Tawaran SMR masuk dalam persaingan teknologi nuklir
Reaktor modular kecil (SMR) adalah pembangkit nuklir generasi baru yang dikembangkan dalam ukuran modular dan ditawarkan sebagai alternatif untuk memenuhi kebutuhan listrik. Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan kini menjajaki ekspor reaktor nuklir Indonesia, dengan menawarkan teknologi hasil pengembangan bersama sebagai bagian dari rencana memasuki pasar internasional. Langkah itu berangkat dari kerangka kerja sama trilateral yang ditandatangani para menteri luar negeri ketiga negara pada Juli 2026. Bagi Indonesia, ini bukan sekadar pilihan pemasok: desain, pembangunan, dan komponen utama akan datang dari mitra berbeda, sehingga mutu koordinasi dan pembagian tanggung jawab sama pentingnya dengan teknologi. Ketiga negara juga membidik Malaysia dan Filipina sebagai calon pasar, serta ingin memosisikan SMR mereka sebagai alternatif teknologi Rusia dan China.
Pembagian peran yang dilaporkan memberi Amerika Serikat tanggung jawab utama atas desain reaktor, Korea Selatan peran dalam pembangunan pembangkit, dan Jepang keahlian pembuatan peralatan utama. Model ini berpotensi memperluas pilihan kerja sama nuklir, tetapi tawaran ekspor belum sama dengan keputusan Indonesia untuk membeli atau membangun. Pemerintah perlu menilai kemampuan teknis, keselamatan, kesiapan jaringan, dan syarat pengelolaan limbah sebelum menentukan teknologi.
Kebutuhan listrik membuat pembahasan ini mendesak
Pendorong utama pembicaraan nuklir bukan persaingan diplomatik, melainkan kebutuhan listrik yang terus naik. Ekspansi kecerdasan buatan dan pembangunan pusat data menambah kebutuhan pasokan yang stabil; perwakilan Korea Selatan di Jakarta menilai sumber energi baru akan dibutuhkan untuk mengimbanginya. Dampaknya tidak abstrak: pasokan yang memadai menopang layanan digital dan kegiatan ekonomi, sementara kekurangan listrik dapat menjadi hambatan bagi keduanya. Nuklir bisa menjadi salah satu opsi untuk memperkuat ketahanan energi, meski bukan sumber energi terbarukan. Karena itu, keputusan tidak semestinya didorong oleh janji teknologi semata. Indonesia perlu membandingkan SMR dengan pilihan pembangkit lain berdasarkan keandalan, keselamatan, waktu pembangunan, serta kesiapan institusi dan masyarakat.
Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2025–2034 menargetkan tambahan kapasitas 69,5 gigawatt: 42,6 gigawatt dari energi baru dan terbarukan serta 10,3 gigawatt dari penyimpanan energi. Di dalam rencana tersebut, pembangkit nuklir mendapat porsi 0,5 gigawatt. Angka itu menempatkan nuklir sebagai bagian terbatas dari bauran yang lebih luas, bukan solusi tunggal. Pemerintah menargetkan penetapan lokasi pembangkit nuklir pada 2026 atau paling lambat 2027. Tahap pemilihan lokasi dan kajian kelayakan seharusnya menjadi ruang untuk menguji apakah SMR cocok dengan kebutuhan dan kondisi Indonesia.
Pengalaman Korea menawarkan dasar, bukan jaminan
Peluang kerja sama nuklir Indonesia-Korea Selatan layak diperiksa serius karena Seoul membawa pengalaman operasional dan pembangunan pembangkit di luar negeri. Menurut Asosiasi Nuklir Dunia, Korea Selatan mengoperasikan 26 reaktor dengan kapasitas sekitar 25.609 megawatt listrik, yang memasok kira-kira sepertiga kebutuhan listrik negara itu; empat reaktor lain sedang dibangun dengan kapasitas gabungan 5.360 megawatt listrik. Skala tersebut memberi alasan untuk mempelajari energi nuklir Korea, terutama kemampuan konstruksi yang ditawarkan dalam kolaborasi trilateral. Namun, rekam jejak Korea tidak otomatis menjawab persoalan Indonesia: kondisi tapak, kesiapan regulator, rencana tanggap darurat, dan penerimaan publik harus dinilai sesuai konteks setempat.
Hubungan bilateral telah memiliki landasan berupa nota kesepahaman tentang energi bersih serta penangkapan dan penyimpanan karbon, ditandatangani pada 1 April 2026 di Seoul. Perwakilan Korea Selatan menyatakan kedutaan akan melanjutkan komunikasi dengan kementerian terkait dan perusahaan untuk mengembangkan peluang yang saling menguntungkan, tetapi belum ada proyek khusus yang diumumkan. Sikap itu lebih realistis daripada menganggap tawaran SMR sebagai kesepakatan final. Indonesia juga telah menjalin kesepakatan dengan Rosatom terkait pengoperasian dua pembangkit listrik tenaga nuklir terapung. Dengan sejumlah calon mitra, pemerintah sebaiknya menjaga proses seleksi yang transparan dan membandingkan proposal secara terbuka.
Kesempatan harus diikuti pengawasan ketat
Ekspor reaktor nuklir dapat memberi Indonesia akses pada teknologi, pengalaman pembangunan, dan pilihan pasokan yang lebih beragam. Namun, kerja sama hanya akan bernilai jika pembagian tanggung jawabnya jelas dan kesiapan nasional tidak dikorbankan demi kecepatan. SMR tetap menuntut regulator yang kuat, tenaga ahli, tata kelola keselamatan, rencana limbah jangka panjang, dan konsultasi publik yang bermakna. Pemerintah juga perlu memeriksa bagaimana desain hasil pengembangan bersama akan dilisensikan, dibangun, dan dirawat ketika keahlian berasal dari tiga negara.
Tawaran Jepang, Amerika Serikat, dan Korea Selatan patut dipandang sebagai peluang untuk memperkuat opsi energi, bukan alasan untuk terburu-buru memilih teknologi. Dengan target penentuan lokasi paling lambat 2027, Indonesia memiliki agenda jelas untuk menguji manfaat dan risikonya. Kesimpulannya, reaktor nuklir Indonesia baru layak bergerak dari penjajakan menuju proyek ketika kebutuhan listrik, keselamatan, kemampuan kelembagaan, dan manfaat publik dapat dibuktikan bersama. Keputusan yang disiplin akan lebih berharga daripada sekadar menjadi pasar bagi teknologi baru.
