TMMD ke-130 Gowa: Jalan 2,3 Kilometer sebagai Simbol Manunggal TNI-Rakyat
TMMD ke-130 Gowa adalah program TNI Manunggal Membangun Desa yang berfokus pada pembangunan jalan akses sepanjang 2,3 kilometer di Kecamatan Bontonompo, wilayah perbatasan Kabupaten Gowa dan Takalar, dengan dukungan anggaran Rp1,5 miliar dari pemerintah daerah untuk memperkuat konektivitas, mobilitas warga, dan kemanunggalan TNI dengan masyarakat pedesaan.
Inti kabar ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan strategi mempercepat pemerataan pembangunan lewat kolaborasi TNI pemkab. Pemerintah Kabupaten Gowa secara terbuka menyatakan bahwa TMMD ke-130 akan dilaksanakan di Bontonompo dengan sasaran utama pembangunan jalan baru 2,3 kilometer dan dukungan dana sekitar Rp1,5 miliar melalui pola kerja sama dengan TNI. Ini menegaskan bahwa kebutuhan akses warga di wilayah terpencil mulai diperlakukan sebagai prioritas, bukan sisipan program. Dalam konteks Bontonompo infrastruktur, keputusan menjadikan pembangunan jalan akses sebagai fokus TMMD ke-130 Gowa menunjukkan pemahaman bahwa tanpa jalan memadai, gagasan peningkatan kesejahteraan hanya berhenti di atas kertas.
Kolaborasi TNI-Pemkab: Efisiensi Anggaran atau Sekadar Bagi Peran?
Kolaborasi TNI pemkab dalam TMMD ke-130 Gowa memperlihatkan pola kerja lintas sektor yang semakin mapan, tetapi pantas dikritisi agar tidak sekadar formalitas. Wakil Bupati Gowa menekankan bahwa kerja sama harus berjalan maksimal dengan anggaran hemat supaya manfaat bisa dirasakan langsung masyarakat. Pernyataan itu terdengar ideal, namun efisiensi anggaran hanya bermakna bila perencanaan benar-benar berbasis kebutuhan warga, bukan sekadar target fisik di laporan. Di sisi lain, TNI membawa kekuatan organisasi dan sumber daya lapangan, sementara pemkab hadir dengan pendanaan dan mandat kebijakan. Kombinasi ini berpotensi mempercepat pembangunan jalan akses, terutama di kecamatan perbatasan seperti Bontonompo, yang sering luput dari perhatian. Tantangannya, apakah sinergi ini mampu menghindari tumpang tindih, pemborosan, dan proyek yang tidak menjawab persoalan nyata sehari-hari.
Pangdam XIV/Hasanuddin, melalui Kasdam, menegaskan TMMD adalah kegiatan lintas sektoral untuk membantu pemerintah daerah mempercepat pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah kutipan penting karena menempatkan TNI bukan sebagai pengganti pemkab, melainkan mitra yang mengisi kekosongan kapasitas di daerah. Namun pernyataan tersebut juga membuka pintu akuntabilitas: bila tujuan utama adalah kesejahteraan, maka ukuran keberhasilan tidak boleh berhenti pada selesai atau tidaknya jalan 2,3 kilometer dibangun. Harus diukur apakah jalan itu mengurangi biaya transportasi, mempermudah akses pelayanan publik, dan meningkatkan aktivitas ekonomi warga perbatasan.
Bontonompo dan Politik Akses: Mengapa Jalan Lebih Penting dari Bangunan Megah
Fokus TMMD ke-130 pada Bontonompo infrastruktur adalah pilihan politik pembangunan yang patut diapresiasi. Di kecamatan perbatasan, masalah utama jarang berupa ketiadaan fasilitas, melainkan sulitnya menjangkau fasilitas yang ada. Dengan membangun jalan akses 2,3 kilometer di Bontonompo, pemerintah dan TNI mengakui bahwa konektivitas adalah prasyarat kesejahteraan, bukan pelengkap. Wakil Bupati Gowa menyebut TMMD memiliki nilai strategis karena tidak hanya mempercepat pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat keterlibatan berbagai pihak dalam menjawab persoalan di tingkat desa. Itu berarti warga tidak lagi sekadar penonton, melainkan bagian dari proses. Namun agar tidak berhenti sebagai slogan, pelibatan masyarakat harus terjadi sejak penyusunan rencana trase jalan, memperhatikan jalur yang paling sering digunakan petani, pelajar, dan pedagang kecil.
Keberadaan jalan baru ini diharapkan memperlancar mobilitas dan aktivitas masyarakat serta membuka akses dan meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Gowa. Di lapangan, dampaknya bisa sangat konkret: waktu tempuh ke pasar berkurang, ongkos angkutan hasil bumi turun, dan akses ke sekolah atau puskesmas menjadi lebih pasti sepanjang tahun. Dalam jangka panjang, pembangunan jalan akses di Bontonompo dapat mengubah pola ruang wilayah perbatasan, menghubungkan kantong-kantong produksi dengan pusat distribusi. Namun, bila kualitas konstruksi rendah atau perawatan diabaikan, manfaat jangka panjang itu akan terkikis cepat. Karena itu, keberanian memilih jalan sebagai prioritas harus diikuti komitmen menjaga fungsi jalan, bukan sekadar membangun untuk upacara peresmian.
Dari Pembangunan Fisik ke Jawaban atas Masalah Nyata Warga
Pangdam XIV/Hasanuddin mengingatkan bahwa keberhasilan TMMD tidak diukur dari banyaknya pembangunan fisik, melainkan seberapa jauh program menjawab persoalan nyata masyarakat. Ini adalah koreksi penting terhadap cara pandang lama yang terobsesi dengan angka panjang jalan atau jumlah bangunan. Untuk TMMD ke-130 Gowa, pertanyaannya sederhana namun menantang: apakah 2,3 kilometer pembangunan jalan akses benar-benar mengurangi keluhan warga Bontonompo tentang isolasi, sulitnya mengangkut hasil panen, atau terputusnya jalur saat musim hujan? Arahan agar sasaran disusun berdasarkan skala prioritas dan kondisi yang dibutuhkan warga menuntut pemkab dan TNI membuka ruang konsultasi, menyerap saran dan masukan dari tokoh lokal, kelompok tani, hingga komunitas perempuan yang mengalami dampak langsung dari buruknya akses.
Ke depan, TMMD ke-130 Gowa hanya layak disebut berhasil bila jalan yang dibangun menjadi urat nadi baru bagi kegiatan ekonomi dan sosial warga perbatasan. Harapan bahwa program ini memberikan manfaat jangka panjang, terutama dalam memperlancar mobilitas dan aktivitas masyarakat, sudah ditegaskan oleh pemerintah daerah. Kini tugasnya adalah mengawal mutu pelaksanaan, transparansi anggaran Rp1,5 miliar, dan memastikan kolaborasi TNI pemkab tidak berhenti pada satu proyek. Jika pola kerja ini terus dilanjutkan dengan evaluasi terbuka, TMMD dapat berubah dari sekadar kegiatan tahunan menjadi instrumen nyata pengurangan ketimpangan antarwilayah di Kabupaten Gowa.
