Penanganan ODGJ Bukan Sekadar Urusan Anggaran
Penanganan ODGJ adalah rangkaian layanan kesehatan jiwa, rehabilitasi sosial, perlindungan, dan dukungan komunitas yang dirancang agar orang dengan gangguan jiwa dapat hidup lebih stabil, aman, dan bermartabat di tengah masyarakat, bukan hanya dikurung di fasilitas medis atau dibiarkan berkeliaran tanpa pendampingan yang memadai. Di banyak daerah, krisisnya bukan ketidaktahuan, melainkan ketimpangan antara kebutuhan dan anggaran kesehatan mental yang minim. Kabupaten Kapuas Hulu menjadi contoh telanjang: baru 17 ODGJ yang memperoleh penanganan dan rehabilitasi, sebagian pembiayaannya bahkan memakai dana pribadi karena pemerintah daerah hanya mampu menanggung beberapa orang. Ketika anggaran seret, pilihan pemerintah daerah jelas—menggandeng sektor lain atau membiarkan ODGJ tetap menjadi “bayangan” di pinggir kebijakan sosial dan kesehatan.
Kapuas Hulu: Anggaran Terbatas Memaksa Kolaborasi
Di Kapuas Hulu, keterbatasan anggaran kesehatan mental bertemu dengan masalah klasik: keluarga tidak siap dan lingkungan kurang mendukung pemulihan ODGJ. Kepala dinas setempat menegaskan penanganan ODGJ tidak bisa dibebankan hanya pada Dinas Sosial, karena faktor ekonomi, keluarga, dan komunitas saling berkait dalam menentukan kondisi jiwa seseorang. Responsnya pragmatis: membuka jalur kolaborasi lintas sektor sekaligus menggandeng Lembaga Kesejahteraan Sosial di Pontianak sebagai tempat titipan sementara setelah pasien selesai dirawat. Ini langkah yang patut diapresiasi, tetapi juga sinyal keras bahwa model pembiayaan parsial—di mana sebagian kasus bergantung pada dana pribadi—adalah alarm, bukan solusi jangka panjang. Tanpa desain anggaran kesehatan mental yang jelas, koordinasi antarlembaga berisiko berhenti pada kerja tambal-sulam, bukan sistem penanganan ODGJ yang berkelanjutan.
Manado: Shelter ODGJ Menjawab Keresahan Publik
Kota Manado memilih jalur berbeda: menghadirkan shelter ODGJ yang dikelola Dinas Sosial sebagai rumah singgah bagi ODGJ dan warga terlantar. Shelter ini menampung 16 penghuni yang mendapatkan perlindungan dan pendampingan, dengan jumlah yang berubah mengikuti proses pemulangan oleh keluarga. Ada dua pesan penting di sini. Pertama, pemerintah kota mengakui bahwa ODGJ yang berkeliaran di ruang publik menimbulkan keresahan warga dan potensi risiko, sampai kasusnya sempat viral karena masuk ke salah satu pusat perbelanjaan. Kedua, mereka tidak memilih jalur represif, tetapi menyediakan ruang aman yang bisa menekan angka ODGJ di jalan sekaligus menjaga rasa aman masyarakat. Kutipan yang layak dicatat: seorang legislator daerah berharap keberadaan shelter mampu “menjawab keresahan warga” terkait ODGJ yang berkeliaran. Namun shelter hanya separuh jawaban—tanpa sinergi dengan layanan kesehatan jiwa dan kabupaten/kota lain, rumah singgah mudah berubah menjadi parkir sosial jangka panjang.
Kendal dan Batu: Inovasi Siaga Jiwa dan Tantangan Kepatuhan Obat
Kabupaten Kendal menawarkan contoh paling sistematis lewat program Siaga Jiwa (Sinergi Informasi, Aksi, Gerakan dan Advokasi Jiwa), yang mengubah pola penanganan ODGJ dari reaktif menjadi kolaboratif lintas sektor. Di Ringinarum, 129 ODGJ berat tidak lagi ditangani secara terpisah setelah kasus meledak, melainkan melalui tim yang melibatkan kecamatan, puskesmas, kepolisian, TNI, pemerintah desa, organisasi masyarakat, hingga karang taruna, dengan SOP yang jelas mengenai peran masing-masing. Siaga Jiwa juga menyambungkan penanganan ODGJ dengan posyandu dan program kesehatan jiwa di puskesmas, mempercepat tindak lanjut kasus di desa. Sementara itu, Kota Batu bergelut dengan masalah yang lebih “mikro” tapi krusial: dari 66 kasus penanganan ODGJ hingga pertengahan September, mayoritas klien berada di usia produktif dan kambuh karena tidak teratur minum obat serta kurang pengawasan keluarga. Dinas Sosial di sana merespons dengan layanan berlapis—rehabilitasi sosial, rujukan ke RSJ, reunifikasi keluarga, hingga fasilitasi penanganan lanjutan—namun tanpa kepatuhan obat di rumah, semua intervensi mudah tergerus. Stigma, ejekan, dan perundungan di lingkungan juga memperburuk kondisi psikologis dan membuat ODGJ semakin terisolasi.
Pelajaran Kebijakan: Menyatukan Anggaran, Layanan, dan Komunitas
Jika empat kasus daerah ini dirangkai, pola besarnya jelas: penanganan ODGJ yang efektif lahir dari kolaborasi lintas sektor, bukan dari satu dinas yang dipaksa menjadi penanggung jawab tunggal. Di Kapuas Hulu, suara dinas sosial yang mengeluhkan seolah urusan ODGJ hanyalah tugas mereka menunjukkan rapuhnya desain kebijakan ketika anggaran kesehatan mental dibuat terpisah dan koordinasi lemah. Di Manado, shelter ODGJ bersinergi dengan dinas kesehatan dan rumah sakit jiwa untuk mengamankan ODGJ di jalan dan menampung pasien yang sembuh tetapi tak lagi punya keluarga. Di Kendal, tim Siaga Jiwa mengikat puskesmas, aparat keamanan, desa, dan organisasi pemuda dalam satu SOP penanganan ODGJ berbasis desa. Sementara di Batu, dinas sosial mengingatkan bahwa keberlanjutan layanan bergantung pada keluarga dan masyarakat, bukan hanya intervensi pemerintah. Kesimpulannya keras namun perlu: tanpa peningkatan anggaran kesehatan mental, koordinasi multi-stakeholder adalah tulang punggung penanganan ODGJ; tetapi tanpa komitmen menumbuhkan empati keluarga dan lingkungan, kolaborasi lintas sektor tetap akan kalah oleh kambuhnya penyakit dan menguatnya stigma.
