Kesenjangan Pemulihan Gempa NTT: Masalah Bukan Sekadar Angka
Pemulihan gempa NTT adalah rangkaian upaya jangka panjang untuk mengembalikan kehidupan warga di delapan kabupaten yang terdampak, mulai dari membangun kembali rumah, memperbaiki fasilitas umum dan infrastruktur, hingga memulihkan aktivitas ekonomi dan mata pencaharian dengan mengandalkan kombinasi dana publik, filantropi, dan partisipasi masyarakat. Di atas kertas, angka-angka kerugian memang sudah dipetakan. Baznas menghitung total kerugian akibat gempa mencapai sekitar Rp 2,2 triliun, dengan 19.317 rumah terdampak dan kerugian sektor perumahan sekitar Rp 1,42 triliun. Namun inti persoalan pemulihan gempa NTT bukan hanya berapa besar kerusakan, melainkan seberapa cepat dan adil kebutuhan warga dapat dijawab ketika dana rekonstruksi Flores jauh tertinggal dari kebutuhan. Selama celah pembiayaan bencana dibiarkan menganga, ribuan keluarga akan bertahan terlalu lama dalam kondisi darurat.
Dari Tanggap Darurat ke Rekonstruksi: Dana yang Masih Timpang
Langkah pertama pemerintah daerah adalah memastikan fase tanggap darurat tetap berjalan. Pemerintah provinsi mencairkan Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 1,5 miliar untuk penanganan darurat sekitar 14 hari, termasuk operasional petugas dan kebutuhan dasar warga terdampak. Dana ini penting untuk bantuan pascagempa paling mendasar: tenda, makanan, air, dan dukungan lapangan. Namun, kita perlu jujur: ini baru biaya bertahan hidup, belum menyentuh pemulihan struktural. Pemprov memang menegaskan dana tersebut bukan batas maksimal dan bisa diajukan lagi jika habis, melalui mekanisme resmi sesuai perkembangan situasi. Di sisi lain, kerusakan menyebar di delapan kabupaten dan melumpuhkan aktivitas warga. Jika laju pencairan dana rekonstruksi Flores tetap mengikuti kecepatan anggaran rutin, maka fase darurat akan selesai, tetapi warga masih terjebak dalam rumah roboh dan ekonomi yang belum pulih.
Celah Rp 593 Miliar: Tanggung Jawab Siapa?
Kajian Baznas menunjukkan masalah yang lebih tajam: ada selisih besar antara kebutuhan biaya penggantian rumah dan plafon bantuan pemerintah. Kesenjangan pembiayaan untuk hunian diperkirakan antara Rp 366 miliar hingga Rp 593 miliar. Di sinilah pemulihan gempa NTT berhadapan langsung dengan keadilan sosial: siapa yang menanggung gap ini? Ketua Baznas menegaskan bahwa lembaganya tidak menggantikan peran pemerintah, melainkan melengkapi upaya pemulihan, terutama bagi kelompok rentan dan mustahik. Karena itu, zakat, infak, sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya disiapkan khusus untuk kebutuhan yang belum terjangkau skema resmi. Celah pembiayaan bencana ini pada dasarnya adalah ruang kebijakan: jika tidak segera diisi melalui keputusan fiskal dan filantropi yang terarah, maka akan diisi oleh ketidakpastian, pengungsian berkepanjangan, dan ketimpangan baru.
Koordinasi Multi-Pihak: Antara Retorika dan Kebutuhan Nyata
Semua pihak sepakat bahwa pemulihan pascagempa tidak mungkin hanya mengandalkan satu aktor. Pemerintah daerah membuka rekening donasi resmi dan mengajak publik ikut membantu korban gempa melalui jalur pemerintah. Baznas sendiri sudah mengerahkan tim tanggap bencana, layanan kesehatan, dapur umum, dan pos pengungsian sejak awal. Secara konsep, strategi pembiayaan pemulihan gempa NTT sudah mengarah pada koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi kemanusiaan, dunia usaha, dan masyarakat. Masalahnya, koordinasi sering berhenti pada pernyataan, bukan mekanisme yang jelas. Tanpa peta prioritas yang transparan—misalnya siapa membiayai sektor perumahan, siapa fokus pada infrastruktur, siapa memulihkan ekonomi lokal—bantuan pascagempa berisiko tumpang tindih di satu sisi dan kurang di sisi lain. Koordinasi seharusnya diukur dari seberapa tepat sasaran program di lapangan, bukan dari banyaknya rapat atau pernyataan publik.
Pelajaran dari Manggarai Timur dan Jalan ke Depan
Manggarai Timur menjadi contoh paling jelas bagaimana bencana memperbesar ketimpangan. Wilayah ini menyumbang 38,7 persen kerusakan rumah dari delapan kabupaten terdampak dan 54 persen dari total kerugian mustahik, sementara pangsa produk domestik regionalnya hanya 9,6 persen dan tingkat kemiskinan 23,5 persen. Artinya, daerah dengan kapasitas ekonomi kecil menanggung beban kerusakan jauh di atas kemampuannya. Jika desain dana rekonstruksi Flores tidak peka pada fakta ini, pemulihan akan memihak daerah yang sudah lebih kuat. Ke depan, ada tiga langkah yang layak didorong: pertama, mengikat komitmen fiskal pusat-daerah untuk menutup celah Rp 593 miliar; kedua, mengarahkan filantropi ke kantong-kantong kemiskinan seperti Manggarai Timur; ketiga, menjadikan pemulihan bukan sekadar mengganti bangunan, tetapi juga memulihkan mata pencaharian. Tanpa itu, pemulihan gempa NTT berisiko selesai di laporan, tetapi tidak di kehidupan warga.
