pelanggaran berisiko berpindah ke jam atau ruas lain.
Deru juga berencana memanggil pengusaha transportasi dan pemasok tambang yang diduga mengabaikan kondisi jalan saat mengangkut hasil tambang dengan muatan berlebih. Langkah itu penting karena tanggung jawab tidak berhenti pada sopir: keputusan mengenai kapasitas angkut dan pola distribusi juga berada dalam rantai usaha. Pemeriksaan perlu berujung pada kepatuhan yang dapat diuji, bukan sekadar peringatan. Pengawasan truk barang akan lebih berarti bila pemeriksaan berlangsung teratur, pelanggaran dicatat, dan tindakan diterapkan konsisten kepada pengemudi, perusahaan, serta petugas yang terbukti melakukan pembiaran. Tanpa tindak lanjut yang jelas, biaya kerusakan tetap ditanggung publik, sedangkan keuntungan dari pengangkutan muatan berlebih dinikmati pihak yang melanggar.

Pengawasan perlu hadir sebelum jalan rusak
Pengawasan kendaraan barang menghadapi tantangan praktis: kendaraan bergerak melintasi banyak ruas, sementara penempatan personel Dishub disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pengawasan. Kepala Dishub Sumsel Musni Wijaya menyatakan petugas kerap berpatroli dan menindak kendaraan yang melebihi kapasitas, tetapi temuan gubernur menunjukkan bahwa upaya itu belum menjamin pelanggaran berhenti. Pemerintah daerah, kepolisian, Dishub, Forkopimda, dan instansi teknis perlu berbagi peran agar pemeriksaan tidak bergantung pada kebetulan atau inspeksi pejabat. Pengawasan juga mesti berfokus pada jalur berisiko dan berjalan konsisten; jika tidak, truk overload Sumsel akan terus menguji batas aturan.
Persoalan kendaraan kelebihan muatan dan dimensi atau ODOL menjadi beban langsung bagi pengelolaan transportasi serta pemeliharaan infrastruktur. Jalan yang terus diperbaiki tanpa kendali muatan seperti aset yang dibiarkan rusak kembali setelah diperbarui. Pemerintah perlu menautkan penindakan di lapangan dengan pemeriksaan tanggung jawab perusahaan dan pengawasan terhadap petugas. Pada saat yang sama, pengusaha wajib menyesuaikan angkutan dengan kelas jalan, bukan menganggap kapasitas jalan sebagai urusan pemerintah semata. Pengawasan yang konsisten melindungi keselamatan pengguna jalan dan menjaga agar anggaran pemeliharaan dapat memperpanjang usia layanan jalan, bukan terus menutup kerusakan yang sama.
Ketegasan harus diukur dari hasil
Sorotan terhadap truk pasir bermuatan sekitar 40 ton membuka persoalan yang lebih besar daripada satu kendaraan: jalan kelas III tidak bisa menanggung beban jauh di atas peruntukannya tanpa konsekuensi bagi keselamatan dan anggaran publik. Pemanggilan pengusaha dan pemasok tambang, proses terhadap truk yang ditemukan, serta pemeriksaan terhadap kemungkinan pembiaran petugas adalah langkah awal yang perlu diteruskan. Ukuran keberhasilannya bukan kerasnya teguran, melainkan berkurangnya kendaraan overload dan melambatnya kerusakan jalan. Tanpa pengawasan truk barang yang rutin dan penegakan aturan yang konsisten, jalan provinsi akan terus cepat rusak dan masyarakat kembali menanggung biaya serta risikonya.






