SLHS: Syarat Mutlak, Bukan Sekadar Kertas
Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) adalah sertifikat higiene dapur yang menyatakan sebuah dapur memenuhi standar sanitasi dapur, kebersihan peralatan, pengolahan makanan, dan keamanan pangan dapur untuk mencegah kontaminasi dan keracunan bagi setiap penerima manfaat yang mengonsumsi makanan dari dapur tersebut. Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang mengelola dapur makan bergizi gratis wajib memiliki SLHS sebelum memberikan layanan penyediaan makanan bagi masyarakat. Kepala BGN Sudaryono menyebut secara eksplisit bahwa “SLHS ini bukan syarat administrasi, melainkan ini syarat mutlak”. Artinya, tanpa SLHS dapur dianggap tidak layak beroperasi, apa pun klaim kualitas gizi yang mereka banggakan. Pendekatan ini keras, tetapi logis: gizi tinggi tidak ada artinya jika jalur produksi kotor dan berisiko memicu penyakit.
Mengapa Standar Sanitasi Dapur Diperketat Sekarang
Keputusan memperketat standar sanitasi dapur dalam Program Makan Bergizi Gratis bukan muncul tiba-tiba. Pemerintah didorong oleh serangkaian kasus dugaan keracunan di beberapa daerah, termasuk Semarang, Distrik Depapre di Kabupaten Jayapura, serta Dramaga di Kabupaten Bogor. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa keamanan pangan dapur adalah titik lemah yang bisa merusak program seluas apa pun. BGN menegaskan dapur yang tidak layak secara higienis dan sanitasi membahayakan keamanan, kesehatan, bahkan nyawa penerima manfaat. Ini menyasar jutaan orang yang menjadi target program makan bergizi, sehingga kelalaian satu dapur saja berpotensi menimbulkan efek berantai terhadap kepercayaan publik. Di sinilah SLHS dapur bergizi berfungsi sebagai filter: hanya dapur yang lolos standar yang boleh terus menyuplai makanan.
950 Dapur dalam Sorotan dan Ancaman Penutupan Permanen
BGN menerima laporan sekitar 950 dapur yang diduga belum memenuhi standar higiene dan sanitasi. Angka ini bukan kecil; ini sinyal bahwa banyak dapur yang selama ini beroperasi di zona abu-abu. Saat ini, 950 dapur tersebut sedang menjalani verifikasi sebelum diputuskan nasib operasionalnya. Sudaryono menegaskan logika biner: jika layak nilainya satu, jika tidak layak nilainya nol; dapur yang dinyatakan tidak layak akan dihentikan permanen. BGN juga mengatur sanksi suspend bertingkat: ringan 10 hari, sedang 20 hari, berat 30 hari, hingga suspend permanen bagi pelanggaran berat atau berulang. Pendekatan keras ini mungkin menyakitkan untuk pengelola dapur, tetapi mengirim pesan jelas: keamanan pangan dapur tidak bisa ditawar, dan kelalaian akan dibayar dengan penutupan.
Tenggat 10 Agustus 2026: Waktu Singkat untuk Berbenah
BGN memberi kesempatan terakhir bagi dapur makan bergizi gratis yang sudah beroperasi tetapi belum memiliki SLHS untuk segera mengurus sertifikasi melalui dinas kesehatan kabupaten atau kota. Tenggat yang diberikan jelas: hingga 10 Agustus 2026. Setelah tanggal ini, kelayakan operasional setiap dapur akan dievaluasi berdasarkan pemenuhan standar higiene dan sanitasi. Pemerintah menyadari kecepatan penerbitan SLHS berbeda antar daerah, sehingga BGN mengirim surat edaran kepada jajarannya untuk memberi asistensi dan bantuan administrasi kepada pengelola dapur. Namun bantuan ini bukan alasan untuk menunda; semakin lambat bergerak, semakin besar risiko dapur terkena suspend atau ditutup. Tenggat ini praktis menjadi garis demarkasi antara dapur yang serius menjaga standar dan dapur yang sekadar mengandalkan kebiasaan lama.
Langkah Praktis: Dari Checklist Dapur hingga Budaya Higiene
Bagi pengelola dapur, kewajiban SLHS dapur bergizi seharusnya diterjemahkan menjadi rencana aksi, bukan sekadar pengurusan dokumen. Pertama, lakukan audit internal: periksa alur bahan baku, kebersihan peralatan, fasilitas cuci tangan, pengelolaan limbah, dan pemisahan area kotor-bersih untuk memastikan standar sanitasi dapur terpenuhi. Kedua, susun checklist harian dan mingguan agar praktik higiene tidak bergantung pada ingatan staf, tetapi menjadi prosedur tetap. Ketiga, latih seluruh pekerja tentang keamanan pangan dapur, termasuk cara menyimpan, mengolah, dan mendistribusikan makanan secara aman. Keempat, segera berkonsultasi dengan dinas kesehatan untuk memahami persyaratan teknis SLHS dan mempersiapkan dokumen pendukung. Pada akhirnya, SLHS hanyalah cermin; yang penting adalah budaya higiene yang hidup di dapur, karena di sanalah kesehatan jutaan penerima manfaat dipertaruhkan.
