Status darurat berakhir, kewaspadaan belum
Mitigasi karhutla adalah rangkaian pemantauan, pencegahan, dan kesiapan respons untuk mengurangi risiko kebakaran lahan serta dampaknya bagi warga. Bagi Samarinda, langkah ini tetap penting meski hujan mulai turun, karena kondisi basah belum merata dan ancaman kekeringan bisa kembali muncul. Pemerintah Kota Samarinda mencabut status tanggap darurat karhutla pada 16 November 2026, setelah hujan mengguyur sejumlah kawasan selama sekitar lima hari dan tidak ditemukan kebakaran baru dalam tiga hari terakhir. Status itu berakhir setelah empat kali perpanjangan, tetapi keputusan tersebut bukan tanda bahaya sudah lenyap. Hujan memberi jeda, bukan jaminan. Terutama di lahan gambut, bara dapat bertahan di bawah permukaan tanah; karena itu BPBD menyatakan patroli dan pengawasan kawasan rawan tetap diperlukan.

El Niño menuntut persiapan sebelum krisis
Prakiraan El Niño-Southern Oscillation yang diperkirakan berlanjut hingga awal 2027 membuat kesiapsiagaan perlu dibangun sebelum kemarau kembali menekan warga. BPBD Samarinda menilai pengalaman menangani kebakaran dan kekeringan tahun ini harus menjadi bekal untuk memperbaiki pencegahan, bukan sekadar catatan setelah bencana. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Samarinda, Edi Susanto, menyebut pengalaman tahun ini sebagai pelajaran untuk menghadapi kemungkinan situasi serupa pada tahun mendatang. Arah tersebut masuk akal, tetapi perlu diterjemahkan menjadi koordinasi yang jelas antara perangkat daerah, relawan, dan petugas lapangan. BPBD menyatakan kerja sama lintas pihak akan diperkuat dan bagian yang masih lemah perlu dibenahi agar dampak fisik maupun material dapat ditekan. Mitigasi karhutla Samarinda dan kesiapan menghadapi kekeringan Samarinda seharusnya berjalan beriringan, bukan menunggu titik api muncul.
Kesiapsiagaan juga mencakup hujan dan bencana lain
Berakhirnya masa darurat kebakaran bertepatan dengan meningkatnya perhatian pada risiko bencana hidrometeorologi di musim hujan. BPBD Samarinda mengalihkan sebagian fokus ke ancaman banjir, tanah longsor, dan angin kencang, sekaligus menyiagakan personel dan peralatan untuk merespons perubahan cuaca. Pergeseran ini tepat: kesiapsiagaan tidak boleh hanya mengikuti satu ancaman, sementara risiko lain berkembang. Warga di kawasan rawan diminta tetap waspada dan segera melaporkan kondisi yang berpotensi membahayakan. Imbauan tersebut akan lebih berguna bila didukung jalur pelaporan yang mudah dijangkau dan koordinasi respons yang konsisten. Perubahan cuaca yang cepat menuntut kesiapan sepanjang musim, bukan hanya ketika status darurat diumumkan. Dengan demikian, penghentian status karhutla menjadi kesempatan untuk merapikan kesiapan menghadapi beberapa jenis bencana sekaligus.
Udara buruk dapat mengubah cara sekolah belajar
Kesiapsiagaan juga harus melindungi kesehatan dan kegiatan belajar anak. Disdikbud Samarinda sebelumnya menerapkan pembelajaran jarak jauh sebagai respons terhadap asap karhutla yang menyelimuti kota selama beberapa bulan. Namun, kebijakan PJJ tidak terbatas pada kebakaran: debu, kegiatan industri, atau sumber pencemaran lain juga dapat membuat kualitas udara sekolah memburuk. Pelaksana Tugas Kepala Disdikbud Samarinda, Eko Suprayetno, menjelaskan bahwa sekolah dapat memakai pedoman PJJ ketika udara masih buruk dan sumber pencemaran belum tertangani. Acuannya adalah Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU), yang menggambarkan tingkat pencemaran serta dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan. Fleksibilitas ini penting, tetapi keputusan perlu berpijak pada indikator dan kondisi setempat, bukan perkiraan semata. Menjaga proses belajar berarti mengurangi paparan siswa sambil mendorong penanganan sumber pencemaran.

Jeda bukan alasan untuk lengah
Hujan dan berakhirnya status tanggap darurat adalah perkembangan positif, tetapi tidak menghapus risiko karhutla, kekeringan, maupun gangguan udara. Dengan prediksi El Niño Samarinda yang berlanjut hingga awal 2027, ukuran kesiapan bukan hanya kecepatan memadamkan api, melainkan juga mutu patroli, koordinasi, kesiapan menghadapi bencana musim hujan, dan perlindungan siswa ketika kualitas udara memburuk. BPBD telah menyatakan kesiapsiagaan, mitigasi, dan pencegahan akan ditingkatkan berdasarkan pengalaman tahun ini. Langkah berikutnya adalah memastikan komitmen itu terasa di lapangan dan keputusan PJJ mengikuti indikator ISPU. Kesimpulannya, Samarinda sebaiknya memperlakukan jeda hujan sebagai waktu untuk bersiap, bukan alasan untuk menurunkan kewaspadaan.






