Dukungan yang melampaui soal hiburan
Penolakan konser Andrea Bocelli adalah sikap politik kemanusiaan yang menautkan keputusan mengenai acara publik dengan solidaritas terhadap rakyat Palestina dan penentangan terhadap penjajahan. Dewan Pengurus Pusat Persatuan Ummat Islam (DPP PUI) menyatakan dukungan penuh kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menolak rencana konser di Jakarta dan Kompleks Candi Borobudur, Jawa Tengah. Bagi DPP PUI, persoalannya tidak berhenti pada hiburan atau selera musik; keputusan publik, menurut mereka, juga harus mencerminkan nilai kemanusiaan. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PUI, Dr. Adhe Nuansa Wibisono, menyampaikan bahwa umat Islam memiliki tanggung jawab moral membela hak rakyat Palestina. Sudut pandang ini memberi penolakan konser Bocelli bobot politik yang lebih luas. Namun, karena keputusan menyangkut ruang publik dan penyelenggaraan acara, tuntutan moral itu perlu diterjemahkan melalui proses yang sah, bukan semata-mata melalui tekanan.
Kontroversi dan dasar sikap MUI
Pemicu yang disebut dalam pernyataan tersebut ialah kontroversi mengenai rekam jejak Bocelli yang dikaitkan dengan kegiatan penggalangan dana bagi militer Israel, serta penampilannya di Tel Aviv pada 2022. Informasi itu disampaikan sebagai latar penolakan, bukan bukti yang dirinci lebih lanjut dalam sumber. Karena itu, penting membedakan antara alasan politik yang dikemukakan organisasi dan penilaian atas individu: DPP PUI dan MUI menegaskan bahwa sikap mereka berlandaskan pertimbangan kemanusiaan dan penentangan terhadap penjajahan, bukan kebencian terhadap seseorang karena kebangsaan atau agama. MUI menuangkan sikapnya dalam Surat Pernyataan Nomor Kep-111/DP-MUI/X/2026 tertanggal 13 Oktober 2026, dengan menyebut dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina sebagai dasar penolakan. Ketegasan semacam ini memiliki daya moral, tetapi kredibilitasnya bergantung pada penyampaian klaim secara cermat dan penerapan prinsip yang konsisten.
Desakan kepada pemerintah dan batas kewenangan
Pada 25 Oktober 2026, Wibisono menegaskan bahwa solidaritas perlu diwujudkan dalam tindakan, bukan berhenti sebagai retorika. Wakil Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri DPP PUI, Sofyardi Rahmat, kemudian mendesak pemerintah dan kepolisian membatalkan rencana konser di Jakarta dan Borobudur, tidak menerbitkan izin, atau mencabutnya jika sudah keluar, sesuai kewenangan dan hukum yang berlaku. DPP PUI juga meminta pemerintah meninjau transaksi keuangan serta kegiatan ekonomi yang terbukti berafiliasi atau berkontribusi pada dukungan bagi Zionisme dan operasi militer Israel, dengan mekanisme sah dan berbasis bukti. Tuntutan ini memperlihatkan bahwa organisasi tersebut ingin komitmen kemerdekaan Palestina hadir dalam kebijakan, termasuk kebijakan ekonomi. Namun, frasa “berbasis bukti” harus menjadi pagar utama: keputusan pemerintah perlu bertumpu pada pemeriksaan yang transparan dan aturan hukum, agar solidaritas tidak berubah menjadi tuduhan tanpa dasar.
Solidaritas harus konsisten dan terukur
DPP PUI mengajak berbagai elemen masyarakat memperkuat solidaritas bagi Palestina dan mendukung langkah diplomatik serta kebijakan nasional yang konsisten dalam memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Seruan itu tepat ketika mengingatkan bahwa dukungan kemanusiaan tidak cukup diucapkan; pemerintah dan masyarakat perlu menilai kebijakan berdasarkan dampaknya terhadap prinsip menentang penjajahan. Namun, pembatalan konser bukan satu-satunya ukuran keberpihakan, dan tidak dengan sendirinya menyelesaikan penderitaan rakyat Palestina. Penolakan konser Bocelli akan lebih kuat sebagai sikap publik bila disertai alasan yang dapat diuji, proses perizinan yang adil, dan dukungan diplomatik yang berkelanjutan. Di sinilah tanggung jawab DPP PUI dan MUI bertemu dengan kewajiban pemerintah: menghormati aspirasi masyarakat tanpa meninggalkan hukum dan kehati-hatian. Solidaritas yang konsisten bukan hanya tegas dalam simbol, tetapi juga tertib dalam cara dan berkelanjutan dalam kebijakan.
