Agenda Ekonomi Strategis: Menyambung Pesisir dengan Pusat Finansial
Agenda ekonomi strategis Prabowo adalah rangkaian kebijakan jangka panjang yang menggabungkan pemberdayaan masyarakat pesisir, penguatan koperasi, dan pembangunan pusat finansial nasional untuk mengubah struktur ekonomi dari basis sumber daya hingga ke arsitektur keuangan.
Kunci dari pendekatan ini adalah keberpihakan ganda: ke bawah dan ke atas. Di satu sisi, pemerintah memperkuat pemberdayaan nelayan Indonesia melalui pembangunan infrastruktur perikanan dan pengembangan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Di sisi lain, negara menyiapkan tiga agenda strategis: Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), Danantara Development Management Fund (DDMF), dan pembangunan Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa sebagai basis transformasi ekonomi jangka panjang.
Ini bukan sekadar daftar proyek, melainkan upaya menyambungkan nelayan di kampung pesisir dengan arsitek keuangan di pusat kota. Jika berhasil, kesenjangan antara ekonomi grassroot dan pusat finansial bisa menyempit; jika gagal, program ini hanya akan menjadi katalog ambisi tanpa dampak nyata.
Kampung Nelayan Merah Putih: Laboratorium Kemandirian Pesisir
Pemberdayaan nelayan Indonesia menjadi titik berangkat paling konkret dari seluruh agenda ini. Prabowo menyatakan nelayan harus menjadi bagian penting pembangunan ekonomi nasional, bukan sekadar pemasok bahan mentah. Pemerintah sudah membangun 100 Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), dengan target 1.386 kampung hingga akhir 2026 sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan pesisir.
KNMP dirancang bukan hanya sebagai permukiman, melainkan ekosistem ekonomi: pelabuhan, dermaga, tempat pelelangan ikan, cold storage, bengkel, unit pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. Di sinilah pengembangan koperasi menjadi penentu. Tanpa koperasi yang kuat, infrastruktur hanya akan mempermudah akses tengkulak, bukan memindahkan nilai tambah ke tangan nelayan.
Prabowo mengakui nilai sektor perikanan setiap tahun jauh lebih besar daripada yang dinikmati nelayan saat ini, karena sebagian besar kekayaan laut masih diambil kapal asing tanpa izin. Kutipan kebijakannya yang paling telak adalah: "Baru hanya mungkin lima persen yang dapat kita nikmati." Di sini terlihat jelas: agenda ini adalah koreksi atas puluhan tahun kebocoran sumber daya.
Armada Modern dan Koperasi: Mengunci Nilai Tambah di Desa
Membangun kampung tanpa mengubah cara produksi hanya akan menambah bangunan, bukan kekayaan. Karena itu, pemerintah menyiapkan pembangunan 1.582 kapal ikan modern pada 2027 sebagai langkah awal meningkatkan produktivitas perikanan nasional. Ini adalah sisi produksi dari agenda ekonomi strategis di sektor maritim.
Namun kapal modern saja tidak cukup; kunci lain adalah pengembangan koperasi yang kuat dan dikelola profesional. Tanpa koperasi, nelayan akan tetap berhadapan sendiri dengan pasar yang dikuasai pembeli besar. Dengan koperasi, skala ekonomi mulai berpihak ke pesisir: pembelian BBM lebih efisien, akses permodalan lebih murah, dan posisi tawar saat menjual ikan meningkat.
Jika kombinasi KNMP, armada modern, dan koperasi berjalan, dampaknya bisa meluas: lahir industri pengolahan ikan di pesisir, bertumbuhnya usaha pendukung (logistik, perbengkelan, jasa keuangan lokal), dan terciptanya lapangan kerja di sekitar pelabuhan rakyat. Tetapi perlu disiplin kebijakan: pengawasan terhadap kapal asing, transparansi bantuan kapal, serta pendampingan manajemen koperasi agar tidak menjadi kendaraan segelintir elite lokal.
Pusat Finansial Nasional dan DDMF: Mengikat Modal ke Aset Domestik
Di sisi hulu keuangan, Prabowo mendorong pengembangan PFII sebagai pusat finansial nasional yang berperan sebagai simpul keuangan, investasi, teknologi finansial, arbitrase, dan penyelesaian sengketa komersial berstandar dunia. Lokasi awal ditetapkan di Jakarta dengan peluang pengembangan ke Bali dan wilayah lain.
Pernyataan kuncinya tegas: PFII dibangun agar modal global menemukan kepastian, talenta terbaik bekerja di dalam negeri, dan transaksi atas kekayaan nasional diselesaikan di wilayah sendiri. Ini adalah upaya merebut kembali kedaulatan keuangan: transaksi komoditas, saham perusahaan strategis, hingga proyek besar tidak lagi bergantung pada pusat finansial luar.
DDMF melengkapi PFII sebagai dana pengembangan jangka panjang untuk proyek strategis yang belum layak dibiayai investasi komersial dan diupayakan tidak membebani APBN. Salah satu proyek yang disasar adalah produksi massal mobil nasional pada akhir 2028. Di sini terlihat ambisi transformasi ekonomi: dari pengekspor bahan mentah menuju produsen barang bernilai tambah tinggi. Tantangannya, tata kelola PFII dan DDMF harus transparan agar tidak menjadi ruang abu-abu bagi spekulasi dan rente baru.
Giant Sea Wall: Sabuk Perlindungan sekaligus Mesin Pertumbuhan
Agenda strategis ketiga adalah pembangunan Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa sebagai perlindungan bagi masyarakat dan kawasan industri dari kenaikan muka air laut. Proyek ini direncanakan terbagi dalam 15 segmen dari Banten hingga Jawa Timur, dengan estimasi pengerjaan 15–20 tahun. Skala waktu ini menunjukkan bahwa pemerintah memposisikannya sebagai proyek generasi, bukan sekadar proyek satu periode.
Prabowo menegaskan Giant Sea Wall harus segera dimulai karena menyangkut keselamatan puluhan juta warga dan masa depan kawasan industri di pantai utara. Proyek ini juga diarahkan menjadi infrastruktur air bersih dan pendorong pertumbuhan ekonomi baru. Artinya, tembok laut ini bukan hanya dinding, tetapi juga jaringan pipa, kanal, dan kawasan ekonomi baru yang bisa menghubungkan pelabuhan, industri, hingga permukiman.
Secara politik-ekonomi, Giant Sea Wall adalah ujian paling berat bagi konsistensi agenda ekonomi strategis: biaya besar, risiko teknis tinggi, dan dampak sosial luas. Jika dirancang selaras dengan pemberdayaan nelayan dan transformasi ekonomi—bukan menggeser komunitas pesisir—maka proyek ini bisa menjadi sabuk perlindungan sekaligus mesin pertumbuhan. Namun jika partisipasi publik dan transparansi diabaikan, ia berpotensi menjadi sumber konflik ruang hidup dan lahan baru bagi spekulasi.
Penutup: Menyatukan Nelayan, Koperasi, dan Pusat Finansial
Tiga agenda strategis Prabowo—pemberdayaan nelayan melalui KNMP dan koperasi, pembangunan PFII dan DDMF, serta Giant Sea Wall—pada dasarnya adalah percobaan besar menyatukan ekonomi rakyat dengan transformasi ekonomi struktural.
Keunggulan pendekatan ini adalah keberanian menghubungkan dua ujung: nelayan di kampung dan pelaku finansial di pusat kota, dengan negara sebagai pengikat. Kelemahannya, tanpa tata kelola yang transparan, pengawasan yang kuat, dan pengembangan kapasitas di tingkat akar rumput, manfaat bisa berhenti di kalangan menengah-atas.
Agenda ekonomi strategis tidak akan dinilai dari banyaknya proyek yang diumumkan, melainkan dari seberapa besar porsi nilai tambah yang benar-benar dinikmati masyarakat bawah. Ukuran sesungguhnya: apakah pendapatan nelayan naik, koperasi menjadi kuat, pekerja memperoleh pekerjaan baru, dan transaksi atas kekayaan nasional berhenti bocor ke luar. Jika indikator-indikator itu bergerak ke arah positif, tiga pilar strategis ini layak disebut langkah awal transformasi ekonomi yang nyata.
