Inflasi Nasional September Mengguncang, Pangan Jadi Titik Rawan
Inflasi nasional September adalah kenaikan rata-rata harga barang dan jasa secara tahunan yang mencapai 3,28 persen year-on-year, terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau, sehingga memicu kekhawatiran pemerintah bahwa tekanan harga pangan akan menurunkan daya beli rumah tangga berpendapatan rendah jika tidak segera dikendalikan secara serius di tingkat pusat dan daerah.
Kenaikan inflasi nasional September 3,28% year-on-year, naik dari 3,19% pada Agustus, sebetulnya masih dalam rentang sasaran, tetapi sudah menyentuh zona waspada karena hanya berjarak sekitar 0,22 poin dari batas atas target 3,5% pemerintah. Di titik ini, peringatan Mendagri kepada 15 daerah bukan sekadar formalitas, melainkan sinyal bahwa kebijakan pengendalian harga pangan harus diprioritaskan di atas agenda lain. Jika kepala daerah menganggap angka tersebut masih aman dan menunda respons, kelompok desil-1 dan desil-2—20% masyarakat terbawah yang disebut Mendagri—akan menjadi korban pertama lonjakan harga kebutuhan pokok.
Kalimantan Selatan: Contoh Nyata Risiko Gagal Panen dan Krisis BBM
Kalimantan Selatan hari ini adalah cermin paling jelas betapa rapuhnya pengendalian harga pangan ketika produksi dan energi sama-sama terguncang. Provinsi ini mencatat inflasi 4,6%, salah satu yang tertinggi di negeri ini, dipicu kemarau panjang yang menyebabkan gagal panen massal dan krisis BBM yang mengganggu distribusi logistik. Ketika sentra pertanian lumpuh dan antrean BBM memanjang, biaya transportasi melambung dan langsung menembak harga kebutuhan pokok di pasar.
Penjelasan Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Ahmad Bagiawan, bahwa "rantai pasok kebutuhan pokok terganggu akibat banyak komoditas gagal panen karena kemarau, ditambah antrean BBM" seharusnya dibaca kepala daerah lain sebagai peringatan dini, bukan sekadar laporan lokal. Krisis BBM Kalimantan memperlihatkan bahwa inflasi pangan tidak pernah berdiri sendiri; ia terikat pada kebijakan energi, infrastruktur pelabuhan, hingga kesiapan menghadapi kecelakaan kapal pengangkut komoditas seperti KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa yang menghambat pasokan sayuran.
Respons Daerah: Pasar Murah Penting, Tapi Bukan Satu-Satunya Jawaban
Di tengah tekanan inflasi, Pemerintah Provinsi Kalsel memilih mengintensifkan Gerakan Pasar Murah di lima kabupaten/kota: Kotabaru, Hulu Sungai Tengah, Tabalong, Tanah Laut, dan Banjarmasin. Langkah ini patut diapresiasi karena langsung menyasar dapur rumah tangga dan membantu menahan lonjakan harga pangan di daerah terdampak tertinggi. Pemerintah berharap pasar murah berkelanjutan dapat meringankan beban ekonomi masyarakat sambil menunggu rantai pasok kembali normal.
Namun, pasar murah tidak boleh menjadi tameng politis untuk menutupi lemahnya strategi daerah inflasi. Tanpa pembenahan distribusi BBM, perbaikan irigasi untuk mengurangi risiko gagal panen, dan koordinasi lintas wilayah untuk pasokan sayuran, pasar murah hanya menjadi plester di luka yang terus terbuka. Kepala daerah harus berani mengakui bahwa inflasi pangan adalah gejala dari masalah struktural: ketergantungan pada sedikit sentra produksi, minimnya cadangan logistik, dan pengawasan BBM yang belum efektif meski sudah ada Satgas BBM di Kalsel.
Arahan Mendagri: Strategi Daerah Inflasi Harus Berbasis Data Komoditas
Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak bisa lagi bekerja dengan asumsi kasar; mereka wajib mengidentifikasi komoditas yang menjadi sumber tekanan inflasi di wilayah masing-masing dan menjadikannya dasar penentuan langkah pengendalian harga. Arahan ini disampaikan bersamaan dengan peringatan bahwa inflasi nasional September 3,28% YoY dan inflasi bulanan 0,30% sudah cukup untuk menekan daya beli jika dibiarkan naik melewati 3,5% target pemerintah.
Mendagri memberi sorotan khusus kepada lima provinsi—Sulawesi Utara, Maluku Utara, Gorontalo, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah—serta lima kabupaten seperti Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Gorontalo, Nabire, dan Kapuas yang dinilai memiliki tekanan inflasi tinggi. Di sini terlihat jelas pendekatan yang seharusnya diambil: bukan sekadar mengumumkan status waspada, tetapi memaksa daerah menyusun strategi daerah inflasi yang konkret, mulai dari pemetaan komoditas kritis, penguatan koordinasi dengan Badan Pangan Nasional dan Bulog, hingga pengaturan transportasi yang terdampak kenaikan harga BBM akibat konflik geopolitik global.
Kesimpulan: Sebelum Batas 3,5% Jebol, Pangan Harus Jadi Prioritas Politik
Pesan utama dari inflasi nasional September adalah sederhana namun keras: jika harga pangan tidak dikendalikan sekarang, batas 3,5% hanya soal waktu. Kenaikan inflasi bulanan yang didorong makanan, minuman, dan tembakau menunjukkan bahwa dapur rakyat adalah medan utama pertempuran melawan inflasi, bukan ruang rapat atau konferensi pers.
Kalimantan Selatan dengan inflasi 4,6% akibat gagal panen dan krisis BBM adalah studi kasus yang seharusnya membuat kepala daerah lain tidak berani menunda aksi. Pengendalian harga pangan harus naik kelas menjadi prioritas politik: dari perbaikan irigasi, pengamanan pasokan energi, sampai koordinasi lintas daerah untuk logistik. Jika pemerintah daerah hanya mengandalkan pasar murah tanpa membenahi akar masalah, inflasi akan terus menggerus pendapatan petani, pekebun, dan pembudidaya ikan, sementara 20% masyarakat terbawah menanggung beban paling berat.
