Angka kematian menuntut lebih dari sekadar operasi
Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa di jalan yang dapat merenggut nyawa dan menyebabkan luka, sekaligus mengganggu kehidupan keluarga serta masyarakat yang terdampak. Catatan kepolisian di Sumatera Utara dan Jakarta memperlihatkan bahwa risiko ini bukan persoalan kecil yang selesai dengan imbauan sesaat. Direktorat Lalu Lintas Polda Sumut mencatat 1.228 orang meninggal akibat kecelakaan sejak Januari hingga 15 November 2026. Sementara itu, wilayah hukum Polda Metro Jaya mencatat 675 korban meninggal hingga Oktober, di tengah lebih dari 15.000 kecelakaan. Angka-angka tersebut tidak bisa dibandingkan sebagai ukuran kinerja tanpa menyamakan periode dan cakupan data. Namun, keduanya cukup untuk menegaskan skala masalah: korban tewas kecelakaan terus berjatuhan, dan keselamatan jalan membutuhkan kepatuhan pengendara serta penanganan risiko yang konsisten.

Sumut dan Jakarta, dua skala risiko berbeda
Kecelakaan Sumatera Utara tercatat sebanyak 5.594 peristiwa hingga 15 November. Selain 1.228 orang meninggal, terdapat 1.688 korban luka berat dan 7.143 luka ringan; kerugian materiil dilaporkan mencapai Rp19,68 miliar. Di Jakarta, lebih dari 25 juta kendaraan bermotor memadati wilayah hukum Polda Metro Jaya setiap hari, dan sebagian besar merupakan sepeda motor. Hingga Oktober, polisi mencatat lebih dari 15.000 kecelakaan dan 675 korban meninggal. Selisih angka korban meninggal tidak otomatis berarti satu wilayah lebih aman: periode pencatatan berbeda, demikian pula jumlah peristiwa dan paparan lalu lintas. Tetapi kepadatan kendaraan Jakarta dan tingginya jumlah korban di Sumut sama-sama memperlihatkan bahwa kecelakaan Jakarta maupun kecelakaan Sumatera Utara tidak dapat diperlakukan sebagai insiden terpisah. Keduanya menuntut pencegahan yang disesuaikan dengan keadaan jalan setempat.
Operasi Zebra harus mengubah kebiasaan di jalan
Menjelang Natal dan Tahun Baru 2026–2027, Polda Sumut menggelar Operasi Zebra Toba selama 14 hari, dari 16 hingga 29 November, dengan melibatkan 1.527 personel Polda dan polres jajaran. Sasaran yang disebutkan mencakup tidak memakai helm SNI, melawan arus, menggunakan ponsel saat berkendara, berkendara di bawah pengaruh minuman keras, serta pengemudi di bawah umur. Polda Metro Jaya juga menggelar Operasi Zebra Jaya pada 16–29 November dengan 2.939 personel gabungan. Operasi tahun lalu di wilayah Metro Jaya dilaporkan diikuti penurunan kecelakaan sebesar 24 persen dibanding dua pekan sebelumnya. Itu hasil yang patut dijadikan dorongan, bukan alasan menganggap operasi singkat sudah cukup. Sosialisasi, edukasi, teguran humanis, dan penindakan elektronik dapat membantu, tetapi dampaknya bergantung pada konsistensi pengawasan dan kesediaan pengendara menaati aturan setelah operasi berakhir.
Keselamatan tidak bisa diserahkan kepada polisi saja
Polda Sumut menyebut ketertiban berlalu lintas sebagai salah satu program prioritas, sedangkan Polda Metro Jaya menekankan bahwa keselamatan juga bergantung pada kesadaran masyarakat. Penekanan itu tepat, tetapi tanggung jawab bersama bukan berarti tanggung jawab menjadi kabur. Pengendara harus memakai perlengkapan keselamatan, menjaga arah dan kecepatan, serta tidak menggunakan ponsel ketika mengemudi. Aparat perlu memastikan aturan ditegakkan secara konsisten, sementara penyelenggara jalan dan instansi terkait perlu mendukung lingkungan berkendara yang lebih aman. Data Sumut dan Jakarta belum memberi dasar untuk menyimpulkan bahwa satu pendekatan saja akan menurunkan korban, tetapi jelas menunjukkan bahwa kelalaian dan risiko lalu lintas membawa akibat nyata. Operasi Zebra dapat menjadi pengingat dan alat penertiban; ukuran keberhasilannya seharusnya bukan banyaknya personel atau teguran, melainkan berkurangnya kecelakaan dan nyawa yang hilang. Tanpa perubahan perilaku yang bertahan, angka-angka ini hanya akan terus menjadi catatan duka.






