Dari catatan kepolisian menjadi jaringan bersama
Jaringan CCTV terintegrasi adalah sistem yang menghubungkan kamera dari berbagai pengelola agar kondisi lalu lintas dapat dipantau bersama dan menjadi dasar koordinasi keselamatan jalan.
Perubahan itu menjadi inti pengembangan Mahameru Quick Response (MQR) Beraksi oleh Polda Jawa Timur di Surabaya. Semula, MQR membantu kepolisian menentukan titik rawan kecelakaan, lokasi gangguan, dan kebutuhan patroli; kini sistemnya diperluas untuk menggabungkan data lintas instansi. Langkah ini masuk akal: risiko di jalan tidak selalu bisa diatasi polisi seorang diri. Platform tersebut menyatukan peran Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas PU Bina Marga, Dinas Kesehatan dan rumah sakit, serta kepolisian. Data juga diselaraskan dengan Integrated Road Safety Management System milik Korlantas Polri agar penanganan dapat mempertimbangkan karakteristik dan penyebab kecelakaan di tiap wilayah. Nilai utamanya bukan pada kecanggihan aplikasi, melainkan pada peluang mengubah informasi yang terpencar menjadi langkah bersama.
Kamera memperluas pandangan, koordinasi menentukan hasil
Skala jaringan ini memberi petugas cakupan pengamatan yang lebih luas. MQR Beraksi telah menghubungkan lebih dari 1.500 CCTV dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, kepolisian, hingga pengelola jalan tol. Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Jatim AKBP Edith Yuswo Widodo menyebut, “sampai sekarang sekitar lebih dari 1.500 CCTV yang sudah terkoneksikan dengan MQR ini.” Kamera-kamera itu dapat dipakai untuk memantau arus lalu lintas, sementara dashcam pada kendaraan patroli menambah sumber gambar dari lapangan. Inilah fondasi monitoring real-time lintas instansi: petugas dapat melihat kondisi di lokasi yang terpantau tanpa bergantung hanya pada laporan setelah kejadian. Namun, banyaknya kamera tidak otomatis berarti keselamatan meningkat. Nilainya baru terasa ketika informasi tersebut sampai kepada unit yang berwenang dan diikuti tindakan yang sesuai.
Respons cepat harus berujung pada pencegahan
MQR dirancang untuk membantu respons cepat kecelakaan dan laporan darurat melalui kolaborasi Forum Lalu Lintas Jawa Timur. Jika suatu lokasi teridentifikasi memiliki fatalitas tinggi, instansi terkait dapat bertindak sesuai kewenangannya: dinas teknis menangani aspek jalan dan transportasi, sementara kepolisian menjalankan langkah keselamatan serta pencegahan. Penanganan akan dilakukan bertahap dengan mendahulukan titik rawan yang memiliki tingkat fatalitas tertinggi. Rekaman kamera di lokasi terpantau juga dapat menjadi bukti pendukung ketika kecelakaan terjadi. Pendekatan ini berpotensi menekan kecelakaan melalui deteksi dini dan mitigasi yang lebih terarah—tujuan yang sejalan dengan upaya Polda Jatim meningkatkan keselamatan berkendara. Pihak kepolisian masih bekerja sama untuk menambah kamera yang terkoneksi. Ukuran keberhasilan akhirnya bukan jumlah kamera, melainkan apakah koordinasi itu mengurangi bahaya dan menyelamatkan pengguna jalan.
