Inti Kebijakan: ISPU Menentukan Cara Sekolah Mengajar
Kebijakan sekolah asap karhutla adalah serangkaian aturan resmi yang mewajibkan satuan pendidikan menyesuaikan moda belajar, jam pelajaran, dan kegiatan luar ruang berdasarkan Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian demi menjaga kesehatan dan keselamatan seluruh warga sekolah, terutama peserta didik kelompok rentan.
Posisinya jelas: sekolah tidak boleh menunggu murid sakit dulu baru bereaksi. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah telah mengesahkan pembelajaran jarak jauh bagi sekolah terdampak asap kebakaran hutan dan lahan melalui Surat Edaran Mendikdasmen Nomor 20 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan layanan pendidikan di daerah terdampak asap karhutla. Artinya, perlindungan kesehatan kini bukan sekadar imbauan, tetapi mandat yang mengikat pemerintah daerah, dinas pendidikan, hingga kepala sekolah. Keputusan belajar luring, hybrid, atau PJJ harus memiliki dasar data kualitas udara, bukan sekadar perasaan “masih aman”. Jika sekolah mengabaikannya, yang dikorbankan adalah hak anak atas lingkungan belajar sehat.
Bagaimana ISPU Mengatur Tatap Muka dan PJJ
Logika besar kebijakan ini sederhana: makin buruk ISPU, makin jauh siswa dari ruang kelas fisik. Pemerintah daerah dan dinas pendidikan diwajibkan menentukan moda pembelajaran dengan mengacu pada ISPU harian pada tingkat kabupaten/kota yang dirilis otoritas lingkungan hidup dan kanal kualitas udara resmi. Jika angka berbeda antar sumber, sekolah diminta memakai nilai dengan kategori paling berisiko, mengikuti prinsip kehati-hatian. Ini keputusan yang tepat: lebih baik “berlebihan” melindungi, daripada terlambat bereaksi.
Ketika kualitas udara kategori Baik (1–50), sekolah boleh tatap muka penuh dengan kegiatan normal. Pada kategori Sedang (51–100), tatap muka masih jalan, tapi aktivitas fisik di luar ruangan dibatasi dan warga sekolah menggunakan masker. Pergeseran besar terjadi pada kategori Tidak Sehat (101–200): tatap muka harus terbatas dan pembelajaran jarak jauh ISPU diwajibkan untuk kelompok rentan seperti PAUD, kelas 1–3, SLD, dan siswa dengan komorbid. Kalimat kuncinya tegas: “PAUD, kelas 1-3, SLD, dan siswa yang memiliki penyakit peserta diminta untuk PJJ.”
Batas Kritis: Saat Tatap Muka Harus Dihentikan
Pada titik tertentu, kompromi dengan asap karhutla harus berhenti total. Surat edaran menegaskan, sekolah wajib menghentikan kegiatan tatap muka dan beralih ke pembelajaran jarak jauh jika indeks kualitas udara menyentuh angka 201 hingga 300. Di atas angka itu, seluruh kegiatan berkumpul di satuan pendidikan harus dihentikan karena sudah masuk kategori berbahaya. Inilah garis merah yang tidak boleh dinegosiasikan oleh kepala sekolah maupun orang tua.
Yang sering disalahpahami, penghentian tatap muka bukan berarti sekolah “libur total”. Regulasi menegaskan bahwa penghentian sementara kegiatan tatap muka bukan pembebasan dari hak layanan belajar; sekolah tetap wajib menyelenggarakan PJJ dengan moda daring, luring, atau kombinasi sesuai fasilitas yang ada. Beban belajar juga perlu disederhanakan, memfokuskan materi pada literasi, numerasi, dan penguatan karakter. Keputusan perubahan moda pembelajaran berlaku paling lama tiga hari dan harus dievaluasi tiap hari. Artinya, sekolah tidak boleh “nyaman” berlama-lama pada satu keputusan; mereka wajib terus membaca data ISPU dan memperbarui kebijakan.
Penyesuaian Jam Belajar dan Larangan Memaksa Kegiatan Outdoor
ISPU kategori Tidak Sehat bukan sekadar soal pindah sebagian siswa ke PJJ; itu juga sinyal agar ritme harian sekolah dirombak. Surat edaran menyebut jelas bahwa pada kategori ini jam belajar dapat disesuaikan dan diperpendek dengan tetap memperhatikan capaian belajar. Di sinilah penyesuaian jam belajar sekolah menjadi alat manajemen risiko: guru harus berani memadatkan esensial, bukan memindahkan seluruh tugas ke rumah hingga membebani siswa dan orang tua.
Kebijakan ini juga melarang secara halus, tapi tegas, “memaksakan” kegiatan outdoor ketika kualitas udara sekolah aman belum terpenuhi. Pada kategori Sedang saja (51–100), aktivitas fisik di luar ruangan seperti upacara dan olahraga sudah harus dibatasi dan semua warga sekolah diminta menggunakan masker. Jadi, menggelar apel panjang atau lomba olahraga di tengah kabut asap adalah bentuk pengabaian kebijakan, bukan sekadar pilihan gaya manajemen. Jika ruang kelas belum benar-benar aman asap, semua pembelajaran sebaiknya dipusatkan di ruang yang terfilter dan tertutup rapat.
Peran Kepala Sekolah dan Orang Tua: Jangan Hanya Taat Formalitas
Regulasi sudah memberi kewenangan besar ke sekolah. Kepala satuan pendidikan boleh mengambil langkah pengamanan mandiri bila kualitas udara tiba-tiba memburuk, bahkan sebelum ada instruksi baru dari dinas pendidikan. Pemantauan kualitas udara diwajibkan minimal dua kali sehari—sebelum kegiatan belajar dan di pertengahan hari—dan dicatat oleh sekolah. Di wilayah tanpa alat pemantau, sekolah boleh memakai nilai ISPU kabupaten/kota terdekat dengan pengamatan visual jarak pandang. Jadi, alasan “tidak ada alat” tidak lagi relevan.
Namun semua itu akan tinggal di atas kertas jika orang tua pasif. Orang tua perlu menuntut agar kebijakan sekolah asap karhutla benar-benar diterapkan: dari pembelajaran jarak jauh ISPU untuk anak rentan hingga penyesuaian jam belajar sekolah yang manusiawi. Kualitas udara sekolah aman bukan slogan, tetapi standar yang harus dipenuhi setiap hari. Tanpa tekanan publik, mudah bagi sebagian sekolah mengedepankan absensi dan seremonial daripada paru-paru anak. Kesimpulannya, kebijakan sudah cukup maju; pekerjaan rumah kita adalah memastikan pelaksanaannya tidak berhenti sebagai formalitas.
