Enam nyawa menjadi alarm keselamatan
Petugas karhutla adalah personel dan relawan yang dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan, sering kali menghadapi api, asap, serta medan yang membahayakan keselamatan. Di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur, enam petugas dan relawan gugur saat berupaya memadamkan kebakaran; kabar korban keenam, Suraji, menegaskan bahwa risikonya bukan kemungkinan jauh, melainkan kenyataan yang telah merenggut nyawa. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Alex Indra Lukman menyampaikan duka, sementara anggota Komisi IV Daniel Johan meminta evaluasi menyeluruh. Desakan itu tepat, tetapi belasungkawa dan rapat saja tidak cukup. Tragedi ini harus memaksa pemerintah menilai apakah keputusan pengerahan, kesiapan perlengkapan, jalur evakuasi, dan koordinasi lapangan sungguh mengutamakan keselamatan. Kecepatan memadamkan api tak boleh menjadi ukuran keberhasilan jika orang-orang yang menjalankan operasi dibiarkan menanggung risiko tanpa perlindungan memadai.
Evaluasi harus mengubah cara operasi dijalankan
Evaluasi menyeluruh perlu berangkat dari pertanyaan praktis: apakah bahaya sudah dipetakan sebelum personel masuk, apakah perubahan arah angin dan pergerakan api dipantau, dan apakah petugas dapat segera ditarik saat keadaan memburuk? Daniel Johan mendorong pemetaan risiko, jalur evakuasi, dan sistem komunikasi yang memungkinkan penarikan cepat. Ia juga menekankan APD yang sesuai—termasuk pakaian pelindung, helm, sarung tangan, sepatu lapangan, pelindung mata, serta masker atau respirator—beserta alat komunikasi, pertolongan pertama, dan sarana evakuasi. Kebutuhan dasar seperti makanan dan minuman pun harus tersedia. Semua itu bukan perlengkapan tambahan yang boleh menyusul setelah operasi dimulai; itulah syarat minimum pengerahan. Pemerintah perlu memastikan prosedur ini berlaku bagi setiap personel, termasuk relawan, lalu meninjau pelaksanaannya setelah insiden. Tanpa standar yang dijalankan dan diperiksa, istilah evaluasi hanya menjadi respons sesaat.
Asuransi dan perlindungan relawan harus nyata
Perlindungan tidak berhenti pada helm dan respirator. Alex Indra Lukman menyatakan Komisi IV DPR sebelumnya telah meminta agar petugas dan relawan memperoleh asuransi kesehatan serta asuransi jiwa. Desakan asuransi pemadam kebakaran itu seharusnya diterjemahkan menjadi jaminan yang jelas sebelum seseorang diterjunkan, bukan baru dibicarakan setelah korban berjatuhan. Skema perlindungan perlu mencakup relawan yang berada di garis depan, sehingga status mereka tidak menjadi alasan untuk meniadakan jaminan. Inilah inti perlindungan relawan karhutla: keselamatan kerja, pelayanan kesehatan, dukungan saat darurat, dan kepastian bantuan bagi keluarga jika terjadi musibah. Pemeriksaan kesehatan sebelum dan selama penugasan, kecocokan kondisi fisik dengan tugas, serta akses pertolongan juga patut menjadi bagian dari sistem. Mereka mempertaruhkan nyawa demi keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan; kewajiban negara adalah memastikan pengabdian itu tidak dibalas dengan pengabaian.
Teknologi harus mengurangi paparan bahaya
Dorongan memakai teknologi untuk membantu pemadaman, terutama di medan berat, layak diteruskan sebagai bagian dari perubahan operasi. Teknologi tidak menggantikan petugas, tetapi dapat membantu menilai kondisi dan mengurangi paparan langsung ketika medan atau api terlalu berbahaya. Penggunaannya harus berjalan bersama pemetaan risiko, komunikasi yang berfungsi, dan keputusan tegas untuk mengevakuasi personel. Pemerintah dan instansi terkait kini perlu menetapkan tindak lanjut yang dapat diperiksa: standar pengerahan, ketersediaan APD dan kebutuhan dasar, perlindungan asuransi, serta evaluasi setelah operasi. Enam petugas karhutla Bromo yang gugur tidak boleh dikenang hanya sebagai pahlawan; kematian mereka harus mengubah cara negara melindungi orang-orang yang memadamkan api. Keselamatan personel bukan penghalang penanganan karhutla. Itu ukuran paling mendasar bahwa operasi dijalankan dengan tanggung jawab.
