Indonesia Digital Rise: Jawaban Mahasiswa atas Jobless Growth Otomatisasi
Indonesia Digital Rise adalah sebuah strategi fiskal AI yang mengaitkan pajak otomatisasi dengan program transisi tenaga kerja adaptif, dirancang untuk mencegah jobless growth otomatisasi ketika kecerdasan artifisial meningkatkan produktivitas tanpa menciptakan lapangan kerja baru dan sekaligus menyiapkan pekerja agar mampu beralih ke jenis pekerjaan yang lahir dari ekonomi digital Indonesia.
Inti dari gagasan ini sederhana namun tegas: otomatisasi tidak boleh dibiarkan menggerus pekerjaan tanpa kompensasi kebijakan yang menguatkan manusia. Tiga mahasiswa Administrasi Publik FISIP UNAIR menggagas Indonesia Digital Rise sebagai bentuk inovasi mahasiswa kebijakan yang memaksa negara memikirkan kembali relasi antara mesin, pajak, dan pekerja. Alih-alih memosisikan AI sebagai ancaman, mereka menjadikannya pemicu reformasi fiskal dan pendidikan kerja. Sikap ini penting: kalau ekonomi digital Indonesia hanya dikejar lewat investasi teknologi, tanpa arsitektur perlindungan dan transisi tenaga kerja, kita sedang menyiapkan ketimpangan baru yang jauh lebih dalam dibanding sekadar pengangguran siklus biasa.
Dari Kampus ke Panggung Nasional: Kompetisi sebagai Laboratorium Kebijakan
Kisah Indonesia Digital Rise bermula dari ruang akademik, namun cepat merambat ke panggung nasional. Gagasan ini mengantarkan tim yang beranggotakan Mohammad Daksha Hisahito, Aliya Salsabila Bisri, dan Salwa Dwi Putri Arditiya meraih Juara II Policy Case Competition dalam The 23rd HIPOTEX-R di IPB University, Bogor, pada Minggu (13/9/2026). Prestasi itu bukan sekadar trofi; ia adalah sinyal bahwa kampus mampu menjadi inkubator gagasan kritis yang relevan dengan problem ekonomi digital Indonesia hari ini. Kompetisi policy case pertama yang mereka ikuti memaksa pendekatan serius: Problem Tree Analysis dan 5 Whys untuk menelusuri akar persoalan, serta kajian Robot Tax Theory, perpajakan ekonomi digital, Person-Skill Fit dan Person-Job Fit. Tanpa keberanian metodologis semacam ini, wacana fiskal AI akan mandek di retorika, bukan berubah menjadi rancangan kebijakan yang bisa diuji dan dikritik.
Menariknya, para mahasiswa ini tidak terjebak romantisasi teknologi. Mereka menolak dikotomi palsu antara pro dan anti-AI. “Kami tidak ingin menghambat perkembangan AI, tetapi memastikan pertumbuhan ekonomi digital tetap berjalan tanpa menciptakan jobless growth,” ujar Daksha. Pernyataan itu layak dikutip berulang kali karena merangkum posisi politik yang jarang diambil: menerima otomatisasi, tetapi menuntut keadilan distribusi manfaatnya. Di sini terlihat fungsi kampus sebagai ruang aman untuk menguji ide yang berani — mengusulkan pajak atas otomatisasi, misalnya — sebelum gagasan itu berhadapan dengan resistensi politik dan kepentingan industri di dunia nyata. Jika ruang kompetisi semacam HIPOTEX-R diisi oleh karya seperti ini, maka ia menjadi lebih dari ajang lomba; ia menjelma menjadi laboratorium kebijakan publik masa depan.
Dua Pilar: RISE Digital dan REGAL AI Mengikat Pajak dan Pekerjaan
Kekuatan Indonesia Digital Rise terletak pada keberaniannya mengikat strategi fiskal AI dengan transisi tenaga kerja dalam satu kerangka utuh. Mereka tidak puas dengan saran umum seperti "perlu pelatihan"; mereka mengajukan desain dua pilar yang saling mengisi. Pilar pertama, RISE Digital, berfokus pada EduAI, program reskilling, penyelarasan kompetensi dengan kebutuhan industri, dan pemerataan akses digital. Ini adalah jawaban langsung terhadap skill mismatch yang kian lebar akibat otomatisasi: kurikulum dan pelatihan harus bergeser dari sekadar menguasai alat menjadi menguasai cara berpikir di ekosistem AI. Tanpa ini, pekerja akan selalu tertinggal dari mesin, betapapun besar anggaran pelatihan yang digelontorkan.
Pilar kedua, REGAL AI, menjadi jantung fiskal dari gagasan ini. Melalui pengaturan AI Tax Governance dan skema transisi tenaga kerja, pajak dari perusahaan yang memperoleh manfaat ekonomi melalui otomatisasi diarahkan untuk mendukung reskilling dan perlindungan pekerja. Di sini terlihat logika keadilan: pihak yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia melalui teknologi wajib ikut membiayai perpindahan dan peningkatan keterampilan mereka yang terdampak. Pendekatan ini menantang paradigma lama kebijakan fiskal yang netral terhadap teknologi; Indonesia Digital Rise menuntut agar pajak otomatisasi diperlakukan sebagai instrumen redistribusi, bukan sekadar penerimaan negara. Jika pendekatan ini diterapkan serius, jobless growth otomatisasi dapat diubah menjadi pertumbuhan yang memangkas pekerjaan lama tapi menciptakan pekerjaan baru yang lebih layak.
Mengapa Gagasan Mahasiswa Harus Masuk Meja Perumus Kebijakan
Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Indonesia Digital Rise menarik, melainkan apakah ekosistem kebijakan siap menyerap inovasi mahasiswa kebijakan seperti ini. Tim UNAIR menegaskan bahwa kemenangan mereka adalah tanggung jawab: ke depan, gagasan tersebut diharapkan berkembang menjadi kebijakan yang lebih komprehensif dan tepat sasaran bagi kesejahteraan tenaga kerja. Sikap itu mengkritik diam-diam kultur yang menempatkan karya kompetisi sebagai hiasan portofolio, bukan bahan perdebatan di kementerian dan lembaga. Jika pemerintah serius terhadap risiko jobless growth otomatisasi, ia seharusnya membuka pintu dialog terstruktur dengan kampus, menguji gagasan pajak otomatisasi, dan memetakan skenario transisi tenaga kerja yang seperti diusulkan dalam Indonesia Digital Rise.
Pada akhirnya, masa depan ekonomi digital Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa banyak algoritma yang diadopsi, tetapi seberapa jauh manusia tetap menjadi subjek penuh, bukan sekadar objek efisiensi. Indonesia Digital Rise menawarkan arah: strategi fiskal AI yang menyalurkan pajak otomatisasi ke program transisi tenaga kerja, sehingga inovasi teknologi dan kesejahteraan sosial tidak lagi berada di dua jalur yang saling bertabrakan. Jika gagasan semacam ini tidak diadopsi, kita berisiko membiarkan generasi yang sekarang duduk di bangku kuliah nanti menjadi korban otomatisasi yang mereka pahami tetapi tidak kuasai. Tugas kebijakan publik hari ini adalah memastikan skenario sebaliknya: teknologi berkembang, manusia naik kelas.
