Identitas adalah hak, bukan privilese
KTP-el bagi orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) adalah dokumen identitas resmi yang menegaskan data kependudukan seseorang dan dapat membuka akses ke layanan dasar serta perlindungan pemerintah. Karena hambatan kesehatan fisik maupun psikis bisa membuat seseorang sulit mendatangi kantor pelayanan, pemenuhan hak ini tidak boleh bergantung pada kemampuan untuk datang sendiri. ODGJ di Kabupaten Jember memiliki hak yang sama untuk memperoleh identitas kependudukan seperti warga lainnya.
Pada 27 Oktober 2026, Kepala Dispendukcapil Jember Bambang Saputro menjelaskan bahwa petugas dapat mendatangi lokasi warga yang kondisinya tidak memungkinkan untuk menjalani perekaman di kantor. Pendekatan jemput bola ini patut dipandang sebagai bagian dari pelayanan publik yang setara, bukan bantuan khusus yang bisa diabaikan. Tanpa perekaman yang mudah dijangkau, kelompok rentan berisiko tertinggal dalam administrasi dan kesulitan membuktikan haknya saat membutuhkan layanan.

Perekaman jemput bola menjangkau warga rentan
Dispendukcapil Jember bekerja sama dengan UPTD Lipsos Jember mengadakan perekaman KTP-el bagi 25 klien binaan di Jalan Tawes, Kaliwates. Sebanyak 21 orang merupakan ODGJ, sementara empat lainnya adalah warga terlantar. Tim melakukan perekaman langsung agar hambatan untuk mendatangi pusat layanan tidak menjadi alasan seseorang kehilangan akses terhadap identitas.
Layanan ini juga melibatkan petugas kecamatan di berbagai wilayah Jember, sehingga pendataan dapat menjangkau warga yang membutuhkan tanpa mengharuskan mereka mengurus perjalanan ke kantor Dispendukcapil. Langkah tersebut penting karena ketidakmampuan mengakses layanan secara mandiri bukanlah pilihan warga. Namun, perekaman di lokasi perlu diikuti kepastian bahwa data benar-benar tercatat dan dokumen dapat digunakan. Dengan demikian, jemput bola tidak berhenti sebagai kegiatan sesaat, melainkan menjadi jalan nyata menuju pemenuhan hak administrasi.
KTP-el menghubungkan warga dengan layanan
Identitas kependudukan bukan sekadar kartu untuk menunjukkan siapa seseorang. KTP-el dan Nomor Induk Kependudukan dapat menjadi pintu masuk untuk mendaftar layanan kesehatan, termasuk BPJS Kesehatan, serta mengakses bantuan sosial sesuai ketentuan yang berlaku. Artinya, perekaman KTP-el ODGJ berpengaruh langsung pada kemampuan seseorang untuk memperoleh jaminan kesehatan dan perlindungan sosial. Tanpa dokumen yang diperlukan, hak yang tersedia di atas kertas bisa sulit dijangkau dalam praktik.
Karena itu, bantuan sosial ODGJ tidak seharusnya dibicarakan terpisah dari pemenuhan dokumen kependudukan. Kartu identitas bukan jaminan otomatis bahwa seseorang akan menerima bantuan atau terdaftar dalam layanan, tetapi dapat menjadi persyaratan penting untuk mengajukan dan memprosesnya. Pemerintah dan penyedia layanan perlu memastikan warga yang telah direkam mendapat kejelasan mengenai langkah berikutnya, agar identitas tersebut benar-benar berfungsi sebagai penghubung menuju layanan dasar.
NIK membantu menelusuri keluarga
Manfaat identitas juga melampaui akses layanan. Kepala UPTD Lipsos Jember, Roni Efendi, menyampaikan bahwa kepastian identitas dan NIK membantu petugas menelusuri asal-usul serta keberadaan keluarga klien, sehingga proses reunifikasi atau pemulangan dapat lebih mudah dilakukan. Bagi warga terlantar dan ODGJ yang terpisah dari keluarga, informasi kependudukan dapat menjadi awal untuk membangun kembali hubungan dan menentukan dukungan yang sesuai.
Dispendukcapil Jember menyatakan upaya perekaman ini diharapkan membantu ODGJ yang belum memiliki identitas memperoleh hak administrasi setara dengan warga lain. Harapan itu perlu diteruskan dengan pendataan berkelanjutan, koordinasi antarinstansi, dan bantuan untuk menghubungkan dokumen dengan layanan yang tersedia. Kesimpulannya, KTP-el bukan penyelesaian semua hambatan yang dihadapi ODGJ, tetapi merupakan langkah dasar yang tak boleh ditunda: tanpa identitas, akses terhadap kesehatan, bantuan sosial, dan kemungkinan kembali kepada keluarga menjadi lebih sulit.






