Dari Perpindahan Penduduk ke Mesin Pertumbuhan Ekonomi
Program transmigrasi baru adalah transformasi kebijakan perpindahan penduduk menjadi strategi pembangunan zona ekonomi transmigrasi yang terencana, di mana industri, investasi kawasan strategis, infrastruktur, dan pelatihan keterampilan lokal disiapkan terlebih dahulu agar masyarakat—baik pendatang maupun warga setempat—masuk sebagai pelaku utama yang terlindungi hak atas tanah, pekerjaan, dan masa depan sosialnya. Inti perubahan ini sangat tegas: transmigrasi bukan lagi kebijakan memindahkan orang lalu berharap ekonomi menyusul; ekonomi yang digerakkan terlebih dulu, barulah perpindahan terjadi secara sukarela dan terjamin. Kementerian Transmigrasi mengubah paradigma dari sekadar perpindahan penduduk menjadi bagian dari strategi membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai wilayah. Perubahan ini datang di momen yang disebut “program yang tepat di waktu yang tepat” oleh Prof Soner Baskaya, seiring dinamika ekonomi dan geopolitik global yang kian rumit.
Zona Ekonomi Transmigrasi: Ekosistem, Bukan Sekadar Lahan
Arah baru transmigrasi menempatkan kawasan transmigrasi sebagai ekosistem ekonomi terpadu, bukan sekadar wilayah bagi-bagi lahan. Pemetaan potensi ekonomi dilakukan dulu: komoditas, industri pengolahan, rantai logistik, hingga pasar global, seperti potensi pasar durian di Tiongkok yang mencapai triliunan rupiah per tahun. Trans Karya Nusantara, salah satu inti program transmigrasi baru, mendorong investasi dan penciptaan lapangan kerja sebelum penduduk pindah, sehingga investasi kawasan strategis tidak berdiri sendiri tetapi menyatu dengan kehidupan masyarakat. Investasi yang masuk ke zona ekonomi transmigrasi dituntut menciptakan lapangan kerja, meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal, menggerakkan UMKM, dan menghubungkan kawasan dengan industri lebih luas. Menurut saya, tolak ukur keberhasilan bukan jumlah proyek atau angka investasi, melainkan apakah warga merasakan peningkatan pekerjaan produktif, pendapatan, dan kualitas keterampilan, sebagaimana ditekankan Prof Baskaya.
Pelatihan Keterampilan Lokal dan Patriot Transmigrasi
Paradigma baru transmigrasi menempatkan pelatihan keterampilan lokal sebagai jantung kebijakan, karena tanpa tenaga kerja terampil, zona ekonomi transmigrasi hanya akan menjadi panggung bagi investor luar. Menteri Transmigrasi menegaskan bahwa pembangunan ekonomi, termasuk lapangan kerja, pendidikan, dan layanan kesehatan, harus disiapkan dulu sebelum perpindahan penduduk dilakukan. Untuk itu, pemerintah menggerakkan 1.476 Patriot di 53 kawasan transmigrasi prioritas agar tidak sekadar meneliti, tetapi membimbing masyarakat, mengidentifikasi masalah riil, dan menerjemahkan ilmu pengetahuan menjadi program pemberdayaan masyarakat transmigrasi. Investasi wajib meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal dan memicu pertumbuhan UMKM. Melalui skema pelatihan khusus, balai pelatihan kerja di perbatasan industri disiapkan untuk membekali pencari kerja sebelum masuk pasar kerja lokal. Menurut saya, ini penting untuk memutus pola lama di mana warga lokal hanya menjadi penonton dan pekerja kasual tanpa jenjang karier.
Transmigrasi Lokal, Rempang, dan Janji Tanpa Penggusuran
Transformasi transmigrasi akan kehilangan legitimasi bila mengulang kesalahan masa lalu: penggusuran warga demi investasi. Karena itu, komitmen pemerintah untuk tidak lagi menggusur masyarakat adat dan warga lokal dari tanah kelahirannya menjadi fondasi moral program transmigrasi baru. Melalui transmigrasi lokal di Rempang, warga dipastikan tetap tinggal di tanah leluhur sekaligus disiapkan menjadi tenaga kerja ahli di industri modern, termasuk ekosistem kendaraan listrik atau electric vehicle. Menteri Transmigrasi mengingat pahitnya konflik sosial 2023 dan menegaskan bahwa masyarakat yang sudah berpuluh hingga ratusan tahun mendiami suatu wilayah tidak boleh tersisih. Menurut saya, ini bukan sekadar janji; ini ujian kredibilitas negara atas hak budaya warganya. Langkah mengalokasikan permukiman lengkap dengan kesehatan dan pendidikan, hingga rencana kampus bermitra dengan 10 perguruan tinggi negeri terbaik, menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat transmigrasi diposisikan setara dengan kepentingan investor.
Batam–Rempang sebagai Laboratorium Zona Ekonomi Transmigrasi
Batam dan pulau sekitarnya adalah magnet migrasi pekerja dan kini diposisikan sebagai pilot project nyata bagi program transmigrasi baru. Melalui skema transmigrasi lokal, warga Rempang tidak digeser keluar, tetapi dirancang menjadi tenaga kerja terampil di sekitar kawasan industri kendaraan listrik dan manufaktur lain. Untuk mencegah ledakan pekerja tak terampil, pemerintah meluncurkan program TransKaryanusa yang memadukan investasi kawasan strategis dengan pelatihan dan penyiapan SDM. Di sini terlihat perbedaan mendasar: sebelumnya lahan transmigrasi banyak digerus pihak swasta secara ilegal dan disebut merugikan negara hingga Rp6,9 triliun; pola itu ingin diputus. Menurut saya, keberhasilan Batam–Rempang akan menentukan masa depan zona ekonomi transmigrasi sebagai model pembangunan regional yang produktif sekaligus berkeadilan. Kalau di sini paradigma baru bisa berjalan tanpa penggusuran, dengan warga lokal menjadi tuan rumah, maka transmigrasi akhirnya naik kelas dari solusi kepadatan penduduk menjadi kebijakan ekonomi regional yang matang.
