Sekolah Rakyat: Ambisi Besar yang Terganjal Infrastruktur Dasar
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama yang dirancang untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui penyediaan fasilitas belajar, tempat tinggal, dan pendampingan sosial di satu lokasi terpadu sehingga mereka tetap dapat mengakses pendidikan formal yang terstruktur, aman, dan berkelanjutan meski berasal dari latar belakang rentan. Di atas kertas, gagasan ini progresif: negara hadir melalui fasilitas Sekolah Rakyat yang terintegrasi, menutup celah putus sekolah dan kemiskinan struktural. Namun pengalaman di Madiun menunjukkan ambisi mulia ini terganjal oleh persoalan paling dasar: infrastruktur Wi-Fi sekolah yang belum tersedia, sarana prasarana pendidikan yang belum lengkap, dan kuota siswa yang belum terisi. Alih-alih menjadi etalase inovasi sosial, Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 1 di Nglames justru sedang berjuang memenuhi kebutuhan minimal agar proses belajar berjalan wajar, bukan sekadar simbolik.
Evaluasi Dini: Ketika Wi-Fi dan Kuota SD Jadi Alarm Keras
Hanya dua bulan setelah dimulai pada Agustus, Pemerintah Kabupaten melakukan monitoring dan evaluasi perdana terhadap Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 di Nglames. Bupati Hari Wuryanto turun langsung meninjau proses pembelajaran dalam kegiatan Arahan Bupati dan Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran SR, sekaligus menyapa para siswa. Ini bukan sekadar kunjungan seremonial; agenda evaluasi mencakup keterisian siswa, fasilitas Wi-Fi, kurikulum, hingga komunikasi dengan orang tua. Menurut bupati, evaluasi dilakukan sejak awal untuk memetakan berbagai kendala sekaligus memastikan program tetap mengikuti regulasi dan SOP yang berlaku. Kuota siswa jenjang SD yang belum terisi penuh menjadi salah satu persoalan utama. Di sini tampak bahwa pola pendidikan berasrama belum sepenuhnya diterima keluarga; mengubah kebiasaan anak tinggal terpisah dari orang tua memerlukan pendekatan sosial yang lebih intensif dan empatik, bukan hanya imbauan formal.
Fasilitas Sekolah Rakyat: Sarpras Tertinggal di Era Digital
Monitoring terbaru mengungkap betapa timpangnya cita-cita dengan kondisi lapangan: program Sekolah Rakyat yang baru berjalan sekitar dua bulan masih menghadapi sejumlah kendala, mulai dari belum lengkapnya sarana prasarana penunjang pembelajaran, ketersediaan fasilitas teknologi, hingga belum terpenuhinya kuota siswa. Ketika dunia pendidikan bergerak ke arah pembelajaran digital, infrastruktur Wi-Fi sekolah di SR Madiun bahkan belum tersedia. Bupati menegaskan bahwa ketiadaan Wi-Fi adalah salah satu kendala utama dan menyatakan Kominfo diminta segera menindaklanjuti, dengan janji Wi-Fi akan segera diatasi. Pernyataan itu penting karena memperlihatkan pengakuan eksplisit bahwa tanpa konektivitas, seluruh pendekatan kurikulum modern akan pincang. Di sisi lain, pemerintah daerah tetap membatasi diri untuk tidak melakukan promosi publik, melainkan mengandalkan pola penjangkauan langsung ke keluarga kurang mampu melalui jaringan desa dan pilar-pilar sosial. Pendekatan ini mulia, tetapi tanpa fasilitas yang meyakinkan, sulit mengharapkan kepercayaan penuh dari orang tua.
Kurikulum dan Orang Tua: Tanpa Pendampingan, Asrama Jadi Momok
Masalah Sekolah Rakyat di Madiun bukan hanya soal bangunan dan Wi-Fi, tetapi juga soal isi dan cara mengajar. Bupati mengakui tenaga pendidik masih membutuhkan pendampingan untuk menentukan pola pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa Sekolah Rakyat. Karena itu, kepala dinas pendidikan dilibatkan untuk mendampingi penyusunan kurikulum yang relevan dengan kondisi anak saat ini. Ini pengakuan penting: sarana prasarana pendidikan yang baik tidak akan banyak berarti jika kurikulum tidak adaptif terhadap realitas sosial siswa yang berasal dari keluarga rentan. Di sisi lain, pola berasrama memerlukan komunikasi intensif dengan orang tua. Evaluasi resmi memasukkan aspek komunikasi orang tua sebagai salah satu poin bahasan, sejajar dengan Wi-Fi dan kurikulum. Tanpa ruang dialog yang jelas, asrama bisa dipersepsi sebagai ancaman yang memisahkan anak dari orang tua, bukan sebagai rumah belajar kedua yang aman dan mendukung.
Langkah Lanjut: Evaluasi Rutin atau Reformasi Serius?
Pemerintah daerah menyatakan tidak akan menunggu hingga pergantian semester untuk melakukan evaluasi; monitoring dan evaluasi akan dilakukan secara berkala agar setiap persoalan dapat segera ditangani. “Supaya secepat mungkin kita mengetahui kendala yang dihadapi dan kita segera bisa memberikan solusi sedari dini,” tegas bupati. Kominfo diminta segera memenuhi kebutuhan Wi-Fi, sementara dinas pendidikan diberi mandat mendampingi penyusunan kurikulum. Di atas kertas, ini menunjukkan keseriusan. Namun evaluasi rutin hanya akan menjadi laporan berkala jika tidak disertai perubahan nyata pada fasilitas Sekolah Rakyat dan cara pemerintah berkomunikasi dengan keluarga calon siswa. Sekolah Rakyat digadang sebagai program strategis nasional yang harus sukses. Jika ingin memenuhi janji itu, pemerintah perlu memperlakukan infrastruktur dan sarpras sebagai hak dasar siswa, bukan bonus. Wi-Fi, asrama yang layak, kurikulum kontekstual, dan komunikasi yang jujur dengan orang tua harus berjalan bersama, atau Sekolah Rakyat akan berhenti sebagai slogan tanpa isi.
