Ancaman yang Menuntut Respons Terukur
Spionase adalah upaya mengumpulkan informasi rahasia untuk memperoleh keuntungan atau memengaruhi keputusan pihak lain, termasuk melalui kegiatan digital yang menyasar kepentingan nasional. Bagi Indonesia, perdebatan tentang aturan khusus seharusnya berangkat dari kebutuhan melindungi sektor penting sekaligus menjaga batas kewenangan negara. Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin menyebut ancaman spionase terhadap Indonesia nyata dan perlu diantisipasi melalui penguatan kontraintelijen serta penegakan hukum. Pernyataan itu disampaikan pada Selasa, 3 November 2026. Spionase dapat menyasar ideologi, politik, pertahanan, hingga ekonomi; karena itu, dampaknya tidak berhenti pada lembaga negara. Informasi yang dicuri atau digunakan untuk memengaruhi kebijakan bisa berimbas pada keamanan masyarakat dan keputusan yang menentukan arah layanan maupun pengelolaan sumber daya. Respons yang kuat diperlukan, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk mengawasi warga tanpa dasar dan batas yang jelas.
Posisi Strategis Menambah Risiko
Alasan mengapa isu ini mendesak bukan semata karena teknologi berkembang, melainkan karena posisi geografis dan kekayaan sumber daya alam membuat Indonesia berpotensi menjadi sasaran spionase. Pakar hubungan internasional Edy Prasetyono menilai informasi yang diburu dapat mencakup rahasia ekonomi, sumber daya alam, pertahanan, bahkan informasi tentang individu yang bisa dipakai untuk pemerasan atau memengaruhi proses kebijakan. Kepentingan strategis nasional dengan demikian bukan gagasan abstrak: kebocoran dapat memberi keuntungan bagi pihak asing dan mengganggu pengambilan keputusan publik. Ardi Sutedja juga mengingatkan bahwa teknologi telah membuat metode spionase lebih kompleks, terutama melalui pengumpulan informasi strategis secara digital. Ini menuntut kontraintelijen Indonesia mampu mengikuti perubahan cara operasi, bukan hanya mengandalkan pendekatan lama. Namun, kewaspadaan tidak boleh berubah menjadi kecurigaan tanpa kendali. Aturan dan pengawasan yang terang diperlukan agar perlindungan keamanan tidak mengorbankan hak demokratis masyarakat.
Kajian Hukum Harus Mendahului RUU
Hasanuddin membuka ruang untuk mengkaji RUU anti-spionase, tetapi mengingatkan agar efektivitas aturan yang sudah berlaku dinilai lebih dahulu. Undang-Undang Intelijen Negara memberi BIN kewenangan untuk melakukan penyadapan, memeriksa aliran dana, dan menggali informasi terkait ancaman keamanan nasional, termasuk spionase; BIN, menurut Hasanuddin, tidak berwenang menangkap atau menahan. Penanganan lanjutan karena itu memerlukan koordinasi dengan aparat penegak hukum, terutama Polri. Celah koordinasi dan definisi yang belum menyeluruh memang layak dibahas, tetapi membuat aturan baru tanpa pemetaan kewenangan berisiko menambah tumpang tindih. Hasanuddin mengusulkan forum diskusi yang melibatkan lembaga intelijen dan pemangku kepentingan terkait. Kajian tersebut harus menguji kebutuhan, batas kuasa, dan perlindungan hak warga sebelum rancangan disusun. Kesimpulannya, penguatan kontraintelijen penting, tetapi RUU hanya patut didorong jika memberi perlindungan nyata terhadap kepentingan strategis sekaligus menjaga demokrasi.






