Zonasi PKL dan Jam Operasional Terbatas: Inti Kebijakan Baru
Penataan street food modern, termasuk pedagang kopi jalanan, adalah kebijakan regulasi pedagang jalanan yang mengatur zonasi PKL kota, jam operasional terbatas, dan penggunaan trotoar agar usaha informal tetap hidup tanpa mengorbankan keselamatan serta kenyamanan pejalan kaki. Di Kudus, penataan pedagang street coffee mulai dimatangkan melalui perubahan zonasi PKL dan penataan lebih ketat oleh pemerintah kabupaten. Pedagang nantinya hanya boleh berjualan di satu sisi jalan, sementara sisi lain dimanfaatkan untuk parkir dan menjaga fungsi trotoar tetap bisa digunakan masyarakat. Lokasi seperti Jalan Jenderal Sudirman dan Jalan Ahmad Yani dialihkan ke zona kuning dengan aktivitas perdagangan dibatasi pukul 19.00 hingga 23.00. Ini bukan sekadar pengaturan teknis, melainkan sinyal bahwa era bebas menggelar lapak di mana saja sudah berakhir.
Kudus: Antara Ruang Kreatif Anak Muda dan Hak Pejalan Kaki
Di Kudus, perdebatan soal street coffee memperlihatkan tarik-menarik kepentingan: anak muda butuh ruang usaha, warga menuntut trotoar kembali fungsional. Bupati menegaskan tetap membuka ruang bagi PKL dan street coffee di tengah sorotan alih fungsi trotoar serta dugaan pungutan liar parkir. Setiap tahun ribuan sarjana lulus, sementara lapangan kerja formal tidak sebanding; pemerintah pun mendorong mereka berwirausaha di sektor informal. Namun ketika lapak merayap ke bahu jalan dan trotoar, muncul petisi warga yang mendesak pengembalian fungsi trotoar dan bahu jalan. Kutipan kunci yang merangkum dilema ini: “Pemkab Kudus kini menyiapkan penataan dan regulasi agar geliat ekonomi masyarakat tetap berjalan tanpa mengorbankan hak pejalan kaki”. Pilihan kebijakan jelas: usaha anak muda boleh tumbuh, tetapi tidak boleh menguasai ruang publik seenaknya.
Detail Penataan: Satu Sisi Jalan, Satu Lapak, Trotoar Kembali untuk Publik
Rancangan penataan street food di Kudus menunjukkan pola regulasi pedagang jalanan yang semakin rinci. Pedagang street coffee hanya diperbolehkan berjualan di satu sisi jalan, sementara sisi lainnya dipakai untuk parkir dan menjaga fungsi trotoar. Jalan Ramelan dan Jalan Loekmono Hadi juga diarahkan hanya menggunakan satu sisi jalan. Ada batasan lapak di Jalan Ahmad Yani agar tidak memanjang ke bagian selatan. Satu orang hanya boleh memiliki satu lapak dalam satu ruas jalan untuk mencegah penumpukan pedagang di satu kawasan. Lapak dilarang berdiri di depan kantor pemerintahan dan perusahaan, serta wajib izin jika berada di depan bangunan milik pihak lain. Penataan ini secara terang mengembalikan trotoar sebagai hak pejalan kaki dan menertibkan parkir, sekaligus memaksa model bisnis street coffee beradaptasi dengan jam operasional terbatas dan standar operasional yang lebih ketat.
Regulasi Formal dan Tren Nasional Penataan Street Food Modern
Penataan di Kudus tidak berdiri sendiri; ia mencerminkan tren nasional penataan street food modern yang makin mengandalkan regulasi formal. Pemerintah tengah membahas peraturan bupati sebagai landasan penataan street coffee, agar aktivitas ekonomi terakomodasi dan pelaku usaha mendapat kepastian aturan. Ketentuan zona merah PKL yang berlaku saat ini akan disesuaikan melalui perubahan perbup. Di sisi lain, perubahan zona Jalan Jenderal Sudirman dan Ahmad Yani menjadi zona kuning membuat pembinaan pedagang berada di bawah dinas perdagangan. Dalam rancangan aturan baru, sejumlah persyaratan ketat disiapkan dan pemerintah masih melakukan pengukuran ruas jalan untuk menentukan kapasitas lapak. Regulasi pedagang jalanan tidak lagi bersifat ad hoc; ia bergerak menuju sistem zonasi PKL kota yang terukur, dengan jam operasional terbatas dan pengelolaan ruang publik yang lebih disiplin.
Kesimpulan: Kota yang Nyaman Butuh Street Food yang Tertib
Inti persoalan bukanlah apakah street coffee dan street food modern boleh ada, melainkan bagaimana mereka hadir di ruang kota tanpa merampas hak publik. Penataan di Kudus menunjukkan upaya menyeimbangkan pertumbuhan usaha anak muda dengan pengelolaan ruang publik dan parkir yang tertib. Jam operasional terbatas, zonasi PKL kota yang jelas, dan larangan menguasai trotoar adalah harga yang wajar untuk kota yang ingin tetap hidup namun nyaman. Pemerintah perlu konsisten menegakkan regulasi pedagang jalanan, sementara pelaku usaha harus menerima bahwa standar operasional yang lebih ketat adalah bagian dari kedewasaan ekosistem street food. Kota yang manusiawi adalah kota yang memberi ruang bagi wirausaha muda sekaligus memastikan pejalan kaki tidak menjadi korban kreativitas yang tak diatur.
