Operasi pasar murah: instrumen cepat pengendalian harga, bukan sekadar agenda seremonial
Operasi pasar murah adalah program intervensi harga oleh pemerintah daerah yang menghadirkan bahan pangan pokok dengan harga di bawah atau mendekati pasar, melalui distribusi langsung ke warga di lokasi-lokasi tertentu, sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah dan perluasan akses bahan pokok bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Di Sumatera, dua provinsi menunjukkan pendekatan agresif: Pemerintah Provinsi Jambi menargetkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan operasi pasar pada 2026 mencapai sekitar 500 kegiatan, sementara Pemerintah Provinsi Riau melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah bersama BUMD PT Riau Pangan Bertuah menjadikan operasi pasar murah agenda rutin di banyak titik. Ini bukan kebijakan netral; ini pilihan politik anggaran yang jelas memihak konsumen, meski masih menyisakan pertanyaan soal keberlanjutan dan efektivitas jangka panjang.
Jambi membidik 500 Gerakan Pangan Murah: skala besar, tantangan besar
Langkah Jambi menaikkan target Gerakan Pangan Murah dari sekitar 300 kegiatan pada 2025 menjadi sekitar 500 kegiatan pada 2026 menunjukkan keyakinan bahwa frekuensi adalah kunci. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Johansyah, menegaskan peningkatan jumlah kegiatan menjadi bagian dari upaya menghadirkan pangan murah di tengah masyarakat. Kutipan ini penting: "Target tersebut merupakan upaya memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan dengan harga yang lebih terjangkau". Logikanya jelas: semakin banyak titik operasi, semakin luas akses bahan pokok dan pangan terjangkau, terutama bagi warga yang jauh dari pusat kota. Keterlibatan Bulog dan pelaku seperti Kampung Daging Indonesia diklaim akan memperkuat keterjangkauan harga pangan. Namun ekspansi ini hanya akan efektif jika distribusi lokasi merata, jadwal konsisten, dan data sasaran penerima digunakan, bukan sekadar mengejar angka kegiatan demi laporan.
Riau: 170 operasi dan lima titik pekan ini, bukti strategi berbasis TPID dan BUMD
Riau mengambil rute berbeda: fokus pada kontinuitas. Kabid Perdagangan Dalam Negeri Disperindagkop UKM, Tetty Nurdianti, menyebut operasi pasar murah hari itu sebagai agenda ke-170 sepanjang 2026. Pernyataan lain yang patut dicatat: "Ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Riau dalam memastikan ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga di tengah masyarakat". Pekan tersebut, pasar murah digelar di lima titik: empat di Kota Pekanbaru dan satu di Kabupaten Kampar. Lokasi bergerak harian, dari halaman masjid hingga kantor lurah, sambil menyediakan beras SPHP, berbagai jenis beras, gula, minyak goreng kemasan, garam, hingga telur dengan harga yang dipaparkan jelas. Di sini terlihat fungsi pengendalian inflasi daerah: operasi pasar murah dipakai sebagai alat nyata menjaga ketersediaan dan menahan ekspektasi kenaikan harga, sementara warga didorong tertib antre dan membawa kantong belanja sendiri.
Akses bahan pokok dan pangan terjangkau: manfaat nyata, risiko distorsi
Bagi rumah tangga yang pengeluarannya tersedot ke pangan, operasi pasar murah segera terasa: akses bahan pokok diperluas, harga yang ditawarkan lebih bersahabat dibanding pasar harian. Untuk Jambi, logika yang dipakai sederhana: semakin banyak kegiatan, semakin besar kesempatan masyarakat mendapatkan pangan dengan harga yang terjangkau. Di Riau, keberadaan beras, gula, minyak, garam, hingga telur dalam satu paket pasar murah membuat warga bisa merencanakan belanja mingguan dengan lebih pasti. Dari sudut pengendalian inflasi daerah, langkah ini membantu menekan lonjakan harga musiman dan memberi sinyal bahwa pemerintah hadir. Namun, operasi pasar murah juga berisiko memicu ketergantungan dan distorsi jika tidak diimbangi perbaikan rantai pasok. Tanpa pembenahan distribusi dan produksi, pasar murah hanya menjadi “katup darurat” yang perlu terus diulang ketika tekanan harga muncul lagi.
Kolaborasi pemda, TPID, dan BUMD pangan: kunci efektivitas dan arah ke depan
Pelajaran penting dari Jambi dan Riau adalah bahwa operasi pasar murah lebih efektif ketika menjadi kerja kolektif, bukan proyek satu dinas. Di Jambi, pemerintah provinsi melibatkan mitra seperti Bulog dan Kampung Daging Indonesia untuk memperkuat keterjangkauan harga pangan bagi masyarakat. Di Riau, Tim Pengendalian Inflasi Daerah bekerja bersama BUMD pangan PT Riau Pangan Bertuah untuk mengupayakan ketersediaan bahan pokok melalui operasi pasar murah. Kombinasi pemda, TPID, dan BUMD pangan ini membuat intervensi harga lebih terarah dan logistik lebih terkendali. Ke depan, strategi ini seharusnya berkembang: operasi pasar murah tetap dipertahankan sebagai instrumen cepat, tetapi ditopang data inflasi mikro, pemetaan wilayah rentan, dan evaluasi dampak pada pedagang kecil. Tanpa itu, ekspansi program hanya akan menghasilkan banyak kegiatan, tetapi sedikit perubahan struktural pada stabilitas harga dan kedaulatan pangan daerah.
