Integrasi menentukan manfaat anggaran
APBD terintegrasi adalah anggaran daerah yang menyelaraskan berbagai usulan dan rencana kerja agar program saling melengkapi, menjawab kebutuhan warga, serta tidak membiayai kegiatan yang sama berulang kali. Prinsip ini semestinya menjadi ukuran utama penyusunan APBD Kota Malang: bukan berapa banyak jalur usulan yang dibuka, melainkan seberapa baik semua jalur itu bertemu dalam prioritas yang jelas.
Anggota Komisi B DPRD Kota Malang H Abd Wahid menekankan pentingnya integrasi dan penyelarasan dalam perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, pembangunan inklusif dan tepat sasaran bergantung pada pengawalan usulan sejak awal, supaya agenda yang serupa tidak bertabrakan atau tersisih sebelum masuk perencanaan. Pandangan ini tepat: tanpa koordinasi, banyaknya kanal partisipasi berisiko berubah menjadi tumpukan daftar, bukan rancangan pembangunan yang padu.
Warga menanggung akibatnya ketika usulan yang saling beririsan baru diketahui terlambat. Program dapat dicoret atau dilaksanakan dalam potongan kecil yang kurang terasa manfaatnya. Karena itu, penyelarasan bukan urusan administrasi belaka, melainkan cara memastikan anggaran publik menghasilkan perubahan yang lebih nyata.

Banyak jalur perlu satu peta prioritas
Saat ini, usulan pembangunan dapat masuk melalui RT Berkelas, Musrenbang, Pokok-Pokok Pikiran anggota DPRD, dan Rencana Kerja perangkat daerah. Keberagaman jalur memberi ruang bagi banyak pihak, tetapi tanpa pemeriksaan silang sejak tahap awal, usulan berpotensi berulang dan akhirnya dicoret dari perencanaan. Masalahnya bukan terlalu banyak suara warga, melainkan belum tentu adanya cara yang cukup kuat untuk mempertemukan dan menyaringnya.
Wahid menyampaikan hal itu dalam tiga dialog serap aspirasi di daerah pemilihannya, Kedungkandang, pada 2–4 November 2026. Ia mengajak pengurus RT dan RW serta elemen masyarakat, dengan sekitar 500 orang hadir. Skala pertemuan itu menunjukkan besarnya kebutuhan warga untuk terlibat, sekaligus menegaskan perlunya proses yang mampu mengubah masukan menjadi prioritas bersama.
Pemerintah daerah dan DPRD semestinya menggunakan satu peta kebutuhan untuk membandingkan usulan lintas kanal: mana yang menjawab masalah sama, mana yang perlu digabung, dan mana yang paling mendesak. Tanpa langkah tersebut, inklusivitas hanya berhenti pada kesempatan mengusulkan, bukan pada peluang yang adil untuk memperoleh tindak lanjut.

Dialog warga harus masuk ke perencanaan
Reses dan dialog serap aspirasi berguna ketika suara warga tidak berhenti sebagai catatan pertemuan. Anggota Komisi B DPRD Kota Malang Dr H Indra Permana menggelar dialog dengan warga beberapa kali sepanjang 2–4 November 2026. Ia menilai reses sebagai kesempatan mendengar langsung kebutuhan dan persoalan masyarakat, sementara aspirasi yang terkumpul dapat diperjuangkan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan DPRD.
Agar masukan itu berdaya guna, setiap usulan perlu dicatat dengan jelas, dipetakan berdasarkan lokasi dan masalah, lalu dicocokkan dengan program perangkat daerah maupun jalur pengajuan lain. DPRD juga perlu memberi umpan balik: usulan mana yang dapat digabung, mana yang menjadi prioritas, dan mana yang belum bisa diakomodasi beserta alasannya. Dialog dengan demikian menjadi penghubung antara kebutuhan sehari-hari warga dan keputusan anggaran, bukan sekadar agenda rutin.
Wahid menyebut kesehatan, pendidikan, infrastruktur, penguatan UMKM, serta tata kelola pemerintahan yang baik sebagai fokus pembahasan pembangunan dan penganggaran untuk 2027. Daftar prioritas ini akan lebih bermakna bila diuji melalui aspirasi warga dan dipadukan dengan rencana yang sudah berjalan.

Perencanaan matang lebih baik daripada program terpecah
Langkah berikutnya adalah menyusun Rencana Kerja dan Anggaran secara menyeluruh sejak awal, bukan membagi pelaksanaan menjadi kegiatan kecil yang berdiri sendiri. Wahid mendorong pembahasan lebih matang agar jalur usulan yang paling sesuai dapat dipilih dan perencanaan anggaran 2028 yang disiapkan pada akhir 2026 menjadi lebih solid. Arah ini patut didukung, sebab program yang dirancang terpadu lebih mudah diukur dampaknya dan lebih kecil risikonya bertabrakan.
Integrasi juga menuntut kerja bersama, bukan hanya keputusan birokrasi. Dalam dialog reses lainnya, Indra menekankan kolaborasi pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media untuk membantu pembangunan kota. Peran tersebut dapat memperkaya penilaian atas kebutuhan, kelayakan, dan dampak program, selama masukan berbasis bukti dan kebutuhan warga tetap menjadi pusatnya.
Kesimpulannya, APBD yang inklusif bukan APBD yang sekadar menampung sebanyak mungkin usulan. Ukurannya adalah kemampuan menyelaraskan suara warga, rencana perangkat daerah, dan prioritas bersama menjadi program yang efektif serta tidak tumpang tindih. Dialog harus berujung pada tindak lanjut yang transparan; tanpa itu, partisipasi kehilangan daya, sementara anggaran kehilangan arah.







