Gelombang PHK menunjukkan tekanan yang meluas
Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah berakhirnya hubungan kerja yang membuat pekerja kehilangan pekerjaan, pendapatan, dan kepastian untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Besarnya gelombang PHK tahun ini menunjukkan bahwa dampaknya bukan sekadar angka statistik, melainkan tekanan nyata bagi rumah tangga dan pasar kerja. Jumlah pekerja yang terkena PHK sepanjang Januari–November 2026 diperkirakan melampaui 90 ribu orang. Perkiraan itu disampaikan Presiden KSPI sekaligus Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, setelah data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan sekitar 83 ribu pekerja terdampak hingga akhir Oktober atau awal November. Iqbal menyebut angka tersebut belum mencapai ratusan ribu, tetapi skalanya sudah cukup besar untuk menuntut perhatian serius. Angka PHK nasional yang terus bertambah juga perlu dibaca dengan hati-hati: data yang tercatat belum tentu menggambarkan seluruh pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Industri tekstil menjadi titik paling rentan
PHK industri tekstil menonjol karena gelombang pemutusan kerja paling banyak terjadi di sektor padat karya yang berorientasi ekspor. Industri tekstil, garmen, dan sepatu disebut sebagai kelompok sektor yang paling terdampak, terutama perusahaan pemasok pasar internasional. Ketika tekanan ekonomi global belum mereda, perusahaan yang bergantung pada pesanan ekspor menghadapi kondisi yang menyulitkan pemulihan ketenagakerjaan. Akibatnya, pekerja tekstil terkena PHK bersama pekerja di rantai produksi garmen dan alas kaki. Risiko ini terasa lebih berat di sektor padat karya: keputusan pengurangan tenaga kerja langsung memengaruhi banyak orang dan keluarga, sementara peluang kerja pengganti tidak otomatis tersedia. Anggota Komisi IX DPR, Irma Suryani Chaniago, juga mengingatkan bahwa jumlah korban berpotensi lebih besar karena banyak pekerja tidak tergabung dalam serikat buruh dan mungkin tidak masuk pendataan. Karena itu, angka yang tersedia harus dipandang sebagai gambaran yang belum tentu lengkap.
Banten menempati peringkat kedua nasional
Banten mencatat 8.649 pekerja kehilangan pekerjaan sepanjang Januari–Oktober 2026 dan berada di peringkat kedua nasional. Jumlah tersebut setara sekitar 12,06 persen dari total 71.734 kasus PHK yang tercatat di seluruh Indonesia pada periode itu. Banten berada di bawah Jawa Barat, dengan 14.694 pekerja, dan di atas Jawa Tengah, Jawa Timur, serta DKI Jakarta. Pola bulanan memperlihatkan lonjakan paling tajam pada April, ketika 1.440 pekerja dilaporkan terkena PHK, disusul Juli dengan 1.416 pekerja. Pelaporan tetap tinggi pada Mei hingga Agustus, sebelum turun menjadi 356 pada September dan 37 pada Oktober. Penurunan di dua bulan terakhir tidak dengan sendirinya membuktikan tekanan telah berakhir; data pelaporan bisa berubah, dan kondisi pekerja yang tak tercatat tetap perlu diperhatikan. Bagi mereka yang terdampak, perlindungan kerja dan akses bantuan menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar urusan administrasi.
Perlindungan dan data yang lebih lengkap diperlukan
Besarnya PHK menuntut respons yang berpusat pada pekerja: manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan perlu disalurkan cepat, dan dukungan harus membantu mereka kembali masuk ke pasar kerja. Tanpa langkah itu, kehilangan pekerjaan berisiko berkembang menjadi persoalan berkepanjangan bagi keluarga dan wilayah yang bergantung pada industri padat karya. Data yang dapat dibandingkan juga penting agar skala masalah tidak dikecilkan oleh perbedaan pencatatan. KSPI dan Partai Buruh berencana mengumumkan data terbaru pada akhir November untuk dibandingkan dengan catatan pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, dan Apindo. Perbandingan tersebut dapat membantu mengungkap kesenjangan, termasuk pekerja yang tidak tercatat dalam serikat. Kesimpulannya, tekanan kerja terberat kini tampak pada tekstil, garmen, dan sepatu, sementara kasus Banten memperlihatkan besarnya dampak di tingkat daerah. Pemulihan harus dimulai dari perlindungan penghasilan dan jalan nyata menuju pekerjaan baru.






