Iuran Sampah Gratis sebagai Kebijakan Ekonomi Sirkular Baru
Iuran sampah gratis adalah kebijakan program pemerintah kota yang membebaskan rumah tangga berpenghasilan rendah dari kewajiban membayar retribusi sampah, sambil mewajibkan pemilahan dan pengelolaan sampah dari sumber untuk mendorong partisipasi aktif dalam ekonomi sirkular dan meningkatkan kualitas layanan persampahan secara merata di wilayah perkotaan. Program iuran sampah gratis di Makassar lahir bukan sekadar untuk meringankan kantong warga, tetapi sebagai strategi awal menghubungkan pengelolaan sampah rumah tangga dengan nilai ekonomi yang lebih luas. Dengan menjadikan listrik 450–1.300 VA sebagai pintu masuk penerima, pemerintah kota menarget kelompok kepala keluarga yang paling rentan terhadap beban biaya layanan dasar, sekaligus menjadikan sampah sebagai urusan bersama, bukan hanya kerja petugas kebersihan.
Rappocini: Laboratorium Universalisasi Layanan Dasar
Kecamatan Rappocini menjadi laboratorium awal universalisasi layanan dasar melalui iuran sampah gratis. Awalnya, kebijakan ini menyasar rumah dengan daya listrik 450–900 VA, sebanyak 5.938 rumah atau kepala keluarga. Kini, cakupan meluas hingga rumah tangga dengan daya 1.300 VA, sehingga potensi penerima mencapai 14.977 rumah yang tidak lagi membayar iuran sampah."Artinya di Rappocini ini ada kurang lebih 14.977 rumah yang nanti tidak lagi membayar iuran sampah," ujar Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin. Namun, pembebasan ini bukan hadiah tanpa kewajiban. Setiap penerima diwajibkan memilah sampah dari rumah, diberi label penanda, dan diawasi langsung camat serta lurah. Inilah desain ekonomi sirkular yang mengikat hak dan kewajiban: warga mendapat keringanan biaya, pemerintah memperoleh kepatuhan pada pengelolaan sampah.
Panakkukang: Dari Pendataan ke Skala Kota
Ekspansi ke Kecamatan Panakkukang menandai ambisi pemerintah kota menjadikan iuran sampah gratis sebagai layanan dasar universal. Di wilayah ini, 5.123 kepala keluarga sudah terdata sebagai penerima untuk periode 2025–2026. Pemerintah kecamatan tengah melakukan pendataan dan validasi lanjutan, dengan sasaran rumah tangga berdaya listrik hingga 1.300 VA yang berdasarkan pendataan awal mencapai 7.238 kepala keluarga. Jika verifikasi tuntas, total penerima diproyeksikan sekitar 12.361 kepala keluarga. Penapisan dilakukan ketat: daya listrik menjadi indikator, status retribusi diperiksa, dan kelompok usaha atau komersial dikeluarkan dari daftar gratis. Dengan asumsi sekitar 12.000 rumah dibebaskan dari retribusi Rp20 ribu per bulan, keringanan yang tidak lagi dibayar masyarakat mencapai sekitar Rp240 juta per bulan atau Rp2,8 miliar per tahun. Ini bukan angka kecil; ini redistribusi sumber daya yang menggeser beban biaya layanan ke skala kota.
Dari Pengelolaan Sampah ke Manfaat Ekonomi Rumah Tangga
Pengelolaan sampah dalam program ini tidak berhenti pada pengumpulan. Pemerintah kota mendorong agar pengelolaan sampah rumah tangga menghasilkan manfaat ekonomi. Salah satu contoh nyata adalah sistem biodigester di Kelurahan Karunrung, Rappocini, yang mengubah sampah rumah tangga menjadi gas untuk memasak. Munafri menekankan bahwa pola ini perlu dikembangkan agar sampah dipandang sebagai sumber nilai, bukan sekadar persoalan yang harus dibuang. Di sinilah logika ekonomi sirkular bekerja: sampah organik menjadi energi, pengeluaran gas rumah tangga berkurang, dan beban iuran sampah dihapus. Namun, keberhasilan model ini bergantung pada satu hal: kesadaran warga untuk memilah dan mengelola sampah dari rumah, sebagaimana diharapkan wali kota agar kebijakan pembebasan iuran menjadi alat membangun budaya pengelolaan sampah yang lebih baik.
Kesimpulan: Iuran Nol, Tanggung Jawab Kolektif
Ekspansi iuran sampah gratis dari Rappocini ke Panakkukang memperlihatkan arah jelas: pemerintah kota bergerak menuju universalisasi layanan dasar melalui pengelolaan sampah yang terintegrasi dengan skema ekonomi sirkular. Beban finansial kepala keluarga berdaya listrik rendah dikurangi, sementara kewajiban pemilahan dan pengelolaan sampah justru diperkuat. Ini bukan kebijakan karitatif, melainkan kontrak sosial baru: iuran nol rupiah ditukar dengan tanggung jawab kolektif menjaga kebersihan dan memaksimalkan nilai sampah. Tantangannya kini adalah konsistensi pendataan, pengawasan penerima, serta pengembangan infrastruktur seperti biodigester agar manfaat ekonomi terasa nyata di dapur warga. Jika tiga hal itu terpenuhi, iuran sampah gratis berpotensi menjadi model ekonomi sirkular yang bisa direplikasi, bukan sekadar program populis yang habis masa jabatan.
