Kuota yang membatasi hari melaut
Jatah BBM nelayan adalah alokasi bahan bakar yang menentukan seberapa sering nelayan kecil dapat berangkat melaut untuk mencari nafkah. Karena itu, batas 1.000 liter per bulan bukan sekadar angka administrasi: bagi nelayan pesisir Atapupu, Kabupaten Belu, kuota tersebut dinilai terlalu kecil untuk menopang kegiatan penangkapan ikan. Anggota DPRD Belu dari Fraksi Gerindra, Wendelina Happy Sally, mendesak pemerintah mengevaluasi dan menaikkan alokasi bagi nelayan kecil di wilayah itu.
Keluhan warga menunjukkan dampaknya secara nyata. Hatas Riama, nelayan dari Desa Jenilu, mengatakan satu perjalanan menuju rumpon memerlukan sekitar 70 liter, sedangkan pencarian tuna dapat menghabiskan sedikitnya 100 liter karena mesin menyala seharian. Dengan jatah saat ini, nelayan hanya bisa melaut kira-kira 10 hari dalam sebulan. Artinya, pembatasan tidak hanya mengurangi waktu di laut, tetapi juga peluang memperoleh tangkapan dan penghasilan harian. Kebijakan kuota yang tak sejalan dengan kebutuhan operasi berisiko memindahkan beban pengaturan pasokan langsung ke keluarga nelayan.
Pemangkasan bertahap, tekanan yang bertambah
Beban itu makin sulit diterima ketika melihat perubahan alokasi. Nelayan Belu pernah memperoleh 2.500 liter per bulan; jatahnya lalu turun bertahap menjadi 2.000, 1.500, dan akhirnya 1.000 liter sejak 2025. Penurunan tersebut membuat persoalan ini bukan sekadar lonjakan kebutuhan sesaat, melainkan penyusutan ruang kerja nelayan yang berlangsung dari waktu ke waktu.
Ketika kuota habis sebelum bulan berakhir, Hatas mengaku nelayan terpaksa membeli Pertalite eceran seharga Rp15.000 per liter agar tidak berhenti bekerja. Pilihan itu memperlihatkan ketimpangan akses: nelayan yang sudah kehilangan hari melaut karena kuota terbatas harus menghadapi kebutuhan bahan bakar yang lebih mahal. Wendelina menyatakan akan memperjuangkan tambahan kuota bagi kapal berukuran paling besar 5 GT melalui lembaga legislatif. Para nelayan sendiri meminta pemerintah mengembalikan alokasi setidaknya ke 1.500 liter per bulan, agar operasi dan kesejahteraan keluarga di perbatasan lebih terjaga.
Pangkalpinang menunjukkan masalah akses yang berbeda
Kasus nelayan Pangkalpinang memperlihatkan bahwa persoalan BBM nelayan kecil tidak selalu berupa kuota yang terlalu rendah; pasokan yang kosong pun dapat menghentikan kegiatan melaut. Pada 3 November 2026, Ketua DPRD Kepulauan Bangka Belitung, Didit Srigusjaya, menerima perwakilan nelayan Pangkalpinang yang mengeluhkan kekosongan solar dan Pertalite. Ferdiansyah, pelaku usaha perikanan, mengatakan timnya pernah tidak melaut selama 12 hari pada Oktober karena kedua jenis BBM itu tidak tersedia.
Di Pangkalpinang, kekurangan kuota solar dilaporkan mencapai 120.000 kiloliter per bulan. Kebutuhan Pertalite juga disampaikan, antara lain untuk penerangan, sementara perjalanan melaut dapat berlangsung satu hingga tiga minggu. Gambaran ini penting: akses bahan bakar bukan hanya soal besaran jatah di atas kertas, tetapi juga kepastian stok dan kecocokan administrasi dengan kebutuhan operasi. Kuota yang memadai tidak banyak berarti jika nelayan tetap tidak bisa memperoleh bahan bakar saat hendak berangkat.
Tuntutan nelayan perlu diikuti tindakan
Respons otoritas di Bangka Belitung mencakup permintaan agar Dinas Kelautan dan Perikanan membantu menyelesaikan kebutuhan solar dan Pertalite bersama Pertamina. Didit juga menginstruksikan kepala DKP kabupaten dan kota untuk segera menuntaskan surat rekomendasi serta administrasi yang diperlukan nelayan, dan menyatakan akan memperjuangkan stok BBM ke BPH Migas di pusat. Langkah tersebut relevan, tetapi hasilnya harus diukur dari apakah nelayan bisa memperoleh pasokan tanpa kehilangan hari kerja.
Di Belu, tuntutannya lebih spesifik: tinjau kembali jatah 1.000 liter dan naikkan alokasi kapal kecil, dengan harapan kuota minimal kembali ke 1.500 liter per bulan. Kedua kasus mengarah pada kesimpulan yang sama: kebijakan BBM perlu memperhitungkan kebutuhan perjalanan, kapasitas kapal, kelancaran distribusi, dan proses rekomendasi. Pemerintah tidak cukup menjawab keluhan dengan prosedur atau janji koordinasi. Tanpa pasokan yang benar-benar dapat diakses dan jatah yang sepadan dengan kebutuhan, nelayan akan terus kehilangan kesempatan melaut dan pendapatan.
