Penyelarasan kebijakan harus berujung pada hasil
Keuangan syariah adalah layanan dan kegiatan keuangan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah, mencakup berbagai sektor seperti perbankan, pasar modal, asuransi, pembiayaan, dan layanan sosial. OJK kini mendorong pengembangannya melalui penyelarasan kebijakan lintas sektor, bukan pendekatan yang berjalan sendiri-sendiri. Langkah ini dibahas dalam High Level Forum sebagai rangkaian Indonesia Islamic Finance Summit (IIFS) 2026 di Makassar pada 2 November 2026.
Arah bersama itu penting karena ekosistem yang terpecah berisiko membuat aturan, layanan, dan kebutuhan usaha tidak bertemu. Cetak Biru Pengembangan dan Penguatan Keuangan Syariah disiapkan sebagai kerangka untuk menyelaraskan sektor-sektor tersebut, sekaligus mendorong penguatan struktur dan konsolidasi perbankan syariah. Namun, cetak biru baru bernilai jika perubahan dapat dilihat di lapangan. Karena itu, kebijakan OJK sebaiknya dinilai bukan hanya dari kelengkapan dokumen, melainkan juga dari kemudahan akses, mutu layanan, dan dampaknya pada kegiatan ekonomi.
Evaluasi enam bulanan menjadi ujian pelaksanaan
OJK menyatakan implementasi cetak biru akan dipantau melalui evaluasi berkala setiap enam bulan agar program tetap sejalan dengan arah kebijakan dan menghasilkan capaian yang terukur. Frekuensi ini memberi ruang untuk mengoreksi hambatan sebelum menjadi kebiasaan, tetapi evaluasi hanya akan berguna jika indikator dan tindak lanjutnya jelas. Publik dan pelaku usaha perlu dapat melihat apakah koordinasi lintas sektor memperbaiki akses, tata kelola, dan daya saing, bukan sekadar menambah agenda pemantauan.
Pengawasan juga perlu mencakup sektor pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya. OJK mendorong tata kelola yang lebih kuat, inovasi produk, serta pemanfaatan teknologi digital agar layanan pembiayaan syariah lebih mudah dijangkau. Peta jalan untuk sektor PVML syariah tengah disiapkan sebagai langkah lanjutan. Tantangannya ialah memastikan arah baru itu menjangkau masyarakat dan usaha yang belum terlayani lembaga formal, bukan hanya memperluas pilihan bagi nasabah yang sudah memiliki akses.
IIFS 2026 mengingatkan industri agar berangkat dari kebutuhan
IIFS 2026, yang berlangsung di Makassar pada 2–3 November, menjadi ruang untuk membahas penguatan kelembagaan, inovasi produk, dan integrasi ekosistem lintas sektor. Pesan penting dari forum itu adalah bahwa produk keuangan syariah perlu memenuhi prinsip syariah sekaligus menjawab kebutuhan nyata konsumen. OJK mendorong layanan yang berorientasi pada pengguna dan lebih terhubung dengan sektor riil.
Kebutuhan ini mendesak karena pertumbuhan ekonomi halal belum sepenuhnya diikuti peningkatan pemanfaatan layanan keuangan syariah. Pembiayaan, investasi, dan transaksi perlu dirancang agar sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha di sepanjang rantai nilai halal. Dengan begitu, inovasi tidak berhenti pada variasi produk, tetapi membantu masyarakat dan usaha mengakses layanan yang relevan. Tolok ukur keberhasilan IIFS 2026 semestinya bukan banyaknya gagasan yang dipaparkan, melainkan seberapa jauh gagasan itu diterapkan dan digunakan.
Pertumbuhan positif perlu disertai manfaat yang meluas
OJK mencatat industri keuangan syariah tetap menunjukkan ketahanan dan pertumbuhan positif. Hingga September 2026, total asetnya mencapai Rp3.307,73 triliun, tumbuh 9,28 persen secara tahunan, dengan pangsa pasar 11,21 persen dari total aset keuangan nasional. Angka ini menandakan kemajuan, tetapi pangsa pasar tersebut juga mengingatkan bahwa masih ada ruang besar untuk memperluas pemanfaatan layanan.
Karena itu, pertumbuhan aset tidak seharusnya menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Industri keuangan syariah perlu menunjukkan bahwa layanan makin mudah dijangkau, produknya sesuai kebutuhan, dan hubungan dengan sektor riil makin kuat. Evaluasi enam bulanan memberi OJK kesempatan untuk menguji apakah penyelarasan kebijakan menghasilkan perubahan semacam itu. Kesimpulannya, arah kebijakan ini tepat, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh pelaksanaan yang konsisten dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat serta pelaku usaha.
