Alat pencari rujukan, bukan mufti digital
ChatHPT Muhammadiyah adalah asisten kecerdasan buatan keagamaan yang membantu pengguna mencari, memahami, dan merangkum dokumen resmi Majelis Tarjih, tanpa berwenang menetapkan fatwa baru. Pimpinan Pusat Muhammadiyah meluncurkannya pada 5 November 2026, dalam pembukaan Musyawarah Nasional Tarjih XXXIII di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Batas ini bukan kekurangan produk, melainkan prinsip yang semestinya dijaga oleh setiap AI untuk agama: kemampuan menyusun jawaban tidak sama dengan kewenangan keilmuan. ChatHPT berfungsi sebagai pintu masuk ke putusan dan fatwa Tarjih yang sudah tersedia, bukan pengganti ulama yang menimbang konteks, keadaan pribadi, serta konsekuensi sebuah keputusan. Pengguna yang memahami perbedaan itu dapat memanfaatkan kecepatan AI tanpa keliru menganggap jawabannya sebagai keputusan hukum yang mengikat.
Jawaban bertumpu pada dokumen resmi
ChatHPT menggunakan pendekatan Retrieval-Augmented Generation (RAG): sistem mencari dokumen Majelis Tarjih yang telah diindeks, lalu menyusun jawaban berdasarkan rujukan tersebut, bukan generasi bebas dari sumber internet yang belum terverifikasi. Basis pengetahuannya mencakup 1.153 naskah putusan, fatwa, dan tanya jawab agama, ditambah ribuan konsep fikih dan usul fikih. Jawaban dapat memuat penjelasan dan argumen hukum, dalil Al-Qur’an dan Hadis, catatan, kesimpulan, serta tautan menuju naskah asli. Urutan rujukannya juga diperhatikan: putusan Munas atau Muktamar yang telah ditanfidzkan mendapat prioritas tertinggi, disusul Fatwa Tarjih dan bahan tanya-jawab resmi. Rancangan ini memberi pengguna jalan untuk memeriksa sumber, bukan hanya menerima kesimpulan. Namun, basis dokumen yang terkurasi tetap tidak menjadikan setiap jawaban sebagai fatwa.
Memahami jawaban dan batas penetapan hukum
Dalam uji coba sejak Agustus hingga awal November 2026, ChatHPT menerima 13.840 pertanyaan; soal salat menjadi topik terbanyak, dengan 2.671 pertanyaan atau sekitar 19,3 persen. Angka tersebut memperlihatkan kegunaan praktis layanan: orang dapat menelusuri pembahasan yang sudah ada tanpa harus mencari sendiri di banyak dokumen. Tetapi mencari penjelasan atas rujukan berbeda dari menetapkan hukum untuk perkara baru. Misalnya, sistem dapat menghubungkan pertanyaan yang tak dibahas secara eksplisit dengan kaidah umum yang relevan. Hubungan itu adalah bahan kajian, bukan fatwa baru. Karena itu, pengguna sebaiknya membaca jawaban bersama tautan sumbernya, memperhatikan apakah konteks pertanyaannya cocok, dan tidak memperlakukan ringkasan AI sebagai keputusan final. Kecepatan akses bernilai ketika ia memperjelas rujukan; ia berisiko ketika menggantikan pertimbangan yang menjadi tanggung jawab ulama.
Saat perlu bertanya kepada ulama
Untuk persoalan hukum baru atau kasus pribadi yang membutuhkan pertimbangan khusus, ChatHPT mengarahkan pengguna agar berkonsultasi dengan ulama Majelis Tarjih atau lembaga keagamaan yang berwenang. Arahan ini menegaskan pembagian peran yang sehat: AI membantu menemukan dan menjelaskan informasi, sedangkan penetapan hukum tetap berada pada otoritas keilmuan. Pengguna juga dapat memberi umpan balik atau melaporkan jawaban yang meragukan; tim pengembang menangani evaluasi teknis, sementara persoalan substansi diserahkan kepada Majelis Tarjih. Kolaborasi pengembangan melibatkan Majelis Tarjih dan Tajdid sebagai pemegang otoritas keilmuan, Majelis Pustaka dan Informasi dalam pengelolaan dokumentasi digital, serta LabMu untuk infrastruktur teknologi. Pada akhirnya, ChatHPT Muhammadiyah paling bermanfaat bila dipakai sebagai perpustakaan digital yang interaktif—bukan sebagai mufti otomatis. Batas itu melindungi pengguna sekaligus menjaga makna fatwa.






