Rencana perluasan pemungutan memicu salah paham
Pajak transaksi digital adalah pemungutan pajak atas transaksi digital yang memenuhi ketentuan perpajakan, bukan pungutan otomatis atas setiap uang yang berpindah melalui aplikasi atau bank. Isu muncul setelah Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa pemerintah akan menerapkan perluasan pemungutan pajak digital mulai 9 November 2026, dengan melibatkan bank dan perusahaan teknologi finansial. Kabar itu cepat berkembang menjadi anggapan bahwa setiap transfer akan dikenai PPN. Kekhawatiran tersebut dapat dimengerti, tetapi mencampuradukkan pemungut pajak dengan objek pajak. Keterlibatan lembaga keuangan sebagai pemungut tidak serta-merta menjadikan seluruh transaksi nasabah kena pajak. Pemerintah perlu menjelaskan batas ini secara tegas: tanpa komunikasi yang jernih, rencana untuk menertibkan transaksi digital berisiko dibaca sebagai pungutan baru atas kegiatan harian.
Hashim mengaitkan rencana itu dengan rasio penerimaan negara yang menurutnya baru 12 persen dari produk domestik bruto, lebih rendah daripada sejumlah negara pembanding. Ia memperkirakan potensi tambahan penerimaan hingga Rp1.500 triliun per tahun jika rasio tersebut naik enam persen dari PDB. Angka itu menjelaskan dorongan pemerintah memperluas basis pemungutan, tetapi bukan bukti bahwa nilai transfer masyarakat akan dipajaki. Tujuan meningkatkan penerimaan tidak boleh mengaburkan dasar hukum maupun objek yang benar-benar dikenai pajak.
PPN transfer bank dan dompet digital bukan pajak atas saldo
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa PPN atas layanan transfer dan dompet digital bukan kebijakan baru. Aturan dalam PMK Nomor 69 Tahun 2022 mengatur pajak atas imbalan jasa tertentu, bukan nominal dana yang dikirim. Dengan demikian, pajak transfer bank bukan pungutan yang dihitung dari jumlah uang yang berpindah. Jika suatu layanan mengenakan biaya administrasi, komisi, atau imbalan jasa lain yang memenuhi ketentuan, PPN dapat dikenakan atas biaya tersebut. Hal yang sama berlaku untuk PPN dompet digital: keberadaan pajak pada jasa pembayaran tidak berarti setiap transaksi pengguna otomatis dikenai PPN.
Suahasil menegaskan, “PPN dikenakan atas imbalan jasa yang memenuhi ketentuan, bukan atas nominal uang yang ditransfer.” Ini klarifikasi paling penting bagi pengguna. DJP juga menyatakan transfer personal dan kiriman uang masyarakat tidak otomatis menjadi objek PPN. Karena itu, kabar bahwa setiap transfer antarbank atau pembayaran dompet digital akan langsung dipajaki perlu dibaca dengan hati-hati. Yang menentukan adalah jenis transaksi dan jasa yang dikenakan, bukan semata-mata penggunaan bank atau aplikasi.
Fokus sistem baru adalah transaksi digital luar negeri
Pemerintah mengaitkan pembicaraan tentang perluasan pemungutan dengan Sistem Pemungutan Pajak atas Transaksi Digital Luar Negeri atau SPP-TDLN, yang diatur dalam PMK Nomor 49 Tahun 2026. Sistem ini ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PPN atas transaksi digital luar negeri yang memang menjadi objek pajak, bukan mengenakan PPN atas semua transaksi luar negeri. Bila PPN atas suatu transaksi sudah dipungut oleh pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik yang ditunjuk, sistem tersebut dirancang agar pajak tidak dipungut lagi. Ini arah yang masuk akal untuk kesetaraan perlakuan antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri, asalkan penerapannya transparan dan tidak menimbulkan pungutan berganda.
Pada tahap awal, DJP menunjuk enam lembaga sebagai pemungut PPN dalam SPP-TDLN pada 25 September 2026, termasuk lima bank dan LinkAja. Calon pemungut lainnya masih berada dalam masa stabilisasi. Rencana pelibatan perbankan dan industri fintech karena itu perlu dipahami sebagai bagian dari mekanisme pemungutan, bukan penetapan bahwa seluruh layanan keuangan menjadi objek pajak. Kejelasan daftar transaksi yang tercakup dan tata cara pemungutan akan lebih berguna bagi publik daripada kabar umum tentang tanggal penerapan.
Klarifikasi harus mengimbangi kekhawatiran publik
Ramainya kabar di media sosial menunjukkan betapa mudahnya isu pajak transaksi digital menimbulkan kekhawatiran tentang daya beli. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto belum merinci penerapan kebijakan dan menyatakan pembahasan lebih lanjut akan dilakukan bersama Kementerian Keuangan. Ia juga menyebut insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah bagi pekerja berpenghasilan hingga Rp10 juta per bulan di seluruh sektor usaha. Insentif itu merupakan kebijakan berbeda dan tidak menjawab dengan sendirinya pertanyaan publik tentang transaksi mana yang terkena PPN. Pemerintah perlu menerangkan secara terbuka cakupan, mekanisme, dan tanggal pelaksanaan aturan, agar pengguna tidak menafsirkan keterlibatan bank dan fintech sebagai pungutan atas setiap transfer.
Kesimpulannya, rencana pemungutan yang disebut akan dimulai 9 November 2026 tidak sama dengan pajak baru atas setiap transfer bank atau dompet digital. Aturan yang dijelaskan pemerintah berfokus pada PPN atas biaya jasa yang memenuhi ketentuan dan transaksi digital luar negeri yang menjadi objek pajak. Pengguna tidak perlu menganggap nominal kiriman uang otomatis dipotong PPN, tetapi pemerintah tetap harus menyampaikan rincian pelaksanaan dengan jelas. Tanpa penjelasan yang konsisten, tujuan menata pajak fintech dan transaksi digital berisiko tertutup oleh kebingungan.






