Kunjungan Presiden: Teknologi Bukan Lagi Figuran Politik
Kunjungan Presiden ke periset Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Kepresidenan adalah peristiwa politik teknologi, di mana riset dan inovasi diperlakukan sebagai fondasi strategi pembangunan jangka panjang, bukan sekadar pelengkap seremoni, dengan penekanan pada teknologi strategis nasional, kemandirian teknologi, serta integrasi hasil penelitian ke agenda prioritas negara.
Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung berbagai hasil penelitian dan inovasi BRIN di halaman tengah Istana Kepresidenan pada 6 Agustus 2026, dalam sesi lebih dari satu jam. Untuk pertama kalinya, sekitar 150 periset dari berbagai wilayah diundang mempresentasikan inovasi BRIN Indonesia secara langsung kepada kepala negara. Momen ini bukan sekadar pameran; ia adalah pernyataan politik bahwa riset dan inovasi kini ditempatkan di jantung pengambilan keputusan. Agenda yang dibawa luas: dari ketahanan pangan, energi, air, kesehatan, pertahanan, sampai perumahan dan pengelolaan sampah. Ketika teknologi dihadirkan di pusat kekuasaan, pesan yang muncul jelas: tanpa lompatan teknologi, visi pembangunan hanya akan berhenti menjadi slogan.
Pesawat Tanpa Awak dan Dirgantara: Simbol Kekuatan Berbasis Riset
Jika ada klaster riset yang menggambarkan arah kemandirian teknologi paling gamblang, itu adalah teknologi kedirgantaraan dan keantariksaan. Di area ini, BRIN menempatkan pesawat tanpa awak, pesawat komuter, dan satelit sebagai satu ekosistem kekuatan udara dan data yang tidak bergantung pada pihak luar.
Di stan Dirgantara dan Antariksa, Presiden melihat pengembangan pesawat N219 dan N219A yang dirancang andal, berkapasitas kabin terluas di kelasnya, serta mampu lepas-landas dan mendarat di landasan pendek, termasuk versi amfibi yang bisa mendarat di air. Di sisi lain, pesawat udara nir-awak (PUNA) tampil sebagai tulang punggung masa depan pertahanan: mampu terbang 24 jam, membawa muatan hingga 300 kg, dengan jangkauan kendali LOS 250 km dan BLOS sekitar 2.000 km. Satelit Nusantara Earth Observation-1 (NEO-1) menambah kedalaman sistem ini dengan observasi bumi beresolusi tinggi dan penghematan direct cost sekitar 71,9% dibanding misi sejenis. Ini bukan sekadar kebanggaan teknis; ini kerangka kemandirian pengawasan wilayah, logistik, dan data yang selama ini mahal dan sensitif jika bergantung pada pihak luar.
Nuklir dan Energi: Dari Potensi Uranium hingga Desain PLTN
Di stan teknologi nuklir, perdebatan lama soal apakah negara berani masuk ke energi nuklir bergeser menjadi pertanyaan yang lebih konkret: bagaimana memanfaatkannya secara aman dan mandiri. Di sini, BRIN tidak hanya bicara konsep, tetapi rantai teknologi lengkap dari bahan baku, bahan bakar, hingga desain reaktor dan sistem keselamatan.
Peneliti BRIN memaparkan bahwa negara memiliki potensi sumber daya uranium hingga 89.000 ton dan thorium sebanyak 143.000 ton. Mereka menyebut telah mampu memurnikan uranium hingga 60 persen, sekaligus mengembangkan teknologi pemisahan rare earth, uranium, dan thorium untuk mendukung kemandirian bahan baku nuklir nasional. Di sisi hilir, BRIN menggarap fabrikasi elemen bakar uranium silisida (U₃Si₂) dan pelet UO₂ untuk reaktor daya, serta desain PLTN seperti HTGR dan SMR berikut studi tapaknya di berbagai lokasi strategis. Lengkapnya ekosistem riset dari bahan mentah sampai desain reaktor menunjukkan bahwa wacana nuklir diangkat bukan sebagai gimmick, tetapi sebagai opsi energi strategis yang disiapkan lewat riset sistematis. Jika ini konsisten, ketergantungan impor energi dan teknologi pembangkit bisa dikurangi secara nyata.
Pangan, MBG, dan Warisan Budaya: Luasnya Spektrum Inovasi BRIN
Satu kesalahan umum dalam membaca inovasi BRIN adalah menganggapnya semata milik sektor pertahanan dan energi. Padahal, spektrum riset yang dipresentasikan ke Presiden meliputi pangan, kesehatan, pendidikan, pengelolaan sampah, hingga pelestarian warisan budaya. Keterhubungan lintas sektor ini penting: negara maju teknologi bukan hanya lewat senjata dan reaktor, tetapi juga lewat kualitas hidup warganya.
Pada klaster pangan dan program Makan Bergizi Gratis (MBG), riset mencakup pengembangan varietas unggul padi, jagung, kedelai, sorgum, ubi kayu, sayuran, buah-buahan, hingga benih ikan dan ternak lokal unggul. Teknologi budidaya presisi, kultur jaringan, dan pembibitan modern dipadukan dengan inovasi pascapanen dan pengolahan pangan untuk meningkatkan nilai tambah serta mendukung agenda MBG. Di sisi lain, pelestarian warisan budaya digarap lewat teknologi pengenalan wajah pada arca dan artefak, serta penggunaan LiDAR untuk mengkaji dan mengelola jejak peradaban. Lingkungan dan pengelolaan sampah, perumahan, kebencanaan, kesehatan, transportasi, perikanan, pertahanan, dan keamanan juga hadir dalam 15 booth yang dikunjungi Presiden, mencerminkan delapan agenda riset nasional yang saling terhubung.
Dari Istana ke Roadmap Kemandirian Teknologi
Inti penting dari kunjungan ini bukan jumlah stan atau durasi acara, tetapi pengakuan eksplisit bahwa riset dan inovasi harus menjadi instrumen utama menjawab kebutuhan strategis, dari pangan, energi, air, kesehatan, pertahanan, sampai industrialisasi nasional. Ketika Presiden berdiskusi panjang di booth nuklir bersama para menteri dan pimpinan lembaga, itu menunjukkan bahwa ruang keputusan politik mulai diisi oleh data dan rancangan teknis para peneliti, bukan sekadar pertimbangan jangka pendek.
BRIN menjabarkan klaster riset dan inovasi yang mencakup energi, dirgantara dan antariksa, pertahanan dan keamanan, nuklir, pangan dan MBG, warisan budaya, sampai pendidikan. Secara keseluruhan, 15 booth yang dikunjungi Presiden merepresentasikan delapan agenda riset nasional yang saling terkait. Ini memberikan gambaran bahwa inovasi BRIN Indonesia tidak bergerak liar, tetapi diarahkan untuk mendukung percepatan agenda pembangunan nasional. Pertanyaannya ke depan bukan apakah kita punya teknologi, tetapi apakah pemerintah berani menjadikan hasil riset itu sebagai tulang punggung kebijakan. Kunjungan ini membuka pintu: kemandirian teknologi bukan lagi jargon, melainkan pilihan strategis yang harus diikuti dengan konsistensi anggaran, regulasi, dan keberanian mengambil keputusan berbasis fakta.
