Perluasan layanan perlu lebih dari satu sumber dana
Akses air minum adalah ketersediaan layanan air yang layak bagi masyarakat, baik melalui jaringan perpipaan maupun sistem berbasis komunitas, sehingga kebutuhan dasar warga tidak ditentukan oleh tempat tinggal atau kemampuan anggaran daerah. Karena itu, langkah Berau mencari dukungan pemerintah pusat dan rencana ekspansi Perumda Tirta Jati menunjukkan dua jalur yang saling melengkapi: pendanaan publik untuk menjangkau wilayah yang sulit dilayani dan investasi operator untuk memperbesar jaringan pelanggan.
Pada 30 Oktober 2026, Bupati Berau Sri Juniarsih Mas bertemu Direktur Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, Sugeng Paryanto, di Jakarta untuk membahas dukungan pengembangan layanan air minum. Pertemuan itu bukan sekadar agenda administratif: ketika anggaran daerah terbatas, dukungan pusat dapat menentukan apakah pembangunan infrastruktur air daerah bisa menjangkau kampung-kampung yang belum terlayani.
Berau membutuhkan jaringan hingga pesisir dan pedalaman
Tantangan Berau tidak berhenti pada kawasan perkotaan. Kampung di wilayah kepulauan, pesisir, dan pedalaman masih memerlukan peningkatan layanan serta perluasan jaringan perpipaan. Pemkab juga menilai fasilitas air penting bagi destinasi seperti Pulau Derawan, Maratua, dan Bidukbiduk, tempat kebutuhan warga dan kunjungan wisatawan sama-sama menuntut layanan dasar yang memadai. Tanpa perencanaan yang menjangkau lokasi-lokasi tersebut, pertumbuhan pariwisata berisiko berjalan lebih cepat daripada infrastrukturnya.
Berau telah membangun fasilitas air minum di sejumlah kampung melalui APBD, tetapi keterbatasan anggaran membuat pembangunan bertahap saja tidak cukup untuk pemerataan yang luas dan berkelanjutan. Pemerintah kabupaten berharap dukungan Kementerian PU, termasuk revitalisasi sistem pengelolaan air dan perluasan jaringan air minum. Keberlanjutan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat juga penting bagi pedalaman. Hasil akhirnya harus diukur dari bertambahnya warga yang memperoleh layanan, bukan hanya jumlah proyek yang diumumkan.
Tirta Jati mengejar skala dengan ekspansi dan investasi
Di Kabupaten Cirebon, Perumda Air Minum Tirta Jati mengambil jalur berbeda: memperluas usaha dan jaringan untuk membidik 50.000 plus satu pelanggan di bawah Direktur Utama Hendra Chandra Saputra. Target ini relevan karena jumlah penduduk kabupaten hampir 2,5 juta jiwa, sementara jaringan pelayanan belum menjangkau seluruh wilayah. Permintaan yang tumbuh di kawasan timur, seiring perkembangan industri dan perumahan, menambah alasan untuk mempercepat perluasan.
Namun, angka pelanggan tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keberhasilan. Hendra menyatakan, “Air baku sama jaringan kita harus bisa matching untuk bisa mencapai 50.000 plus satu.” Penambahan sambungan harus didukung ketersediaan air baku dan kapasitas distribusi; sebagian pipa yang menua juga memerlukan rehabilitasi. Tirta Jati membuka peluang kerja sama dengan swasta dan menjajaki akuisisi jaringan pelayanan milik swasta. Mengoptimalkan jaringan yang sudah ada dapat mempercepat cakupan, asalkan mutu layanan dan kesiapan pasokan tetap terjaga.
Pendanaan publik dan investasi harus saling menguatkan
Dua pendekatan ini memperlihatkan bahwa perluasan layanan air tidak bisa dibebankan pada satu pihak. Dukungan pemerintah pusat dapat membantu daerah seperti Berau mengatasi keterbatasan fiskal dan melayani kampung yang jangkauannya menantang. Sementara itu, investasi operator seperti Tirta Jati dapat mempercepat ekspansi, rehabilitasi pipa, dan pemanfaatan infrastruktur yang telah tersedia. Keduanya bukan pilihan yang saling meniadakan, melainkan cara berbeda untuk menutup kesenjangan layanan.
Bagi warga, keberhasilan bukan terletak pada target pelanggan atau nilai investasi semata, melainkan pada sambungan yang berfungsi, pasokan yang cukup, dan layanan yang hadir di wilayah yang selama ini tertinggal. Perluasan pelanggan PDAM pun harus berjalan seiring peningkatan keandalan jaringan. Kesimpulannya, pemerintah perlu memastikan pendanaan menjangkau kebutuhan publik yang belum menarik secara komersial, sedangkan operator mesti mengikat ekspansi dengan kesiapan sumber air dan distribusi. Hanya dengan pembagian peran itu, akses air minum dapat meluas tanpa mengorbankan keberlanjutan.
