Parlemen Produktif di Atas Kertas, Krisis Kepercayaan di Lapangan
Kinerja DPR 2026 merujuk pada kombinasi antara produktivitas undang-undang, intensitas rapat, dan penanganan aduan publik, yang secara angka terlihat tinggi, namun berbanding terbalik dengan kepuasan publik parlemen yang merosot dan kepercayaan institusi legislatif yang melemah, sehingga memunculkan kesenjangan tajam antara apa yang dikerjakan parlemen dan apa yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Di atas kertas, DPR tampak bekerja keras: 1.377 rapat digelar, 16 RUU diselesaikan menjadi undang-undang, dan 9.205 aduan masyarakat diterima dalam satu tahun sidang. Namun di ruang publik, angka-angka itu tidak bertransformasi menjadi legitimasi. Kepuasan terhadap fungsi pengawasan anjlok hingga 39 persen, sementara penilaian terhadap penyerapan aspirasi ikut merosot. Di sinilah paradoksnya: parlemen semakin sibuk, tetapi warga semakin tidak percaya. Hari Parlemen ke-81 menjadi cermin yang kurang menyenangkan, karena usia panjang lembaga tidak otomatis berarti kedekatan dengan rakyat.
81 Tahun Parlemen: Sejarah Panjang, Jarak dengan Rakyat Makin Lebar
Hari Parlemen berakar pada Maklumat Wakil Presiden Nomor X yang dikeluarkan Mohammad Hatta pada 16 Oktober 1945, ketika KNIP diubah dari sekadar pembantu presiden menjadi lembaga legislatif setara. Sejak saat itu, parlemen dimaksudkan sebagai ruang artikulasi kepentingan rakyat. Delapan dekade kemudian, pertanyaannya menggantung: apakah lembaga ini masih menjadi rumah aspirasi, atau berubah menjadi menara gading yang sulit dijangkau? Data survei menunjukkan alarm keras. Kepuasan terhadap fungsi legislasi turun dari 57,2 persen pada Mei menjadi 39,9 persen pada Agustus, sementara pengawasan merosot dari 60 persen ke 39 persen. Dalam survei lain, parlemen bahkan menjadi lembaga dengan kepercayaan publik paling rendah, hanya 56 persen, jauh di bawah lembaga lain yang menembus 93 persen. Angka-angka ini bukan sekadar statistik; ia menandai krisis kepercayaan institusi legislatif yang menggerus legitimasi politik.
Produktivitas Undang-Undang vs Kepuasan Publik Parlemen yang Merosot
Ketua DPR menegaskan bahwa kinerja tidak bisa diukur hanya dari banyaknya undang-undang, rapat, atau besarnya anggaran yang dibahas. Pernyataan itu tepat, karena produktivitas undang-undang ternyata tidak berbanding lurus dengan kepuasan publik parlemen. Di satu sisi, 16 RUU berhasil disahkan menjadi undang-undang dan ribuan aduan publik ditangani. Di sisi lain, survei menunjukkan kepuasan terhadap fungsi penyerapan aspirasi jatuh dari 56 persen menjadi 43,9 persen dalam beberapa bulan. Artinya, saluran formal pengaduan masih digunakan, tetapi warga tidak merasa suaranya sungguh direspons. Kesenjangan antara output legislatif dan persepsi kinerja ini adalah gejala klasik krisis kepercayaan institusi: rakyat melihat parlemen sibuk, tetapi tidak merasakan dampak nyata. Ketika undang-undang dianggap jauh dari kebutuhan, produktivitas berubah menjadi angka kosong yang sulit dibela.
Isu Politik, Ruang Kritik, dan Koalisi Gemuk yang Melemahkan Pengawasan
Penurunan kepuasan publik tidak terjadi di ruang hampa. Sejumlah isu politik membuat parlemen tampak enggan berdiri di sisi warga. Polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, misalnya, memunculkan tuntutan penggunaan hak angket yang tak kunjung digulirkan, sehingga DPR dinilai lebih sibuk membaca situasi ketimbang mengambil sikap tegas. Di saat yang sama, ruang kritik warga ke gedung parlemen dilaporkan menyempit, bahkan pembatasan peserta aspirasi sempat memicu ketegangan. Pengamat menilai fungsi pengawasan belum optimal, sementara koalisi “super gendut” membuat partai-partai di parlemen sulit mengawasi pemerintah secara tegas. Kombinasi pengawasan lemah dan kritik yang dibatasi adalah resep ideal untuk menurunkan kepercayaan institusi legislatif. Ketika parlemen terlihat lebih nyaman bersama eksekutif daripada bersama rakyat, wajar bila kepuasan publik jatuh.
Momen Reses dan Hari Parlemen: Kesempatan Berbenah, Bukan Sekadar Seremonial
Di tingkat daerah, dinamika antara eksekutif dan legislatif terlihat dalam pembahasan APBD, seperti ketika pemerintah provinsi menyampaikan jawaban atas pandangan umum delapan fraksi DPRD terkait rancangan APBD tahun anggaran berikutnya. Proses ini menunjukkan bahwa dialog kebijakan bisa menjadi ruang memperbaiki kepercayaan, jika dilakukan terbuka dan berpihak pada publik. Di tingkat nasional, masa reses dari 9 Oktober hingga 9 November seharusnya menjadi momen anggota DPR turun ke dapil, mendengar keluhan, dan menjelaskan kerja mereka. Namun publik berhak curiga: apakah reses menjadi forum serius menyerap aspirasi, atau sekadar agenda simbolik dan bagi-bagi bantuan? Pimpinan DPR mengakui masih banyak ruang untuk berbenah dalam fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan diplomasi. Pengakuan ini penting, tetapi tidak cukup. Tanpa reformasi sistemik—dari sistem pemilu, penguatan partai, hingga desain kelembagaan—parlemen akan terus produktif di atas kertas, namun miskin kepercayaan.
